(SEPUTARJABAR.COM, BANDUNG) Adanya penolakan dari beberapa kelompok mengenai rencana pencairan Dana Bantuan Desa (DBD) yang sudah di anggarkan melalui Alokasi Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD), membuat heran Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.
Sangat mengherankan bila politisi maupun kelompok organisasi tertentu mendesak Pemprov menunda pencairan bantuan untuk masyarakat desa.
Hal itu diutarakan Aher panggilan akrab Gubernur, menanggapi pertanyaan wartawan usai menyampaikan pembekalan kewirausahaan kepada sekitar 800 mahasiswa Politeknik LP3I Bandung di Kota Bandung, pada Jumat (1/2). Acara ini dihadiri para dosen dan Direktur Politeknik LP3I Bandung.
DBD 2013 senilai Rp 100 ribu/desa. Dana ini dikelola pemerintah desa secara mandiri untuk peruntukan sesuai kebutuhan warga desa masing-masing. Jumlah desa di Jabar: 5.304.
"Kita harus menghormati aspirasi desa-desa. Tanya (warga) desa, apa mereka ingin dilambatkan atau disegerakan (pencairan DBD). Kok, ada yang menuntut dicairkan April atau bahkan lebih lama," ujar Aher.
Aher mengatakan, pencairan DBD pada dasarnya tidak dipatok pada waktu tertentu. Namun, program ini berdasar tahun anggaran, mulai Januari hingga Februari. Namun, dalam tata kelola pemerintahan, semakin cepat pelaksanaan program hasilnya pun lebih cepat dinikmati masyarakat.
Diungkapkan, proses administrasi dari pemerintah desa untuk pencairan DBD kini tengah bergulir. Bagi desa yang sudah memenuhi prosedur administrasi, maka bantuan Rp 100 juta langsung dicairkan. Sementara yang belum atau terlambat memenuhi persyaratan administrasi, maka pencairan menjadi tertunda atau molor.
"Januari belum ada yg dicairkan karena prosesnya belum rampung. Mungkin pada Februari, ada sebagian kecil. Pada Maret lebih banyak. Jadi (bagi yang berpikiran negatif dana untuk kepentingan Pilgub) tidak usah terlalu khawatir," tutur Aher, menyinggung sejumlah pihak yang mempolitisasi program resmi ini.(Sayah Andi)
0 komentar:
Posting Komentar