Kadispenda Jabar Masuk Penjara, Gubernur Langsung Tunjuk Pengganti

(SJO, BANDUNG) - Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Provinsi Jawa Barat, Bambang Heryanto ahirnya masuk bui. Terpidana korupsi Biaya Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB) senilai Rp 14,2 milyar itu kini mendekam di LP Sukamiskin Bandung.

Menurut Kepala Lapas Sukamiskin Giri Purbadi, Bambang sampai di Lapas Sukamiskin pada Selasa (1/9/2013) pukul 17.36 WIB, dikawal petugas Kejari Subang dan Kejati Jabar. Selain itu, Bambang juga didampingi keluarga dan kerabatnya.

Giri menjelaskan, Bambang ditempatkan di sel ruang bawah nomor 40. "Ia ditahan sendiri, tidak disatukan dengan tahanan lainnya," katanya.

Menurut Giri, sejak dimasukkan ke sel, Bambang hanya berdiam diri dan wajahnya tampak pucat. Selain itu, Bambang pun tidak mau makan. "Dia (Bambang, red) wajahnya pucat. Diam, tidak mau bicara, tidak mau makan. Ya, dia stres. Yang namanya orang masuk bui, pasti stres," ujar Giri.

Pihak lapas pun menginstruksikan petugas medis untuk memeriksa kesehatan Bambang.

Diberitakan sebelumnya, Kadispenda Jabar yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Kabupaten Subang itu dipanggil Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar untuk dieksekusi perihal turunnya putusan Mahkamah Agung (MA). Namun, ia langsung menyerahkan diri ke Kejari Subang. Kemudian, pihak Kejari dan Kejati Jabar mengantarkan Bambang ke Lapas Sukamiskin.

Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) menetapkan, terdakwa Bambang harus menjalani hukuman dua tahun penjara dan membayar denda Rp 50 juta, dengan ketentuan, jika tidak bisa membayarnya maka diganti penjara selama dua bulan. Putusan lainnya, terdakwa Bambang juga harus mengembalikan uang kepada negara sebesar Rp 913.144.250. Uang itu sudah terlanjur diterimanya sebagai insentif atau tambahan penghasilan di luar gaji saat Bambang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Subang.

Tunjuk Pengganti

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menunjuk Iwa Karniwa untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) untuk menggantikan Bambang Heryanto. Iwa Karniwa saat ini menjabat sebagai Asisten Daerah provinsi Jawa Barat.

Meski diberi mandat sebagai Plt Kadispenda Jabar, Iwa Karniwa tetap akan menjalankan tugasnya sebagai Asisten Daerah Pemprov Jabar alias merangkap tugas. Masa tugas sebagai Plt maksimal satu tahun sampai ditunjuknya pejabat definitif.

"Maksimal satu tahun, tapi kita nggak mau lama-lama, kasihan dia sudah punya tugas sendiri. Untuk kriteria pejabat definitif yang penting bisa memimpin," terang Heryawan.

"Semua kewenangan sebagai Kadispenda dimiliki (Iwa Karniwa) kecuali membuat kebijakan," pungkas Aher.(don)

Selengkapnya »

Djoko Susilo Divonis 10 Tahun Penjara Denda Rp.500 Juta

(SJO, JAKARTA) — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Suhartoyo, Selasa (3/9), menyatakan mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri Inspektur Jendral (Irjen) Djoko Susilo, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan driving simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korlantas Polri tahun anggaran 2010-2011.

"Menyatakan terdakwa Inspektur Jendral Polisi Djoko Susilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 tahun. Dan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan," demikian keputusan yang dibacakan oleh Suhartoyo.

Selain itu menurut Suhartoyo, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara menyamarkan, mengalihkan, mentransfer, membelanjakan atau merubah bentuk harta maupun aset yang patut diduga berasal dari tindak pidana dalam kurun waktu 2003-2010 hingga berjumlah Rp 54,6 Miliar dan 60 ribu dolar Amerika. Aset itu kini, dirampas untuk negara.

Tim kuasa hukum Irjen Djoko Susilo langsung menyatakan banding menanggapi vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Sementara itu usai persidangan, Djoko Susilo menyatakan terima kasih atas pantauan media selama proses persidangan.

