Temukan Kesaksian Palsu, Tim Pengacara Aher-Deddy Mizwar Akan Lapor Polisi

Rabu, 27 Maret 2013 | 07.40


(SEPUTARJABAR.COM, JAKARTA)  Tim investigasi Aher-Deddy Mizwar menemukan kejanggalan – kejanggalan  dalam kesaksian yang diberikan kubu Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki (Paten), yaitu adanya kesaksian palsu, hal itu diungkapkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Deddy Mizwar memberikan kesempatan kepada para saksi palsu agar meminta maaf dan mencabut kesaksian.
“Mereka yang bersaksi juga warga Jabar, kami menyayangi mereka. Untuk itu kita tidak langsung melapor ke kepolisian, kita beri kesempatan meminta maaf dan mencabut kesaksian dalam waktu dua hari ke depan,” kata Deddy Mizwar di Jakarta, Senin (25/3/2013).
Seandainya dalam waktu yang diberikan itu para saksi yang membuat keterangan palsu tidak meminta maaf dan mencabut kesaksian, tim pengacara Aher-Deddy Mizwar akan melaporkannya ke kepolisian. “Ya terpaksa kita lapor polisi. Kita sebagai warga negara berkewajiban untuk melapor,” tambah Sadar Muslihat, Tim Advokasi Aher-Deddy Mizwar.
Deddy mengaku tim investigasi dan advokasi memiliki bukti data dan fakta yang kuat secara hukum untuk mengungkap para saksi palsu.  Salah satunya mengenai keterangan Asep Suryana, seorang saksi Paten yang mengaku warga Sumedang.
Pada kesaksiannya di hari Rabu (20/3), Asep menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 pukul 10 WIB melihat Aher dan Deddy Mizwar berada di Jatinangor bersama beberapa PNS yang memakai atribut kampanye.
“Itu jelas ngarang dan mengada-ada,” tandas Sadar. Pada tanggal tersebut, jelas Sadar, Ahmad Heryawan ada di Bandung kemudian ke Depok. “Pagi pengajian dan menjadi saksi nikah ajudan di Bandung, siang di Depok. Bukti berupa foto, video, dan klipping berita koran kami ada,” papar Sadar.
Sedangkan Deddy Mizwar pada hari itu seharian berkegiatan di Bogor. “Saya berangkat dari rumah di Bekasi sekitar jam 8 pagi, jam 10 sudah ada di pasar di Bogor, kemudian ke beberapa acara lainnya sampai jam 23.00 saya di Bogor. Bisa dicek kok ada foto, video, dan klipping berita juga,” jelas Deddy.
Keterangan palsu lainnya adalah dari salah seorang saksi di Bekasi. Saksi itu membuat tokoh imaginer (fiktif) yang membagi-bagikan sesuatu kepada calon pemilih. Selain itu, jelas Sadar, ada juga istri anggota DPRD Bogor yang menyembunyikan identitas saat ditanya hakim.
Istri anggota DPRD dari PDIP ini mengaku warga biasa dan menerima selebaran bahwa Rieke Diah Pitaloka adalah anak PKI pada saat hari pemilihan. "Karena surat itulah kami jadi tidak memilih nomor 5," Kata saksi waktu itu.
Sadar melihat bahwa saksi telah menyembunyikan identitasnya sebagai istri anggota DPRD dari PDIP. "Bagaimana mungkin dia keluarga partai bisa berubah tidak meilih," jelas Sadar.
“Tim investigasi kami di semua kabupaten-kota bergerak memverifikasi keterangan para saksi kubu Paten, hasilnya beberapa memberikan keterangan palsu. Ada kemungkinan bertambah karena tim investigasi sekarang masih bekerja,” kata Sadar.
Pada sidang ke-5 hari Senin (25/3/2013) pun terkuat beberapa keterangan palsu pasangan no.5. Salah satunya keterangan ketua KPUD Sumedang Asep Kurnia yang membantah keterangan Asep Suryana (saksi no 5). "Kahatex pada tgl 24 Februari 2013 meliburkan secara total karyawannya, jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan buruh dihambat memberikan hak suara," jelas Asep Kurnia.(Bokr)

Tim Advokat '4' Optimis Mentahkan Gugatan Rieke-Teten

Kamis, 21 Maret 2013 | 07.19




(SEPUTARJABAR.COM, JAKARTA) Sidang lanjutan gugatan pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Rieke Dyah Pitaloka-Teten Masduki, melawan pasangan Aher-Deddy Mizwar, dilanjutkan kembali, setelah kemarin Selasa 19/03/2013, majelis Hakim memintai keterangan sejumlah saksi dari pihak penggugat.

Dalam sidang hari ini Tim advokat pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar yakin hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan jeli menilai keterangan saksi kubu penggugat (Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki), yang menurutnya (Tim Advokat-red) keterangan saksi kubu Paten kebanyakan tidak logis.

"Alasan saksi kebanyakan kabur, tidak jelas secara hukum. Selain itu antarsaksi keterangannya sama. Biar hakim yang menilai," jelas Andi M. Asrun, Kuasa Hukum Pasangan Aher-Deddy Mizwar, usai sidang ke-3 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Keterangan yang dianggap kabur misalnya, jelas Asrun, soal tuduhan money politic. Ada seseorang yang memakai kaos putih membagikan uang. 

"Bagaimana bisa saksi menyimpulkan itu orangnya Aher? Dia sendiri gak kenal. Kalau cuma liat orang memakai kaos putih, semua orang bisa melakukannya," papar dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini.

