(SJO, BANDUNG) - Program pemerintah yaitu Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3I) yang sudah dilaksanakan di beberapa Provinsi, termasuk diantaranya di Jabar mendapat perhatian serius. Hal demikian, diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Jabar, MQ Iswara.
Iswara, atas soal tersebut lebih lanjut memaparkan realisasi MP3I di Jabar mendapat perhatian salah satunya dari Komnas HAM. Lembaga tersebut sudah berkunjung ke DPRD Jabar , pekan lalu. Lembaga tersebut, dalam pertemuan itu menanyakan program tersebut.
Komnas HAM, dalam pertemuan tersebut menanyakan beberapa hal, antara lain : realisasi MP3I di Jabar, ada tidaknya masalah dalam penyelenggaraan MP3I. Pihak DPRD Jabar, berkenaan dengan dengan pertanyaan tersebut memberikan penjelasan, diantaranya : program MP3I diantaranya ada yang dilaksanakan melalui dana APBN sebanyak 17 proyek, 11 proyek didanai BUMN dan 6 proyek yang didanai oleh pihak swasta.
Tentang masalah yang dihadapi, realisasi program MP3I menghadapi masalah lahan. Pihak DPRD Jabar, melalui Komisi D menyikapi persoalan tersebut mendorong diterapkannya UU Nomor 22 Tahun 2012 yaitu pelaksanaan pembebasan lahan dilaksanakan dengan musyawarah.
Iswara, dalam bagian lain keterangannya memaparkan di Jabar berbagai pembangunan infrastruktur sedang digarap yaitu jalan tol, bandara dan Pelabuhan. Untuk pembangunan Bandara Internasional Kertajati, Majalengka optimis dapat bisa beroperasi tahun 2017.
Berkenaan dengan tahapan pembangunan Bandara Kertajati, saat ini sudah dianggarkan dana sebesar Rp.120 miliar untuk pembebasan lahan seluas 100 Ha. Untuk peletakkan tiang pancang pertama, dijadwalkan akan dilaksanakan 23 September 2013. (don)
0 komentar:
Posting Komentar