(SEPUTARJABAR.COM, TASIKMALAYA) Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar (Demiz) akan agendakan pembicaraan tentang kesejahteraan tenaga harian lepas penyuluh pertanian.“Nanti saya bicarakan dengan Kang Aher (Ahmad Heryawan). Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan para tenaga harian lepas penyuluh pertanian,” ujarnya pada silaturahmi dengan tenaga harian lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP) Kabupaten Tasikmalaya, di Pesantren Nurul Huda, Ciawang, Kecamatan Lewisari, Tasikmalaya, Sabtu (19/1).
Karena itu, calon Wakil Gubernur Jabar dengan nomor pilihan empat ini, mengaku bangga sekaligus prihatin. Bangga karena di era saat ini ternyata masih banyak masyarakat yang dengan rela melakukan sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Di sisi lain, penghasilan yang diperoleh relatif masih terbatas.
Menurut Deddy Mizwar, seharusnya sama-sama sejahtera, antara penyuluh dan yang menerima penyuluhan. Apa yang dilakukan para penyuluh pertanian tidak ada ruginya karena memberikan manfaat bagi orang banyak.
“Kelihatan kecil apa yang dilakukan para penyuluh pertanian. Tetapi sungguh luar biasa, karena memberi manfaatnya bagi orang banyak,” ujarnya.
Untuk itu, ia akan membahas persoalan penyuluh pertanian hononer ini dengan calon Gubernur pertahana H. Ahmad Heryawan.
“Bagaimana caranya agar sama-sama sejahtera. Pasti ada jalan untuk meningkatkan kesejahteraan para penyuluh pertanian,” ia menambahkan.
Tenaga penyuluh pertanian yang diangkat oleh Departemen Pertanian, menurut Budiman, penyuluh honorer yang diangkat Deptan pada tahun 2008 dan bertugas di Kecamatan Mangunrejo, Tasikmalaya, memperoleh honor bulanan sesuai dengan tingkat pendidikan. Yaitu Rp1,4 juta untuk penyuluh lulusan sarjana strata satu, Rp1,2 untuk diploma, dan Rp1 juta untuk lulusan SMA.
Selain itu, kata dia, para tenaga penyuluh pertanian juga memperoleh uang transport sebesar Rp200 ribu untuk tenaga lulusan S1 dan diploma, dan Rp100 ribu untuk lulusan SMA. Namun, bedanya untuk tenaga honorer yang diangkat Gubernur honornya Rp500 ribu per bulan.
Persoalan lain, kontrak untuk tenaga honorer pertanian itu hanya untuk 10 bulan, dari Januari sampai dengan Oktober. Sementara dua bulan lainnya, mereka tidak memperoleh honor. Padahal mereka tetap melayani masyarakat selama 12 bulan karena tuntutan masyarakat.
0 komentar:
Posting Komentar