Ada yang lucu dalam persidangan sehingga membuat para hadirin tertawa adalah ketika hakim MK Akil Muchtar mencecar pertanyaan ke saksi Salamun.

"Sebentar Pak Hakim, saya selesaikan dulu keterangannya, biar saya hafal," kata Salamun, ketika hakim bertanya.

"Tunggu dulu, kalau gitu saudara saja yang jadi hakim, saya yang disitu. Inikan biar runtut," timpal Akil.

Melihat keterangan saksi yang menurutnya tidak focus, atau terkesan dibuat-buat, kubu Aher semakin optimis akan mementahkan gugatan Paten. Kami menjadi lebih optimis, mereka sulit buktikan kebenaran, hanya pencitraan saja, tidak menjawab dalil-dalil yang mereka ajukan," papar Asrun.

Selain itu, Sadar Muslihat, tim advokasi Aher-Deddy Mizwar, menambahkan bahwa melihat ada saksi yang memberikan keterangan palsu. "Yah mereka menyebut tanggal tertentu tentang kegiatan yang melanggar menurut mereka. Tapi, Pada saat yang sama kandidat nomor 4 tidak di acara itu. Ada di tempat lain saya juga hadir kok, jadi ini keterangan palsu, nanti kami sodorkan buktinya," jelas Sadar.(Bokir)


Tim Kuasa Hukum '4' Ragukan Keterangan Saksi

Rabu, 20 Maret 2013 | 07.58


(SEPUTARJABAR.COM, JAKARTA) Lima saksi pihak pemohon dihadirkan tim kuasa hukum Calon Gubernur (Cagub) Jawa Barat Rieke Diah Pitaloka-Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Teten Masduki pada Sidang kedua permohonan terhadap hasil Pilgub Jabar 2013 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (19/3/2013).

Berbagai hal yang dianggap sebagai penyimpangan penyelenggaraan pada Pilgub (KPU Jabar), yang dikaitkan juga sebagai pelanggaran pasangan Cagub-Cawagub Ahmad Heryawan-Deddy Marzuki, dipaparkan para saksi pihak pemohon.

Jejen, yang warga Cimanuk, Kabupaten Bandung, menyebutkan terjadinya kampanye hitam (Black Campaign) terhadap Rieke-Teten. Namun, jejen tidak menyebutkan siapa dan pihak mana yang melakukannya.

"Siapa yang menyebar selebaran itu? Apa Anda tidak menangkapnya lalu membawanya ke kantor polisi?" tanya Ketua Majelis Hakim Akil Muchtar.

Jejen mengatakan tidak tahu, siapa yang menyebarkan selebaran, karena pelaku menggunakan mobil.
"Yang pasti pelakunya pakai mobil APV. Jadi, kami tidak menangkapnya," ujar Jejen dihadapan Majelis Hakim.

Kuasa Hukum Terkait (pihak pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar) Andi M. Asrun menjelaskan, kesaksian dari pihak pemohon tidak bermakna apa-apa bila dikaitkan dengan materi keberatan Rieke-Teten.

"Saksinya patut dipertanyakan. Kok begitu banyak tahu persoalan dan begitu banyak menyampaikan masalah. Sikap spontanitasnya menjadi diragukan," tandas Asrun.
 
Merujuk keterangan tentang kampanye hitam, Asrun menambahkan, saksi tidak mampu menyebutkan siapa pelakunya. Karenanya, aneh bila pihak pemohon selalu menyebutkan pasangan nomor 4 sebagai melakukan kecurangan untuk memenangi Pilgub.

"Kampanye hitam harus diketahui siapa yang melakukan. Sebagai tindak pidana harus melalui proses hukum, sehingga diketahui siapa pelakunya. Kalau Gini-ginisih siapapun bisa melakukan," ujar Asrun, yang juga dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Atas keterangan dan bukti yang diajukan pihak pemohon, kuasa hukum pihak terkait Asrun menilai, permohonan Rieke-Tetan hanya menjadi arena pencitraan bagi partai untuk kepentingan tertentu. "Semua yang dikemukakan cuma retorika belaka," tegasnya.

Sidang ketiga kasus Pilgub Jabar di MK dilanjutkan pada Rabu (20/3). Rencananya, saksi pihak pemohon kembali dimintai keterangannya.(Bokir/Don)

Petugas Siaga Amankan Pengumuman Pemenang Pilgub Jabar

Minggu, 03 Maret 2013 | 13.55

(SEPUTAR JABAR COM, BANDUNG) – Sekitar 1.500 aparat gabungan TNI dan Polri diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pilgub Jabar 2013, di Kantor KPUD Jabar, Jalan Garut, Bandung, Minggu (3/3/2013) siang.

Selain untuk menjamin kelancaran rapat pleno, aparat keamanan tersebut juga disiapkan untuk mengantisipasi bila terjadi kericuhan. Sebab, pengumuman pemenang Pilgub Jabar 2013 itu juga  disambut berbagai elemen masyarakat yang berunjuk rasa.

Berdasarkan catatan di Polrestabes Bandung, ada lebih dari seribu orang yang akan demo, dan telah mengajukan izin kepada kepolisian. Mereka terdiri mahasiswa, anggota ormas, dan para pendukung pasangan Cagub-Cawagub.

Menurut Kapolretabes Bandung Kombes Abdul Rachman Baso, pengamanan  dibantu tim gabungan dari Brimob dan TNI. Petugas memasang barikade kawat berduri di seputar kantor KPUD Jabar. Sebagian petugas juga disebar di dalam kantor tempat berlangsung rapat pleno.

