Gubernur Kukuhkan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Rabu, 09 Oktober 2013 | 09.54

SUBANG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengukuhkan pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 2013. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantapkan realisasi dan kualitas program perbaikan kediaman warga miskin menjadi rumah tinggal layak huni.

Upaya memantapkan pelaksanaan program perbaikan rumah warga miskin itu digelar di Desa Tanjung Tiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Jabar, Selasa (8/10/2013). Gubernur Heryawan bersama beberapa bupati dan wakil bupati se-Jabar meninjau rumah tidak layak yang sudah direnovasi di Desa Tanjung Tiga.

Perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Tanjung Tiga menjadi proyek percontohan bagi program serupa di Jabar. Sebanyak 280 unit rumah warga setempat dibedah melalui program pemerintah provinsi (pemprov). Biaya perbaikan rata-rata per unit Rp10 juta.

Sebagai percontohan, 280 kepala keluarga (KK) yang tersasar program juga memperoleh bentuk pemberdayaan lain. Antara lain, program kesehatan dan pendidikan, serta perbaikan infrastruktur jalan.

"Ke-280 KK yang tersentuhan di Desa Tanjung Tiga juga memperoleh bantuan bidang kesehatan dan pendidikan. Tentu tidak cukup rumah direnovasi, tanpa lingkungannya dilengkapi sarana kesehatan. Begitu pula anak-anak mereka butuh pendidikan," papar Heryawan, seraya menambahkan perlakuan serupa akan diterapkan di lokasi lain secara bertahap.

Gubernur Heryawan menambahkan, program bedah rumah warga miskin di Jabar pada 2012 menyentuh 7.500 KK. Pada 2013, program menyasar 10 ribu unit, belum termasuk tambahan 22 ribu unit yang dibiayai pemerintah pusat.

Untuk mencapai target perbaikan 100 ribu unit rumah warga miskin selama masa jabatan kedua Ahmad Heryawan (2013-2018), Pemprov Jabar menarget renovasi 20 ribu rumah warga miskin pada 2014.

"Semoga pemerintah pusat juga menaikkan tagetnya di Jabar, begitu pula pemerintah kabupaten/kota," tutur Heryawan.

Saat meninjau salah satu rumah yang sudah direnovasi di Dusun Sukawera, Heryawan berdialog akrab dengan pasangan pemilik rumah; Kusin (84 tahun) dan Taskem (76 tahun).

Seraya memeluk kedua renta sebatang kara ini, Heryawan mendengar ungkapan perasaan warganya itu. Taskem bercerita, sepanjang usianya, ia dan suami tinggal di gubuk beralaskan tanah. Bila hujan turun, tirisan deras air akibat atap bocor membuat lantai rumah becek.

"Sekarang tidak lagi. Atap sudah bagus, lantai juga bagus. Terimakasih sudah dibantu," tukas Kusin.

Pada kesempatan kunjungan tersebut, Gubernur Heryawan menyempatkan diri mengecat beberapa bagian rumah Kusin-Taskem yang belum dirapikan. (sbg)

Netty Heryawan Ajak Kandidat Kampanye Edukatif

Selasa, 19 Februari 2013 | 00.43

(SEPUTAR JABAR COM, SUBANG) - Masa kampanye merupakan waktu terbaik dan legal bagi para kandidat cagub-cawagub untuk menarik massa. Pada masa ini, kandidat berupaya menampilkan sisi positif mereka. Malah ada juga yang melakukan cara tak terpuji, yaitu menjelek-jelekkan kompetitornya. Namun cara kedua ini tidak dipilih pasangan cagub-cawagub nomor empat, Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar, beserta tim suksesnya.

"Kampanye yang kami lakukan adalah kampanye edukatif. Kami bukan hanya berupaya menarik massa atau mendulang suara, tapi kami juga mencoba menanamkan nilai pembelajaran bagi masyarakat," tutur Netty Heryawan, saat bersilaturahmi dengan tokoh, pengusaha, dan warga Subang (18/2).

Netty menuturkan, kandidat tidak boleh melihat masyarakat hanya sebagai kantong suara, yang didekati hanya menjelang pemilihan umum (pemilu). Semestinya, kandidat menyelipkan pesan lain di luar pesan untuk memilih dirinya.

"Pemilu bisa disebut budaya, karena terjadi rutin, minimal lima tahun sekali. Maka, rakyat harus diberi pembelajaran politik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam memilih pemimpin," ujar istri Ahmad Heryawan, sekaligus juru kampanye pasangan nomor empat ini.

Selain itu, Netty mengajak masyarakat untuk berpikiran terbuka, dalam menyikapi upaya kampanye hitam (black campaign) atas pasangan nomor empat. Masyarakat dihimbau tidak menelan mentah-mentah selebaran atau isu negatif tentang Kang Aher-Deddy Mizwar.

"Meski ada pihak yang melakukan black campaign pada Kang Aher, kami tidak terhasut untuk melakukan hal yang sama, karena hal itu hanya dilakukan orang-orang berpikiran sempit," jelas Netty.

"Malah, kami melakukan kampanye edukatif kepada masyarakat. Kami tidak melihat warga sebagai kantong suara belaka, tapi mereka sebagai salah satu pilar pembangunan. Menang atau kalah, mereka harus cerdas. Karena itu, saya selalu menekankan nilai ketahanan keluarga tiap datang ke daerah," ungkap Netty menambahkan.

