Peluncuran Benih Bunga Begonia Perkaya Industri Florikultura

(SJO, LEMBANG)- Asosiasi Bunga Indonesia (Asbindo) memberikan apresiasi terhadap diluncurkannya benih bunga Begonia dengan berbagai varietas oleh PT East West Seed Indonesia (Ewindo). Demikian dikemukakan Ketua Umum Asbindo, Glenn Pardede, usai menghadiri peluncurkan benih ungul bunga Begonia varietas Bali F1, di salah satu sentra produksi bunga Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (26/09).

Menurut Glenn, dengan di luncurkannya varietas baru bunga Begonia ini akan menambah keragaman produk bunga di industry florikultura di Indonesia saat ini, mengingat masih terbatasnya ketersediaan benih unggul untuk bunga.

“Peluncuran benih unggul ini diharapkan akan memberikan nilai lebih bagi petani untuk terus mengembangkan industry florikultura Indonesia yang potensi pasarnya masih sangat besar,” ujarnya.
Berdasarkan data Direktorat Jendral Hortikultura, Departemen Pertanian mencatat nilai perdagangan florikultura di Indonesia masih sangat kecil, yaitu baru mencapai 9-13 USD per tahun, dari  nilai perdagngan dunia yang mencapai 80 miliar USD atau tumbuh 6-9 persen.

Glenn mengatakan, masih rendahknya nilai perdagangan florikultura di Indonesia karena berbagai hal, diantaranya kurangnya promosi, masih rendahnya kebutuhan masyarakat akan bunga, dimana bunga belum menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi.

“Masyarakat masih menilai bunga merupakan kebutuhan primer, mereka akan membeli bunga jika semua kebutuhan kesehariannya terpenuhi,” ucapnya.

Padahal menurut Glenn, potensi pasar industry florikultura di Indonesia saat ini 60 hingga 70 persen dengan nilai mencapai Rp 2 triliun. (r22)

Selengkapnya »

Polisi Belum Temukan Pencuri Pemantau Gunung Tangkuban Parahu

(SJO, BANDUNG) – Sampai Kamis (23/5/13) sore, Polisi belum berhasil menemukan pencuri peralatan pemantau gempa Kawah Ratu Gunung Tangkuban Parahu, yang raib Selasa (21/5/13) sore. Perangkat milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang hilang tersebut terdiri 1 unit Seismometer beserta kabelnya sepanjang 5 meter, dan sebuah accu basah 12. Seluruh barang ditaksir berharga Rp 90 juta.

Juru bicara Polda Jawa Barat Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, kasus [emcurian tersebut masih dalam penyelidikan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk saksi pelapor petugas pos pantau Gunung Tangkuban Ilham dan Endang.

Kawasan Gunung Tangkuban Parahu merupakan taman wisata yang dikelola PT Graha Rani Putra Persada. Saat Lebaran tahun 2012 dan Februari lalu sempat dinyatakan berstatus waspada dan ditutup untuk umum. (R22)

Selengkapnya »

Kampanye Pilbup Bandung Barat Berlangsung 14 Hari

(SJO, BANDUNG) - Pelaksanaan kampanye pemilihan bupati Bandung Barat akan berlangsung pada 2-15 Mei dan digelar di lima zona sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) di Bandung Barat. Jadwal tersebut ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat, Rabu (24/4/2013). Rapat penetapan jadwal kampanye dihadiri semua tim pemenangan pasangan calon, kepolisian, TNI, dan instansi pemerintah terkait.

Kampanye akan berlangsung selama 14 hari dari pukul 6.00 WIB-18.00 WIB. Sedangkan lima zona yang ditetapkan yaitu Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Saguling (Dapil 1), Batujajar, Cililin, Cihampelas (Dapil 2), Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu (Dapil 3), Cipatat, Cikalongwetan, Cipeundeuy (Dapil 4), dan Cisarua, Parongpong, Lembang (Dapil 5).

Pada hari pertama kampanye tanggal 2 Mei, setiap pasangan calon akan menyampaikan visi dan misinya dalam rapat paripurna DPRD di Hotel Masion Pine, Kota Baru Parahyangan. Acara dilanjutkan kampanye damai secara bersama-sama dengan rute Kota Baru Parahyangan-Jalan Raya Padalarang dan berakhir di Jalan Cihaliwung untuk memasang alat peraga kampanye.

Mulai tanggal 3-15 Mei, masing-masing pasangan calon akan melakukan kampanye di tempat yang telah ditentukan. KPU berharap setiap pasangan calon melakukan kampanye secara aman dan tertib dan mengendalikan massanya untuk tidak bertindak anarkistis.