Pengamanan, kata Kapolrestabes, dilakukan berlapis terdiri tiga ring.  . Ring satu di area aula KPU, ring dua berlaku di gerbang, dan ring tiga posisinya di Jalan Laswi atau jalan menuju kantor KPU. Kawat berduri terpasang di dua titik, yakni  menuju Jalan Garut, dan  di depan gerbang masuk kantor KPU. (don)

Kubu Dede Yusuf-Lex Buka Posko Pengaduan Pilgub Jabar 2013

Kamis, 28 Februari 2013 | 09.07


(SEPUTARJABAR.COM, BANDUNG) Ragukan netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) di Pilgub 2013 ini, kubu cagub-cawagub nomor urut 3, resmikan Pusat Pelaporan Pengaduan Pelanggaran Pilgub Jabar 2013 (P5 Jabar 2013), bertempat di markas babarengan, Jalan Raden Patah, Rabu (27/2/2013) Sore.

Didirikannya pusat pengaduan ini berdasarkan temuan surat edaran KPU Jabar yang merugikan pihak lain, serta adanya potensi penggelembungan suara.

“Kami beritahukan juga kepada masyarakat bahwa kami membuka pusat pelaporan ini, bagi siapapun yang ingin melaporkan temuannya terkait adanya kecurangan dan lainnya silahkan datang kesini” jelas Sunatra Wakil Ketua Tim Kampanye Dede Yusuf-Lex Laksamana.

Selain itu ada pertanyaan besar tentang Pilgub Jabar 2013, “Dengan anggaran sebesar 1 Triliun, masa surat undangan ditulis tidak dicetak, ini jelas tidak beres, saat pilgub jabar 2008 lalu, dengan dana 600 miliar, surat undangan dicetak tidak ditulis” sambung Bob Soelaiman Effendi Ketua Divisi Saksi.

“Menurut kami yang melanggar ini adalah KPU sendiri dengan melanggar Undang-Undang” ujar Sunatra lagi.

Kubu pasangan nomor 3 ini juga akan melaporkan ke Dewan Kehormatan KPU, dan Panwaslu terkait KPU Jabar yang mengeluarkan surat edaran bernomor 194/KPU-Prov-011/II/2013, tertanggal 21 Februari 2013, yang isinya memperbolehkan form C6- KWK dan C1-KWK untuk di fotokopi apabila terjadi kekurangan.(Don)

Kubu Dede-Lex Ragukan Netralitas KPU Jabar di Pilgub 2013


(SEPUTARJABAR.COM, BANDUNG) Kubu cagub-cawagubDede Yusuf-Lex Laksamana (Delman), hari ini berencana surati Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU), temuan form C1-KWK DAN C6-KWK  yang di fotocopy dari beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa daerah.

Sunatra Wakil Ketua Tim Kampanye pasangan nomor urut 3 membeberkan temuan tim relawan dan saksi di beberapa daerah kepada wartawan dalam konferensi pers di,Jalan Raden Patah, Bandung, Rabu (27/2/2013) Sore.

“Adanya temuan ini terlihat ada indikasi penggelembungan suara di TPS, contoh Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, ada sekitar 8 ribu surat undangan yang di fotokopi, ini berdasarkan temuan saksi di lapangan” jelasnya.

Selain itu Tim Delman juga mempertanyakan payung hukum KPU Jabar dalam mengeluarkan surat edaran bernomor 194/KPU-Prov-011/II/2013, tertanggal 21 Februari 2013, yang isinya memperbolehkan form C6- KWK dan C1-KWK untuk di fotokopi apabila terjadi kekurangan.

“Apa payung hukumnya, seharusnya ada undangan dan rapat pleno, tapi kami tidak pernah tahu. Ini jelas ada yang tidak beres tiba-tiba keluar surat edaran seperti itu. Surat undangan itu dicetak sesuai jumlah DPT, masa sekarang ada fotokopian, artinya bias digandakan”  ujarnya Sunatra lagi.

Menanggapi temuan ini pihaknya telah mempertanyakan hal ini ke KPU Jabar, “Kami sudah mempertanyakan kepada beberapa pejabat disana (KPU Jabar), tetapi mereka sendiri tidak tahu menahu”  pungkasnya.

Tim Delman juga meminta kepada DK-KPU,  Panwaslu untuk mengusut tuntas atas dugaan penggelembungan suara akibat adanya form fotokopian “Kami meragukan hasil pemungutan suara pada tanggal 24 februari 2013 lalu, dan kami meminta agar pemungutan suara diulang di beberapa TPS”. (Don)

Aher Bermodal Prestasi Selama 5 Tahun Memimpin Jabar

Rabu, 06 Februari 2013 | 19.54


(SEPUTARJABAR.COM, BANDUNG) Ahmad Heryawan (Aher) bermodalkan prestasi memimpin Jawa Barat selama 5 tahun dan rekam jejak yang baik, dirinya siap tarung di Pilgub Jabar 2013 , usai Komitmen Berintegritas Pilkada Jabar 2013 di Gedung Sate, Jalan Diponegoro No.22, Bandung, Selasa (5/2) Sore.

“Seringkali seorang ahmad heryawan tidak dikenal oleh masyarakat, tapi saat saya terjun atau blusukan ke masyarakat ceritakan bagaimana rekam jejak kita di masyarakat, perbaikan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, akhirnya mereka mengerti ini hasil kerja provinsi, Gubernur bersama perangkatnya” jelasnya kepada wartawan.