Tiap datang ke daerah, salah satu pesan yang selalu Netty sampaikan adalah urgensi ketahanan keluarga. Tujuannya, Netty ingin masyarakat paham bahwa keberhasilan pembangunan berawal dari ketahanan keluarga. Inilah perbedaan kampanye Netty dengan jurkam kandidat lain, yang cuma mengajak warga memilih kandidat yang diusungnya. Selalu ada added value (nilai tambah) dalam kampanye Netty.

Meski ada black campaign terhadap Kang Aher, Netty tetap optimis menang. Alasannya, "Masyarakat saat ini sudah cerdas. Mereka sudah bisa melihat, mana orang yang bekerja nyata meski tidak banyak kata, mana yang hanya bisa menjelek-jelekkan orang lain," pungkas Netty. (don)

Jabar Paling Siap Jadi Percontohan Pemberantasan Korupsi

Kamis, 31 Januari 2013 | 08.42

(SEPUTARJABAR.COM, SUBANG)  Soal sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Pemprov Jawa Barat berada di barisan terdepan. Jabar bahkan bertekad menjadi provinsi paling siap menjadi proyek percontohan bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menandaskan hal itu saat ditanya wartawan usai bersilaturahim dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Subang, Jabar, pada Rabu (30/1).

"Selama ini, saya sangat semangat membawa Jabar sebagai provinsi paling siap menjadi proyek percontohan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan lembaga resmi lain," tegas Aher, sapaan akrab Heryawan.

Aher menambahkan, setelah mendalami upaya Pemprov mencegah tindak pidana korupsi di berbagai lini, KPK lalu menjadikan Jabar sebagai provinsi percontohan. "Saya sangat siap untuk hal ini," tandas Aher lagi.

Ditambahkan, soal penindakan tindak korupsi tentu menjadi domain KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Sementara pemerintah daerah, kata Gubernur Heryawan, berkewajiban melakukan berbagai upaya untuk mencegah tindak pidana yang menyengsarakan rakyat ini.

Khusus di Jabar, ungkap Aher, pihaknya melakukan empat hal. Pertama, senantiasa berusaha meningkatkan moralitas aparatnya. Kedua, menciptakan sistem pemerintahan yang menutup peluang terjadinya penyimpangan --khususnya korupsi.

Ketiga, jelas Aher, Pemprov terus berusaha meningkatkan kesejahteraan pegawainya. "Keempat adalah bila ditemukan aparat yang masih melakukan korupsi, maka yang bersangkutan diserahkan kepada mekanisme hukum. Tidak akan ada perlindungan dari Gubernur," tegas Heryawan.

Menjawab wartawan soal sistem yang telah dibangun buat mencegah korupsi, Aher menjelaskan penerapan tender proyek pembangunan secara online atau elektronik sebagai salah satu contoh. Sistem ini telah berjalan sejak 2009, sebelum genap setahun Heryawan menjabat Gubernur.

"Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang menerapkan tender proyek secara penuh, mulai yg terkecil sampai terbesar, sejak 2009. Dan, karena hasilnya positif, Jabar mendapat penghargaan tender elektronik empat tahun berturut-turut tanpa lawan," papar Aher.

Memang, kata Heryawan lagi, walaupun berbagai usaha pencegahan dilakukan, masih tetap saja adA penyimpangan. Namun, terbukti bahwa tindak korupsi dimaksud dapat ditekan.

"Semoga ke depan kita semakin baik. Saya berharap masyarakat mendukung upaya kita melawan korupsi," tutur Aher. (red01)

Gubernur Pastikan Gratis Sekolah Tingkat SLTA Mulai Juli 2013

Rabu, 30 Januari 2013 | 17.51

(SEPUTARJABAR.COM, SUBANG)  Para orang tua yang memiliki anak yang akan atau tengah duduk di bangku Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) --SMA/SMK/MA-- di Jawa Barat patut bergembira. Betapa tidak, mulai Juli 2013 atau awal tahun ajaran 2013/2014, siswa SLTA dibebaskan dari biaya.

Bantuan serupa untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) lebih awal digelar. Sejak dilaksanakan mulai 2009 hingga sekarang, pembebasan biaya pendidikan buat murid SD dan pelajar SLTP telah mencakup seluruh anak didik di sekolah negeri maupun swasta.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengungkapkan, program kerja pendidikan itu di acara peresmian pemanfaatan Ruang Kelas Baru (RKB) di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah, Desa Sagalaherang, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, Jabar, pada Rabu (30/1).

"Siswa SLTA mulai Juli 2013 bebas biaya. Ini bukan pernyataan sosialisasi, apalagi kampanye. Ini program Pemprov yang siap dijalankan. Jadi, bantuan pendidikan buat siswa ini sama sekali bukan janji buta," tandas Aher, sapaan Ahmad Heryawan.

Diutarakan, mulai Juli mendatang, Pemprov bersama Pemerintah Pusat akan menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Khsususnya SLTA, seorang siswa akan mendapat bantuan pendidikan sebesar Rp 1,2 juta/tahun.

Aher menambahkan, pembebasan biaya buat siswa SLTA pada tahun pertama pelaksanaan memang belum mencakup 100 persen. Namun, Gubernur Heryawan menjamin program dimaksud segera dinikmati sebagian besar siswa SLTA.

Gubernur penerima penghargaan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ini menjelaskan, program pembebasan biaya sekolah untuk siswa SLTA bagian dari progam Pendidikan Menengah Universal (PMU). Melalui program PMU, putra-putri Jabar beberapa tahun mendatang seluruhnya mengenyam pendidikan minimal SLTA.

"Melalui program pendidikan basic minimal ini, kualitas generasi muda Jabar di tahun-tahun mendatang semakin unggul," tegas Aher lagi. (red02)
Diberdayakan oleh Blogger.