"Yang pertama proses perjalanan peradilan ini rekan-rekan dari pers terus mengikuti fakta-fakta di persidangan. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih atar perhatiannya," kata Djoko Susilo.

Juniver Girsang selaku tim kuasa hukum menjelaskan, ada beberapa hal yang tidak termuat dalam vonis majelis hakim. "Setelah kita mendengarkan vonis ini kemudian hasil cermatan kita, kita melihat dalam vonis ini ada hal yang tidak termuat secara jelas sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Itulah yang nanti kami susun dalam memori banding," kata Girsang.

Adapun tim Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak langsung menentukan sikap atas vonis delapan tahun lebih rendah dari tuntutan jaksa. Jaksa Kiemas Abdul Roni menyatakan pikir-pikir atas vonis dari Majelis Hakim. "Dari penuntut umum menyatakan pikir-pikir, untuk mempelajari putusan ini," jelas Kiemas Abdul Roni.

Dalam vonis ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membebaskan Djoko Susilo dari tuntutan membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 32 miliar sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Majelis Hakim Suhartoyo, aset-aset dari Djoko dengan total nilai Rp 54,6 Milyar telah disita oleh negara karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Sehingga menurut Majelis Hakim, Djoko tidak perlu membayar uang pengganti kerugian negara.

Dalam putusan Vonis majelis hakim, Djoko terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya sehingga merugikan keuangan negara. Djoko terbukti memerintahkan panitia pengadaan agar pekerjaan simulator roda dua dan roda empat diberikan kepada PT Citra Mandiri Metalindo Abadi milik Budi Susanto.

Selain itu, menurut hakim, Djoko terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan membeli aset yang diatasnamakan orang lain. Melihat waktu pembelian aset berdekatan dengan diterimanya uang Rp 32 miliar dari Budi Susanto, maka patut diduga aset-aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi proyek simulator SIM.

Tim Jaksa Penuntut Umum, sebelumnya menuntut Djoko Susilo dengan hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Sementara itu dari perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan, akibat perbuatan terdakwa dalam proyek pengadaan Simulator SIM pada 2011, negara mengalami kerugian sebesar Rp 121,3 miliar. (R21/VOA)

Selengkapnya »

KPK Periksa Mantan Ketua PT Jabar Terkait Kasus Suap Bansos

(SJO, JAKARTA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Sareh Wiyono dalam penyidikan kasus penerimaan hadiah terhadap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono yang menjadi hakim terkait perkara dana bantuan sosial di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Senin (1/7/13).

Dalam penanganan kasus ini, KPK mengintensifkan penyidikannya. Terakhir, Wali Kota Bandung Dada Rosada ditetapkan sebagai tersangka. Ini menambah daftar panjang jumlah tersangka pada kasus yang terbongkar melalui operasi tangkap tangan di ruang kerja Hakim Setyabudi itu.

Selain Dada dan Setyabudi, Ketua Ormas Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung, anak buah Toto, Asep Triana, serta Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Herry Nurhayat sudah menjadi tersangka.

Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat DR Hj Marni Emmy Mustafa, Mantan Ketua PT Jawa Barat Sareh Wiyono, dan Hakim PT Jawa Barat CH Kristi Purnamiwulan. KPK juga telah memeriksa dua hakim merupakan hakim pada Pengadilan Tipikor tingkat pertama Bandung sedang dua hakim ad hoc Tipikor pada tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

KPK juga telah memeriksa dua hakim ad hoc tingkat pertama adalah Ramlan Comel dan Djojo Djohari Ramlan yang merupakan anggota majelis hakim yang ikut menyidangkan perkara dana bantuan sosial di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Setyabudi. Sedangkan hakim tinggi Tpikor adalah Pontian Mundir dan Wiwi Widiastuti.

Sebelumnya, KPK telah memanggil Asisten II Sekda Kota Bandung Ubad Bachtiar, Kepala bagian hukum Sekda Kota Bandung Erik M Attauriq, Inspektur Pemerintah Kota Bandung Koswara, Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bandung Oji Mahroji, Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bandung Ricky Gustiadi, dan Camat Bojongloa Kaler Kota Bandung Dedi.