Aher pasangan nomor urut 4 (Empat) akan jadikan masa pemerintahan sebelumnya sebagai rujukan pengabdian kedepan lebih baik.

“Saya punya modal tentu saja 5 tahun yang lalu untuk modal dasar pengabdian saya, akan dijadikan rujukan untuk lima tahun yang akan datang, nanti saya akan ceritakan apa yang sudah saya lakukan 5 tahun yang lalu untuk rujukan lima tahun kedepan”

Cagub yang diusung koalisi PKS dengan PPP, PBB, dan Hanura ini tidak akan sungkan untuk jemput bola datang ke masyarakat memaparkan keberhasilan program yang lalu.

“Saya akan minta bantu mereka (Masyarakat) untuk membantu saya agar dapat melanjutkan, untuk lebih baik lagi lima tahun kedepan, maka bantulah saya agar lima tahun kedepan lebih baik, bantu saya untuk melanjutkan.(Don/Sayah Andi)

Mahasiswa Unjuk Rasa Minta Pilgub Jabar 2013 Bebas Politik Uang

Selasa, 05 Februari 2013 | 16.47


Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unpad dan UPI membakar replika uang dan foto Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013, di halaman dalam Gedung Sate, Jalan Diponegoro No.22, Bandung, Selasa (5/2) Sore.(Don/Sayah Andi)

(SEPUTARJABAR.COM, BANDUNG) Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjajaran dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Selasa (5/2) Sore.

Puluhan mahasiswa itu berhasil menerobos masuk dengan memanjat  ke dalam halaman Gedung Sate, dalam aksinya mahasiswa meminta agar Pilgub Jabar 2013 bebas dari Politik Uang.

Selain itu pengunjuk rasa juga berteriak meminta Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat 2013, dan Ketua KPU Jabar  untuk keluar menemui mahasiswa.

Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat bersama Komisioner KPU Jabar Ferdhiman ST sempat mendatangi dan memperhatikan pendemo.

Dalam unjuk rasa tersebut pendemo sempat membakar foto-foto Pasangan Cagub dan Cawagub Jabar 2013.

Unjuk rasa yang awalnya terkendali berubah menjadi panas diakibatkan provokasi dari beberapa orang yang menghampiri pendemo dengan berkata ”Masuk saja, cari saja, pasti masih ada” ujar beberapa orang tersebut.

Anto Petugas kepolisian dari Polrestabes Bandung menghalau mahasiswa yang berusaha masuk ke dalam Gedung Sate , kepada mahasiswa “atas izin siapa masuk kedalam, dan siapa yang bertanggung jawab, boleh saja tapi harus jelas siapa yang suruh” tegasnya kepada mahasiswa.

Setelah mendapatkan penjelasan dari petugas, mahasiswa akhirnya mengerti dan  satu orang perwakilan mahasiswa yang memakai jaket UPI dengan didampingi dua orang petugas masuk ke dalam mencari keberadaan Cagub dan Cawagub Jabar.

Mahasiswa kecewa karena tidak menemui satupun pasangan Cagub dan Cawagub Jabar.(Don/Sayah Andi)

Unjuk Rasa di Kantor KPUD Ricuh Diwarnai Bentrokan dengan Aparat

Senin, 28 Januari 2013 | 17.24


(SEPUTARJABAR.COM, BANDUNG) Unjuk rasa di kantor KPU jabar berlangsung ricuh dan terjadi bentrokan anatara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian, Senin (28/1/13) Siang.

Bentrokan itu di picu oleh tindakan pengunjuk rasa yang sudah mulai tidak terkendali hingga mencoret tembok pagar kantor KPU Jabar dengan pylox dengan membubuhkan tulisan "disegel KPU gagal".

Para pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bandung menbakar ban di depan kantor KPU Jabar

Dalam tuntutannya, pengunjuk rasa meminta aparat penegak hukum untuk melakukan kontrol secara ketat penggunaan anggaran Pilgub Jabar 2013, mendesak Ketua KPUD Jabar Yayat Hidayat untuk mundur, karena gagal dalam melaksanakan Pilgub Jabar 2013.

KPU Jabar juga diminta tidak berpihak kepada salah satu calon, dan transparan dalam penggunaan dana Pilgub Jabar 2013 sebesar Rp.1.047 triliun yang berasal dari uang rakyat.

Para pengunjuk rasa menganggap sosialisasi Pilgub Jabar 2013 yang menghabiskan dana sebesar 3.5 M tidak menyentuh masyarakat bawah terutama di daerah.

Gagalnya lelang pengadaan surat suara yang melahirkan penunjukan langsung dengan memanggil tiga vendor, mengundang teka-teki. Para pengunjuk rasa pun mempertanyakan kegagalan lelang sampul surat suara.

Menginggat waktu yang cukup singkat untuk mencapai target sesuai jadwal,perhelatan Pilgub jabar pada tanggal 24 Februari 2013, pengunjuk rasa menilai KPU hanya memboroskan anggaran, dan setengah hati melakukan dalam sosialisasi.