KPU Kabupaten Bandung Barat juga mengagendakan debat terbuka untuk para pasangan calon yang akan berlangsung pada tanggal 7, 12, dan 15 Mei. Debat kandidat akan disiarkan di stasiun televisi local, dan menghadirkan panelis dari perguruan tinggi sekitar Kabupaten Bandung Barat, serta pakar di bidang ekonomi, politik, hukum, dan lingkungan hidup. (R04)

Selengkapnya »

KPUD KBB Sampaikan Peryaratan 22 Parpol untuk Diverifikasi

BANDUNG BARAT--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandung Barat melaporkan persyaratan verifikasi adminstrasi 22 partai politik kepada KPU pusat, melalui KPU Jawa Barat. Upaya tersebut harus dilakukan parpol tingkat kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan dari KPU pusat. Demikian diungkapkan Komisioner Divisi Teknis dan Logistik KPU Bandung Barat, Aros Sjaepurnama di kantornya, Jalan Raya Purwakarta Tagogapu 430 Padalarang Kab. Bandung Barat, Sabtu (20/10).

Sebelum melaporkan, kata Aros, KPU Bandung Barat melakukan pemeriksaan manual jumlah kartu anggota (KTA) maupun pencocokan antara data anggota setiap parpol dengan sistem informasi partai politik (sipol) KPU pusat.

“Dalam pemeriksaan, kami menemukan KTA ganda atau ketidaksesuaian antara KTA dengan daftar anggota suatu parpol. Apabila terdapat ketidaksesuaian, kami tinggal menghapus salah satu nama dalam daftar tersebut,” ucapnya.

Mengenai persyaratan verifikasi, KPU Bandung Barat hanya meminta 1000 KTA atau 1/1000 KTA dari jumlah penduduk KBB. Namun, saat mendaftar, kebanyakan parpol menyertakan KTA jauh melebihi ketentuan. Bahkan, kata Aros, suatu parpol sampai menyertakan 4000 KTA untuk melakukan verifikasi administrasi.

Ketika proses penerimaan persyaratan, katanya, KPU Bandung Barat sempat menemukan beberapa parpol yang tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi. Dengan masa perbaikan pada 9-15 Oktober 2012, ucapnya, seluruh parpol tingkat KBB akhirnya mampu memenuhi persyaratan.

Lebih lanjut dia menuturkan, hasil verifikasi administrasi bergantung pada keputusan KPU pusat. Hal tersebut, katanya, dapat diketahui pada 23 Oktober 2012.

“Setelah mengumumkan hasil verifikasi, KPU pusat menginstruksikan kepada setiap KPU tingkat kota/kabupaten untuk melakukan verifikasi faktual. Upaya tersebut untuk mengantisipasi keberadaan data tidak valid pada suatu parpol,” tutur Aros.(pro)

Selengkapnya »

Kemendagri Kabulkan Ajuan KPU Bandung Barat

BANDUNG BARAT--Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengabulkan pengajuan KPU Bandung Barat mengenai pengunduran tahapan Pilkada Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB).

KPU Bandung Barat mengajukan surat pengunduran tahapan, setelah KBB tidak turut serta dalam pilkada gabungan (pilgab) dengan pilkada Gubernur Jawa Barat.

"Kami lega atas jawaban pengunduran tahapan pilbur dari 23 Juli 2012 menjadi 21 Oktober 2012 dari Kemendagri. Dengan demikian, rangkaian tahapan baru pilbup KBB akan berjalan sesuai rencana," kata Komisioner Divisi Teknis dan Logistik KPU Bandung Barat, Aros Sjaepurnama di kantornya, Jalan Raya Purwakarta Tagogapu 430 Padalarang Kab. Bandung Barat, Sabtu (20/10).

Aros menuturkan, surat jawaban Kemendagri No 131.32/6092/otda tersebut didapatkan pada 19 Oktober. Ketika itu, menurut dia, Pemkab Bandung Barat melakukan penjemputan atas surat jawaban kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ketika ditanyakan penandatangan nota kesepahaman pencairan alokasi anggaran pilbub dari pihak Pemkab Bandung Barat, kata Aros, baru akan dilakukan pada awal November. Meskipun begitu, katanya, Pemkab Bandung Barat telah menandatangani pencairan anggaran pilbup sebesar Rp 8 miliar.

Aros menambahkan, besaran dana tersebut akan digunakan sebagai biaya operasional pilbup selama Tahun 2012. Dia mengatakan, pada rentang waktu tersebut, pihaknya akan melakukan pembentukan PPK/PPS dan sosialisasi tahap awal pibup.

"Mengenai petugas PPK/PPS, KPU Bandung Barat dapat melakukan pengangkatan atau hanya pengukuhan . Soalnya, terdapat kemungkinan petugas PPK/PPS pilkada gubernur dapat kembali bertugas pada pilbup," ucapnya.

Ketua KPU Bandung Barat Asep Mamat menambahkan, Dalam surat jawaban, Kemendagri menginstruksikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk menindaklanjuti dan memfasilitasi pemecahan masalah di KBB. Artinya, kata dia, Kemendagri memberikan sinyal setuju atas pengunduran tahapan.

Sebelumnya, untuk menandatangani nota kesepahaman terkait alokasi anggaran biaya pilbup KBB, KPU Bandung Barat harus menunggu jawaban atas pengajuan surat penundaaan tahapan pilbup dari Kemendagri.

Setelah Kemendagri memberikan jawaban, KPU KBB dan Pemkab Bandung Barat dapat segera menandatangani nota kesepahaman alokasi anggaran pilbup. (pro)

Selengkapnya »