Kemudian, penyidik KPK juga memanggil Dirut PDAM Kota Bandung Pian Sopian, Kepala Badan Perizinan Terpadu Pemkot Bandung Dandan Riza Wardana, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemkot Bandung Iming Ahmad, dan Kepala bappeda Pemkot Bandung Gunadi Sukma.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono. Setyabudi ditangkap bersama seorang dari swasta bernama Asep Triana pada Jumat 22 Maret lalu.

Dalam penangkapan tersebut KPK menemukan uang sebesar Rp 150 juta dan uang Rp 350 juta di mobil yang digunakan Asep. Kemudian KPK menangkap Kepala Dinas Plt Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Herry Nurhayat, namun KPK gagal menangkap Toto yang juga terlibat dalam kasus ini. Toto akhirnya menyerahkan diri ke KPK. (r21)

Selengkapnya »

Walikota Bandung Dada Rosada Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Bansos

(SJO, JAKARTA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ahirnya menetapkan Wali Kota Bandung Dada Rosada sebagai tersangka kasus suap hakim terkait vonis perkara bantuan social (bansos). Surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Dada sudah ditandatangani ketua KPK Abraham Samad pada Jumat (28/6/2013).

Nama Dada kerap disebut terlibat dalam dugaan penyuapan terhadap hakim Pengadilan Negeri Bandung, Setyabudi Tedjocahyono. Dada diduga sebagai otak pemberian suap kepada hakim ini, terkait pengurusan perkara dugaan korupsi bantuan sosial di Pemkot Bandung yang kasusnya ditangani PN Tipikor Bandung.

Kasus ini melibatkan orang dekat Dada, yakni Toto Hutagalung, pria bernama Asep yang merupakan suruhan Toto, dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Bandung Hery Nurhayat. Diduga, uang yang digunakan untuk menyuap Setyabudi berasal dari patungan sejumlah kepala dinas di Pemkot Bandung.

Mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi beberapa waktu lalu mengaku diperintah Dada untuk mengumpulkan uang yang akan diberikan kepada Setyabudi. Terkait kasus ini, KPK sudah lebih dari delapan kali memeriksa Dada. KPK juga telah menggeledah kediaman pribadi maupun rumah dinas Dada, serta ruang kerja Dada di kantor Pemkot Bandung.

Sebelumnya,   Kamis (27/6/2013),  Dada Rosada menjalani pemeriksaan kedelapan di KPK). Ketika itu, Dada segera masuk ke dalam ruang steril KPK, tanpa mau menjawab pertanyaan wartawan.  Pada perkara ini, selain kasus suap hakim Setyabudi Tedjocahyono, KPK juga sudah membuka penyelidikan baru. Sementara pada kasus suapnya, KPK juga tengah mengembangkan ke penerima dan pemberi lain. (r21)

Selengkapnya »

Toto Hutagalung Mengaku Hanya Perantara Permintaan Hakim Setyabudi

(SJO, JAKARTA)  - Tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah dana Bansos Pemkot Bandung, Toto Hutagalung mengaku sebagai perantara antara mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono yang meminta uang suap ke pemerintah setempat.

"Saya hanya penyambung, cuma perantara apa yang diminta Setyabudi," kata Toto usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Senin (24/6/13).

Namun ketika disinggung perihal kabar gratifikasi seks yang diminta oleh Setyabudi, Toto mengaku tidak mengerti istilah tersebut dan tidak pernah menyebutkan hal itu.

"Saya tidak bilang benar, tapi semua sudah saya sampaikan ke penyidik," kata dia.

Pada Kamis (20/6) Toto menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dan usai pemeriksaan dia mengakui dalam kasus ini dia adalah perantara antara Setyabudi yang meminta dengan Pemerintah Kota Bandung, yang lalu diberikan oleh Edi Siswadi selaku Sekretaris Daerah.

"Dia (Setyabudi) minta uang, ya saya minta ke sana (Pemkot Bandung), saya tidak diperintah Sekda tapi diminta Setyabudi dan saya sampaikan dan diberikan uang oleh Sekda, saya tidak pernah diperintah Sekda apalagi Walikota," kata Toto usai pemeriksaan pada Kamis (20/6).

Usai pemeriksaan pada Senin (10/6) Edi Siswadi juga mengakui bahwa Walikota Bandung Dada Rosada memerintahkan pengumpulan uang kepada Setyabudi.