Menurut pengunjuk rasa anggaran Pilgub Jabar 2013 sangat fantastis. Dana sebesar 1.047 triliun setara dengan anggaran pembangunan jalan sepanjang 3.573 km. Dana tersebut dialokasikan untuk KPU sebesar 759.9 M,PANWAS 151 M, POLDA Jabar 85 M, POLDA Metro Jaya 30.4 M, KODAM Siliwangi 19 M, iklan TV dan Radio 1 M, sosialisasi 3.5 M, Percetakan surat suara 22 M.(Sayah Andi)

KPU Jabar Perlihatkan Speciment Kertas Surat Suara Pilgub Jabar 2013

Sabtu, 26 Januari 2013 | 20.27


(SEPUTARJABAR.COM, BANDUNG) Sekretaris KPU Jabar Heri Suherman memperlihatkan Speciment Kertas Surat Suara yang akan digunakan pada Pilgub Jabar 24 Februari nanti. Bertempat di Jalan Garut No.11, Bandung, Sabtu (26/1).

Kertas Surat Suara Pilgub Jabar 2013 menggunakan tekhnologi dengan  bahan dasar  Micro Text dengan nama Pilgub Jabar, Invisible Ink (ketika disorot dengan menggunakan ultraviolet akan menyala), Rossete Collor (Cahaya yang muncul warna-warni), Aura LWM (Ketika menggunakan kaca pembesar  akan terlihat Kode-kode),  dan Kertas UV Dull (Bila menggunakan sinar Ultra Violet akan bercahaya).

Sedangkan alat untuk mengecek menggunakan semacam mika film, lampu Ultra Violet, dan Kaca Pembesar.

Dalam pengadaan Kertas Surat Suara ini, KPU Jabar menggandeng 3 Vendor yaitu PT.Balai Pustaka (BP) mencetak 15 Juta surat suara, Induk Koperasi Polisi RI (Inkopol) 10 Juta suara, PT.Pura Barutama (PB) dengan jatah 6 juta surat suara.(Sayah Andi)

KPU Jabar Batasi hingga Jam 4 Sore, Complain Kertas Surat Suara


(SEPUTARJABAR.COM, BANDUNG) KPU Jabar kirimkan contoh surat suara yang akan digunakan dalam Pilgub Jabar 2013 nanti, KPU Jabar meminta persetujuan dari para Calon mengenai kertas surat suara tersebut.

“Kami meminta persetujuan dari para Calon terhadap contoh cetakan surat suara, speciment surat suaranya sudah jadi seperti aslinya nanti” jelas Sekretaris KPU Jabar Heri Suherman, di sekretariat Kpu Jabar, Jalan Garut No.11, Bandung, Sabtu (26/1) Pagi.

Dalam surat yang dikirimkan pada tanggal 24 Januari 2013, KPU mengundang para Cagub dan CawagubJabar 2013 untuk persetujuan perihal kertas surat suara.

“Kami menunggu sampai jam 16.00 Wib sore ini, mengenai persetujuan cetakan surat suara, dengan spare waktu itu, apabila tidak ada pasangan Calon, ataupun Tim Sukses yang tidak datang, kami anggap mereka setuju” jelasnya.

Mengenai adanya protes mengenai perubahan format nama dari yang panjang jadi kecil dalam kertas surat suara, KPU Jabar menjelaskan bahwa tidak ada yang rubah Fontnya tetap.

"Ukuran fontnya tetap dari yang satu baris menjadi dua baris, sesuai dengan poster contoh".(Sayah Andi)

KPU Jabar Tujuk 3 Vendor Cetak Surat Suara

Kamis, 24 Januari 2013 | 08.30


(SEPUTARJABAR.COM, BANDUNG) KPU Jawa Barat secara resmi tunjuk  3 vendor untuk pengadaan surat suara Pilgub Jabar 2013.

Ketiga Vendor tersebut adalah PT Balai Pustaka (BP), Induk Koperasi Kepolisian RI (Inkopol) dan PT Pura Barutama (PB), mereka menyatakan kesiapan untuk mencetak surat suara.

Ketua Divisi Hukum dan Komisioner KPU Jabar Teten Setiawan mengatakan, ketiga perusahaan ini sebelumnya tidak lolos tahap lelang. Karena waktu yang mendesak KPU tidak memiliki waktu lagi untuk lelang dan akhirnya penunjukan langsung perusahaan tersebut, di kantor KPU Jabar, Jalan Garut No.11, Bandung, Rabu (23/1).

Menurutnya, tiga perusahaan itu sepakat untuk mendistribusikan surat suara ke berbagai daerah pencoblosan di kabupaten/kota di Jabar pada 10 Februari 2013, sebelum akhirnya rakyat memilih pada 24 Februari mendatang.

Surat suara akan dicetak dengan harga Rp 515 per lembar. Jumlah itu jauh di bawah pengajuan. "Itu jauh di bawah pagu," jelasnya.

Adapun pembagian pencetakan masing-masing surat suara adalah PT Balai Pustaka (BP) mencetak suara paling banyak dengan jumlahnya hampir 50 persen dari sekira 33 juta lembar surat suara Pilgub Jabar, atau sekitar 15 juta surat suara.

BP akan menyebar ke daerah Purwakarta, Cirebon, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bogor.

Inkopol harus mencetak lebih dari 10 juta lembar surat suara untuk wilayah Priangan minus Sumedang. Lalu PB harus mencetak lebih dari 6 juta surat suara.(Sayah Andi)

KPU Jabar Tetapkan Jadwal Kampanye Pilgub Jabar 2013


(SEPUTARJABAR.COM, BANDUNG) KPU Jabar rapat pleno tetapkan jadwal kampanye Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Barat (Jabar) 2013, bertempat di sekretariat KPU Jabar, Jalan Garut No.11, Bandung, selasa (22/1).

Masa kampanye Cagub dan Cawagub Jabar 2013 ini akan dimulai pada tanggal 7 Februari - 20 Februari 2013, diawali dengan pembacaan Visi dan Misi di DPRD Jawa Barat, oleh masing-masing pasangan Cagub dan Cawagub Jabar pada tanggal 7 Februari.

Pada hari pertama akan dilakukan pawai damai keliling Kota Bandung nanti dan dapat dilakukanoleh pasangan Cagub dan Cawagub Jabar.

“Dalam pawai nanti masing-masing Cagub dan Cawagub Jabar tidak diperkenankan berkampanye, hanya pawai damai saja” jelas Komisioner KPU Jabar Teten Setiawan.

Pasangan Cagub dan Cawagub Jabar 2013 akan berkampnye pada hari berikutnya.

Kampanye sendiri akan terbagi berdasarkan 5 Zona yang sudah  ditetapkan KPU Jabar.(Sayah Andi)


KPU Jabar Bahas Tekhnis Kampanye

Selasa, 22 Januari 2013 | 10.34


(SEPUTARJABAR.COM, BANDUNG) KPU Jabar pagi  ini menggelar pertemuan dengan tim kampanye atau tim sukses masing-masing pasangan cagub-cawagub. Pertemuan digelar di Kantor KPU Jabar, Jalan Garut No.11, Bandung, Selasa (22/1).

Rencananya sekarang KPU Jabar akan membahas segala hal terkait dengan kampanye, mulai pengundian waktu kampanye beserta jadwalnya, dan mengenai iklan kampanye.

KPU Jabar juga mengundang Polda Jabar dan Panwaslu Jabar guna pembahasan jelang kampanye  yang akan digelar nanti 7-20 Februari 2013.(Sayah Andi)


DPT 2013 Angka Riil Hindari Pemilih Ganda


(SEPUTARJABAR.COM, BANDUNG) Susutnya jumlah pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013 mencapai lebih 4,1 juta, dari 36,64 juta berdasarkan DP4 (data penduduk potensial pemilih pemilu) menjadi 32,53 juta sesuai DPT (daftar pemilih tetap) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar), merupakan akibat adanya data yang sengaja dihapus karena meninggal dunia, data fiktif, masuk anggota TNI/Polri, pindah alamat, terdaftar ganda, dan lain sebagainya.

Faktor paling menonjol terjadinya selisih kurang yang cukup signifikan antara jumlah pemilih berdasarkan DP4 dengan DPT tersebut, adalah pindah alamat yang menyebabkan penurunan angkanya mencapai 44,25 persen. Sedangkan karena meninggal dunia sebanyak 14,75 persen, data fiktif 9,98 persen, menjadi TNI/Polri 0,31 persen, terdaftar ganda 26 persen, dan lain-lain 4,73 persen.

Alasan penurunan berikut “Grafik Prosentase Data Dihapus di Jawa Barat” tersebut disampaikan Komisioner KPU Jabar selaku Ketua Pokja Sosialisasi dan Pendataan Pemilih Pilgub 2013, Ferdhiman, pada rapat pleno terbuka penetapan DPT di Sekretariat KPU Jabar Jl. Garut No. 11 Bandung, yang dihadiri komisioner KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat, tim kampanye dari 5 pasangan calon, para petugas dan Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jabar Dadan Firdaus.

Didampingi Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat serta rekan komisioner lainnya yaitu Teten Setiawan, Iin Endah Setiawati, Achmad Heri, dan Sekretaris KPU Jabar Heri Suherman, ia menjelaskan DPT yang ditetapkan di KPU provinsi merupakan hasil kerja keras PPDP (Petugas pemutakhiran Data Pemilih) di PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang direkap oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan kemudian diserahkan ke KPU kab/kota masing-masing. (Sayah Andi)

FAM-NU Protes DPT Pilgub Jabar 2013


(SEPUTARJABAR.COM, BANDUNG) Belasan orang yang mengatasnamakan Forum Aktivis Muda Nadlatul Ulama (FAM-NU) menggelar unjuk rasa di sekretariat KPU Jabar, Jalan Garut No.11, Bandung, Jum’at (18/1).

Unjuk rasa ini terkait menyusutnya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi 32,53 Juta, sedangkan sebelumnya berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) jumlah nya sebanyak 36,64 Juta.

Dengan hilangnya pemilih sebanyak 4 juta lebih tersebut membuat rasa keprihatinan terhadap pelaksaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2013, FAM-NU khawatir akan terjadinya penyimpangan.

Asep Hadian SH koordinator FAM-NU dalam realesenya meyebutkan tuntutannya agar KPU Jabar bertanggung jawab atas susutnya jumlah DPT  sebanyak 4 juta lebih, memnita KPU Jabar melakukan pendataan ulang jumlah DPT, KPU Jabar agar Jujur Adil dalam pelaksanaan Pilgub Jabar 2013 ini, dan KPU Jabar  menyampaikan kepada publik kedudukan hukumnya tentang jumlah DPT yang belum tercatat.(Sayah Andi)

KPU Jabar Bahas Keberadaan Linmas Dalam KPPS


(SEPUTARJABAR.COM, BANDUNG) Tiga Kabupaten/Kota laksanakan Pemilu Bersama, hal ini dikemukakan dalam rapat yang diadakan KPU Jawa Barat, ketiga Kabupaten/Kota tersebut yaitu Kab.Sumedang, Kota Cirebon, dan Kota Sukabumi. Dalam rapat yang digelar di kantor KPU Jabar, Jalan Garut No.11, Jum'at (18/1).