Edi juga mengaku bahwa Dada memintanya untuk mengordinasikan pengumpulan uang.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan menetapkan empat orang tersangka yaitu hakim Setyabudi Tejocahyono sebagai penerima suap, HN (Herry Nurhayat) yang menjabat sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kota Bandung, AT (Asep Triana) yaitu perantara pemberian suap dan TH (Toto Hutagalung) yang merupakan orang dekat Walikota Bandung Dada Rosada.

Setyabudi menjadi hakim ketua dalam sidang tujuh terdakwa PNS di pemerintah kota Bandung yang divonis satu tahun penjara dan denda senilai Rp50 juta subsider satu bulan penjara pada Desember 2012.
Setyabudi yang pernah menjadi Ketua pengadilan di Tanjung Pinang dan hakim di Semarang itu memutuskan para terdakwa wajib membayar uang pengganti sejumlah Rp9,4 miliar, dari total anggaran yang disalahgunakan mencapai Rp66,5 miliar. (r21/ant)

Selengkapnya »

KPK Berencana Bidik Dada Rosada dari Kasus Lain

(SJO, JAKARTA) - KPK berencana membidik Wali kota Bandung Dada Rosada dengan kasus lain, karena hingga kini KPK belum menemukan bukti keterlibatan Dada dalam kasus suap Wakil Ketua (Waka) Pengadilan Negeri (PN) Bandung Setyabudi Tedjocahyono.

Hal itu diketahui dari keterangan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantornya, Jala HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/6).

Kata dia, sudah ada usulan dari penyidik agar pemeriksaan terhadap Dada dikembangkan ke kasus lain yang terkait dengan kasus suap Waka PN Bandung, dan statusnya ditingkatkan ke penyidikan. Sebab, dalam kasus penyuapan itu, Dada tidak ikut tertangkap tangan, dan belum ditemukan bukti adanya keterkaitan antara dia dengan para tersangka kasus itu.

Seperti diketahui, kasus suap Waka PN Bandung menjerat empat tersangka. Selain sang Waka PN sendiri, tersangka lain kasus ini adalah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Bandung Herry Nurhayat, pengusaha bernama Toto Hutagalung, dan karyawan Toto yang bernama Asep Triana. (smo)

Selengkapnya »

Susno Bakal Menghuni LP Sukamiskin

(SJO, JAKARTA) - Terpidana kasus penyelewenangan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008, Susno Duadji, sampai Kamis (9/5/11) sore masih ditahan di LP Cibinong. Beredar kabar, mantan Kabareskrim Polri itu bakal dipindahkan ke LP Sukamiskin Bandung, dalam waktu dekat.

Sejak ditahan di LP Cibinong, Susno sempat dibesuk Ahmad Merchan Mukti, sepupunya, yang datang dari Palembang. Selain Ahmad Merchan, salah seorang rekan Susno dari Singapura, Sasunto, juga tampak menjenguk mantan Kapolda Jawa Barat tersebut. Kedatangannya selain untuk menjenguk Susno juga untuk membicarakan bisnis perkapalan mereka di Singapura.

Sumber di LP Cibinong menyebutkan, sejak enam hari ditahanan, belum tampak istri dan anak-anak Susno datang menjenguk.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin belum memastikan kappan Susno akan dipindahkan dari LP Cibinong. Namun dikabarkan, Susno Duadji, akan ditempatkan di sel bersama terpidana kasus korupsi seperti Gayus Tambunan dan Bahasyim Assifie. (r/21)

Selengkapnya »

Mantan Kepala Perpustakaan Kota Bandung Divonis 2,5 Tahun

(SJO, BANDUNG) - Majelis hakim Pengadilan tipikor Bandung memvonis mantan Kepala Perpustakaan Daerah Kota Bandung, Noneng Siti Kuraesin dengan hukuman 2,5 tahun penjara. Noneng terbukti bersalah menyalahgunakan wewenang pada pembangunan gedung perpustakaan daerah Kota Bandung.

"Menjatuhkan pidana selama 2 tahun 6 bulan penjara serta denda 50 juta rupiah yang bila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 bulan," kata Ketua Majelis Hakim, Heri Sutanto dalam amar putusannya di Pengadilan tipikor Bandung, Selasa (24/4/2013).