Dalam rapat ini KPU Jabar membahas mengenai pengaturan pemberdayaan petugas Linmas yang diserahkan kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota, hanya saja keberadaan Linmas ini dibatasi hanya 2 Petugas saja untuk membantu 5 petugas KPPS di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Karena jika ke-3 kab/kota menambah jumlah anggota KPPS dari yang telah ditetapkan 5 orang ditambah 2 petugas Linmas untuk pengamanan TPS, kaitannya pasti dengan honor, yang sesuai aturan menjadi tanggungan provinsi. Karenanya, 2 orang Linmas ini dipersilakan diberdayakan supaya bisa membantu tugas-tugas 5 anggota yang masuk struktur KPPS,” kata Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Heri Suherman.

Ia memastikan kebijakan rekruitmen anggota KPPS yang masuk dalam stuktur dibatasi hanya 5 orang ditambah 2 orang Linmas, sehingga komposisinya 5-2, akan mengundang perbedaan pendapat dari peserta raker sesuai kebutuhan di kab/kota masing-masing, terutama bagi daerah yang melaksanakan Pemilu Bersama pemilihan kepala daerahnya (bupati/walikota) dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yang pencoblosannya sama-sama dilaksanakan Minggu 24 Februari.

Menyinggung keberadaan Linmas, menurut Heri, sebenarnya sudah menjadi tradisi dalam sejarah pemilu di Indonesia, bahwa Linmas atau Hansip akan selalu mengamankan TPS sekalipun tidak direkrut secara formal oleh KPU, seperti pada masa Orde Baru. Menanggapi usulan menyangkut rekruitmen anggota KPPS, ditegaskannya tidak perlu pengesahan Pengadilan Negeri, tetapi cukup menandatangani pernyataan bermeterai.

Senada dengan Heri, Komisioner KPU Jabar selaku Ketua Pokja Logistik, Iin Endah Setiawati, meminta KPU kab/kota agar menghormati keputusan KPU Jabar mengenai anggota KPPS yang 5 orang dengan 2 orang Linmas, “Mohon dihormati, keputusan ini sesuai pergub dan undang-undang pemilu yang menyebutkan jumlah petugas di tiap TPS ada 7 orang, dengan komposisi 5 orang KPPS dan 2 orang Linmas ”.

Hal yang perlu diperhatikan KPU kab/kota, lanjut Iin, adalah rekruitmen KPPS yang persyaratannya sama dengan PPS (Panitia Pemungutan Suara) di desa/kelurahan dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Dengan demikian, sebenarnya bukan sekadar jumlah yang dipersoalkan, tetapi juga kualitasnya yang diutamakan. Antara lain, KPPS harus mampu melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan PPS dan PPK.

“Meski berada di tingkat paling bawah, tapi KPPS merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemilu dan sangat menentukan sukses tidaknya pemilu. KPPS harus memiliki pemahaman memadai tentang pemilu, karena peranannya berhubungan langsung dengan masyarakat dan pemilih,” ungkap Iin seraya mewanti-wanti KPU kab/kota, agar menghindari konflik dalam merekrut KPPS. (Sayah Andi)

Jelang Pilgub Jabar 2013 Relawan Aher - Deddy Mizwar diBentuk

Minggu, 20 Januari 2013 | 17.28

(SEPUTARJABAR.COM, BANDUNG) Calon Gubernur Jawa Barat 2013-2018 Ahmad Heryawan menginstruksikan agar tim Relawan Media Sosial Ahmad Heryawan (Aher)-Deddy Mizwar (Remsad) mengedepankan fakta dan beradab dalam berkomunikasi.
Remsad diwanti-wanti agar tidak melakukan kampanye hitam (black campaign) dan tidak menyerang balik pihak yang menyebar fitnah terhadap pasangan nomor 4 ini.
Cagub Heryawan menandaskan perintahnya itu saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai meresmikan Sekretariat Bersama dan Media Center Aher-Deddy Mizwar di Bandung, Sabtu (19/1).
"Instruksi saya kepada tim sosmed yakni santun dalam menyampaikan informasi kepada publik. Budayakan kejujuran dan kesantunan dalam berkomunikasi. Itulah ciri khas warga Jawa Barat," papar Aher yang didampingi Ketua Tim Sukses-nya Imam Budi Utomo dan Direktur Media Center Aher-Deddy Mizwar Hersubeno Arief.
Cagub petahana ini menegaskan, dirinya menghargai siapapun yang melakukan penilaian kritis terhadapnya sepanjang berdasar fakta. Namun, kalaupun dirinya diserang tanpa dasar, pihaknya tidak akan menanggapi secara berlebihan kampanye hitam dimaksud.
Heryawan menambahkan, Remsad diimbau agar lebih baik merespon kritik secara proporsional. Remsad diminta untuk memberi penjelasan argumentatif.
"Saya mengakui ada orang atau pihak yang merasa tidak puas terhadap apa yang telah saya kerjakan. Terhadap hal ini, agar diberi penjelasan dengan bahasa yang santun," tutur Aher lagi.
Pada peresmian posko pemenangan yang terletak di Jl Ir H Djuanda No 281 Dago, Bandung, Aher meminta izin kepada warga. Dia pagi-pagi memohon maaf bila aktivitas tim sukses nantinya kemungkinan mengganggu ketenangan warga sekitar.
Aher secara khusus menghaturkan terimakasih kepada insan pers yang selama ini membantu pasangan Aher-Deddy Mizwar. Tanpa hubungan yang baik, jelas Aher, pihaknya tak akan maksimal menyosialisasikan berbagai hal kepada masyarakat.
Sementara itu, Direktur Media Center Aher-Deddy Mizwar Hersubeno Arif menjelaskan berbagai kanal yang disiapkan kepada wartawan dan warga yang hendak mengenal lebih utuh sosok Cagub-Cawagub Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar. Antara lain melalui situs www.aherdeddymizwar.com.
Tim Remsad kini diperkuat tak kurang 500 orang. Jumlah ini, kata Hersubeno, akan terus bertambah hingga pencoblosan Pilgub 2013 pada 24 Februari.
Peresmian pusat kegiatan tim sukses ditandai pemotongan tumpeng oleh Cagub Heryawan. Nasi tumpeng lalu diserahkan kepada Ketua RT 09 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Bandung.(Pilis)