Majelis hakim menganggap Noneng telah menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam putusannya, hakim menyebut terdakwa telah menguntungkan orang lain dengan mengabulkan permohonan pembayaran termin 1 dan 2 untuk pembangunan gedung perpustakaan daerah. Hal itu pun tanpa melalui pengujian yang diajukan direksi PT Centra Block, Egi Muhammad Givarolla.

"Padahal faktanya pengerjaannya belum 100 persen yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 526 juta rupiah lebih," kata Heri.

Vonis ini lebih ringan satu tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum. Mendengar putusan hakim, Noneng langsung menangis. Ia sendiri mengaku tidak menikmati sama sekali uang hasil korupsi seperti yang dituduhkan jaksa. Atas putusan ini, jaksa maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Kasus terungkap setelah pembangunan gedung perpustakaan pada 2010 ternyata tidak sesuai dengan perencanaan. Hal itu terlihat dari tidak dikerjakannya beberapa item, seperti taman gedung dan kaca kantor.

Namun, para terdakwa membuat laporan seolah pembangunan gedung berlokasi di Jalan Caringin itu telah rampung sesuai rencana. Dari nilai kegiatan proyek sebesar Rp 3.990.980.558 itu terdakwa dianggap merugikan keuangan negara sekitar Rp 700 juta. (R02)

Selengkapnya »

KPK Periksa Hakim Pengadilan Negeri Bandung

(SJO, JAKARTA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung Singgih Budi Prakoso terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kepengurusan perkara dana bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung, Senin (22/4/2013). Singgih dimintai keterangan sebagai saksi untuk salah satu tersangka kasus itu, Wakil Ketua PN Bandung Setyabudi Tejocahyono.

Selain memeriksa Singgih, KPK memanggil Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat Marni Emmy Mustafa, mantan Ketua PT Jawa Barat, Sareh Wiyono, dan hakim PT Jabar Kristi Purnamiwulan.

KPK memeriksa para hakim itu karena dianggap tahu seputar kasus yang menjerat hakim Setyabudi. Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka. Selain Setyabudi, mereka yang menjadi tersangka adalah Ketua Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Herry Nurhayat, serta pria bernama Asep Triana yang diduga sebagai orang suruhan Toto.

KPK menduga Setyabudi menerima pemberian hadiah atau janji dari Toto, Asep, dan Herry terkait kepengurusan perkara korupsi bansos di Pemkot Bandung. Sebelumnya, KPK memeriksa tiga hakim ad hoc, yakni hakim PN Bandung Ramlan Comel dan Djodjo Djohari, serta hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Ponrian Mundir. Adapun hakim Ramlan dan Djojo merupakan majelis hakim yang menangani perkara dana bansos bersama Setyabudi. (R01)

Selengkapnya »

KPK Verifikasi Hasil Penggeledahan Terkait Kasus Suap Hakim

(SJO, JAKARTA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memverifikasi hasil penggeledahan di sejumlah tempat, terkait dugaan kasus suap kepada wakil ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono yang dilakukan beberapa waktu lalu.

"Ada dokumen dan Closed Circuit Television (CCTV) yang diamankan," ujar juru bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK Jakarta, Jumat (12/4/2013) sore.

Johan tidak  merinci dokumen apa saja dan rekaman CCTV yang diamankan dari penggeledahan tersebut. Juga tidak menyebutkan rekaman CCTV tersebut berasal dari PN Bandung atau di tempat lainya.

Dalam kasus suap hakim ini KPK telah menetapkan 4 tersangka. Mereka adalah Toto Hutagalung, Hakim Setyabudi, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Herry Nurhayat, dan pria bernama Asep yang diduga sebagai suruhan Toto.

Toto, Herry, dan Asep, diduga memberikan hadiah atau janji kepada Hakim Setyabudi terkait kepengurusan perkara korupsi bantuan sosial di Pemkot Bandung.

Hakim Setyabudi merupakan ketua majelis hakim yang menangani perkara bansos tersebut. Terkait penyidikan kasus itu, KPK telah mencegah Dada bepergian ke luar negeri. Toto sendiri disebut-sebut sebagai orang dekat Wali Kota Bandung Dada Rosada.

Sebelumnya KPK melakukan penggeledahan di lima tempat pada Kamis. Lokasi pertama adalah Apartemen The Suites Metro Tower A lantai 10 nomor 10, Tower B lantai 3 nomor 2, dan Tower E lantai 3 No  3 di Jalan Soekarno-Hatta No 689 B, Bandung, Jawa Barat.

Kedua, rumah seseorang yang diduga masih berhubungan dengan tersangka Toto Hutagalung di Jalan Kamis V, nomor 1, Kiara Condong, Bandung. Ketiga, kantor perusahaan swasta di Kompleks Ruko Suropati, Jalan PHH Mustopa, No 139, Bandung. Keempat, sebuah rumah di Jalan Pacuan Kuda No 22 A, Harcamanik, Bandung. Kelima, di rumah toko Mentro Indah Mall Blok I, No 1, Bandung.

KPK juga menggeledah lima tempat di Bandung terkait penyidikan kasus yang sama. Kelima tempat itu adalah kantor PengadilanTinggi Jawa Barat di Jalan Suropati 47, Bandung, dua rumah tersangka Toto Hutagalung yang beralamat di Jalan Taman Klaten No 2, Kelurahan Antapani, Kecamatan Antapani, Bandung, serta yang berlokasi di Jalan Ciwaru 99, Ciporeat, Ujung Berung, Bandung.

Selain itu, penyidik menggeledah rumah dinas hakim Setyabudi di Jalan Nayaga, Turangga, Lengkong, Bandung, serta rumah tersangka Herry Nurhayat di Jalan Sari Kaso, Cikaso, Bandung. (R01)

Selengkapnya »

Terkait Kasus Suap Hakim, KPK Geledah Lagi Lima Bangunan

(SJO, JAKARTA) - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penggeledahan di Bandung, Jawa Barat, terkait penyidikan kasus dugaan pemberian hadiah kepada hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono, Kamis (11/4/2013). Penggeledahan dilakukan di lima lokasi.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, lokasi pertama adalah Apartemen The Suites Metro Tower A lantai 10 nomor 10, Tower B lantai 3 nomor 2, dan Tower E lantai 3 nomor 3 di Jalan Soekarno-Hatta nomor 689 B, Bandung, Jawa Barat.

Kedua, rumah seseorang yang diduga masih berhubungan dengan tersangka Toto Hutagalung di Jalan Kamis V, nomor 1, Kiara Condong, Bandung. Ketiga, kantor perusahaan swasta di Kompleks Ruko Suropati, Jalan PHH Mustopa, nomor 139, Bandung. Keempat, sebuah rumah di Jalan Pacuan Kuda Nomor 22 A, Harcamanik, Bandung. Kelima, di rumah toko Mentro Indah Mall Blok I, Nomor 1, Bandung.
“Penggeledahan dalam rangka mencari barang bukti tambahan,” ujar Johan.

Sebelumnya, KPK juga menggeledah lima tempat di Bandung terkait penyidikan kasus yang sama. Kelima tempat itu adalah kantor PengadilanTinggi Jawa Barat di Jalan Suropati 47, Bandung, dua rumah tersangka Toto Hutagalung yang beralamat di Jalan Taman Klaten Nomor 2, Kelurahan Antapani, Kecamatan Antapani, Bandung, serta yang berlokasi di Jalan Ciwaru 99, Ciporeat, Ujung Berung, Bandung.
Selain itu, penyidik menggeledah rumah dinas hakim Setyabudi di Jalan Nayaga, Turangga, Lengkong, Bandung, serta rumah tersangka Herry Nurhayat di Jalan Sari Kaso, Cikaso, Bandung.

Menurut Johan, dari penggeledahan lima tempat yang berlangsung kemarin itu, penyidik menyita sejumlah dokumen terkait kasus.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Toto, hakim Setyabudi, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Herry Nurhayat, dan pria bernama Asep yang diduga sebagai suruhan Toto.

Diduga, Toto, Herry, dan Asep, memberikan hadiah atau janji kepada hakim Setyabudi terkait kepengurusan perkara korupsi bantuan sosial di Pemkot Bandung. Hakim Setyabudi adalah ketua majelis hakim yang menangani perkara bansos tersebut.