Cawagub Jabar Deddy Mizwar, Pentingnya Tenaga Penyuluh Pertanian

Sabtu, 19 Januari 2013 | 23.02


(SEPUTARJABAR.COM, TASIKMALAYA) Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar (Demiz) akan agendakan pembicaraan tentang kesejahteraan tenaga harian lepas penyuluh pertanian.

“Nanti saya bicarakan dengan Kang Aher (Ahmad Heryawan). Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan para tenaga harian lepas penyuluh pertanian,” ujarnya pada silaturahmi dengan tenaga harian lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP) Kabupaten Tasikmalaya, di Pesantren Nurul Huda, Ciawang, Kecamatan Lewisari, Tasikmalaya, Sabtu (19/1).

Karena itu, calon Wakil Gubernur Jabar dengan nomor pilihan empat ini, mengaku bangga sekaligus prihatin. Bangga karena di era saat ini ternyata masih banyak masyarakat yang dengan rela melakukan sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Di sisi lain, penghasilan yang diperoleh relatif masih terbatas.

Menurut Deddy Mizwar, seharusnya sama-sama sejahtera, antara penyuluh dan yang menerima penyuluhan. Apa yang dilakukan para penyuluh pertanian tidak ada ruginya karena memberikan manfaat bagi orang banyak.

“Kelihatan kecil apa yang dilakukan para penyuluh pertanian. Tetapi sungguh luar biasa, karena memberi manfaatnya bagi orang banyak,” ujarnya.

Untuk itu, ia akan membahas persoalan penyuluh pertanian hononer ini dengan calon Gubernur pertahana H. Ahmad Heryawan.

“Bagaimana caranya agar sama-sama sejahtera. Pasti ada jalan untuk meningkatkan kesejahteraan para penyuluh pertanian,” ia menambahkan.

Tenaga penyuluh pertanian yang diangkat oleh Departemen Pertanian, menurut Budiman, penyuluh honorer yang diangkat Deptan pada tahun 2008 dan bertugas di Kecamatan Mangunrejo, Tasikmalaya, memperoleh honor bulanan sesuai dengan tingkat pendidikan. Yaitu Rp1,4 juta untuk penyuluh lulusan sarjana strata satu, Rp1,2 untuk diploma, dan Rp1 juta untuk lulusan SMA.

Selain itu, kata dia, para tenaga penyuluh pertanian juga memperoleh uang transport sebesar Rp200 ribu untuk tenaga lulusan S1 dan diploma, dan Rp100 ribu untuk lulusan SMA. Namun, bedanya untuk tenaga honorer yang diangkat Gubernur honornya Rp500 ribu per bulan.

Persoalan lain, kontrak untuk tenaga honorer pertanian itu hanya untuk 10 bulan, dari Januari sampai dengan Oktober. Sementara dua bulan lainnya, mereka tidak memperoleh honor. Padahal mereka tetap melayani masyarakat selama 12 bulan karena tuntutan masyarakat.

Teten Sebut Peningkatan Pelayanan dan Reformasi Birokrasi


(SEPUTARJABAR.COM, BANDUNG) Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Barat (Jabar) nomor urut 5 (PATEN) Teten Masduki, “Pentingnya Merubah Birokrasi dari Dalam” hal itu diutarakan seusai Debat Cagub dan Cawagub Jabar 2013, di Gedung Universitas Padjajaran (Unpad), Jalan Dipati Ukur, Bandung, Kamis (17/1) Malam.

Inti dari Reformasi adalah Birokrasi, ada tiga hal meliputi reformasi birokrasi, dan juga merubah Kultur yang ada.

“Penyederhanaan Birokrasi, yaitu penyederhanaan badan-badan di dalam provinsi, yang terlalu gemuk” Ujar Teten kepada seputarjabar.com

Ketika birokrasi ramping berarti efisiensi anggaran sudah terlaksana,  itu akan membentuk kultur yang bersih.

“Reformasi birokrasi tidak terlepas dari anggaran dan tentunya dengan menempatkan orang-orang berkualitas dan jujur. Kita harus hilangkan budaya ingin dilayani, sehingga membentuk kultur yang bersih” jelasnya.

Peningkatan pelayanan masyarakat dan menjalankan Reformasi Birokrasi apabila dirinya dan Rieke terpilih nanti sehingga membentuk birokrasi yang sehat dan melayani rakyat, ujar Teten yang juga adalah pegiat aktivis anti Korupsi ICW.(Don)

Diberdayakan oleh Blogger.