Adapun Toto disebut-sebut sebagai orang dekat Wali Kota Bandung Dada Rosada. Perusahaan Toto merupakan rekanan Pemkot Bandung dalam pengelolaan parkir Pasar Andir. Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah mencegah Dada bepergian ke luar negeri. (R01)

Selengkapnya »

Jabar Paling Siap Jadi Percontohan Pemberantasan Korupsi

(SEPUTARJABAR.COM, SUBANG)  Soal sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Pemprov Jawa Barat berada di barisan terdepan. Jabar bahkan bertekad menjadi provinsi paling siap menjadi proyek percontohan bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menandaskan hal itu saat ditanya wartawan usai bersilaturahim dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Subang, Jabar, pada Rabu (30/1).

"Selama ini, saya sangat semangat membawa Jabar sebagai provinsi paling siap menjadi proyek percontohan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan lembaga resmi lain," tegas Aher, sapaan akrab Heryawan.

Aher menambahkan, setelah mendalami upaya Pemprov mencegah tindak pidana korupsi di berbagai lini, KPK lalu menjadikan Jabar sebagai provinsi percontohan. "Saya sangat siap untuk hal ini," tandas Aher lagi.

Ditambahkan, soal penindakan tindak korupsi tentu menjadi domain KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Sementara pemerintah daerah, kata Gubernur Heryawan, berkewajiban melakukan berbagai upaya untuk mencegah tindak pidana yang menyengsarakan rakyat ini.

Khusus di Jabar, ungkap Aher, pihaknya melakukan empat hal. Pertama, senantiasa berusaha meningkatkan moralitas aparatnya. Kedua, menciptakan sistem pemerintahan yang menutup peluang terjadinya penyimpangan --khususnya korupsi.

Ketiga, jelas Aher, Pemprov terus berusaha meningkatkan kesejahteraan pegawainya. "Keempat adalah bila ditemukan aparat yang masih melakukan korupsi, maka yang bersangkutan diserahkan kepada mekanisme hukum. Tidak akan ada perlindungan dari Gubernur," tegas Heryawan.

Menjawab wartawan soal sistem yang telah dibangun buat mencegah korupsi, Aher menjelaskan penerapan tender proyek pembangunan secara online atau elektronik sebagai salah satu contoh. Sistem ini telah berjalan sejak 2009, sebelum genap setahun Heryawan menjabat Gubernur.

"Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang menerapkan tender proyek secara penuh, mulai yg terkecil sampai terbesar, sejak 2009. Dan, karena hasilnya positif, Jabar mendapat penghargaan tender elektronik empat tahun berturut-turut tanpa lawan," papar Aher.

Memang, kata Heryawan lagi, walaupun berbagai usaha pencegahan dilakukan, masih tetap saja adA penyimpangan. Namun, terbukti bahwa tindak korupsi dimaksud dapat ditekan.

"Semoga ke depan kita semakin baik. Saya berharap masyarakat mendukung upaya kita melawan korupsi," tutur Aher. (red01)

Selengkapnya »

Semester I 2012 Kejati Jabar Tangani 209 Kasus Korupsi

(SJ) - Selama enam bulan dari Januari-Juni 2012, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat telah menangani 209 kasus tindak pidana korupsi. Dari jumlah sebanyak itu, 110 kasus telah masuk tahap penyidikan dan 40 di antaranya telah rampung.



Dari sekian banyak kasus korupsi itu yang paling menonjol adalah kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kota Bandung. Pada kasus ini, negara dirugikan hingga Rp 66 miliar.
Saat ini, kasus tersebut tengah disidangkan dengan jumlah tersangka mencapai delapan orang.

Menurut Kajati Jabar, Yuswa Kusuma, kasus korupsi dana bansos Kota Bandung dinilai menonjol karena nilai kerugian negaranya cukup besar dan melibatkan banyak tersangka.
Pihaknya, kata Yuswa, sangat concern dengan kasus tersebut. "Kami sangat serius dalam menangani kasus bansos. Untuk menangani kasus ini, kami berpatokan pada aturan hukum yang ada," ujar Yuswa, usai peringatan hari Bhakti Adhyaksa ke-52 di Kejati Bandung, Jalan RE Martadinata, Kamis (19/7/2012).

Yuswa mengatakan, tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah jika fakta hukumnya memenuhi syarat dan bukti-buktinya mendukung untuk menjerat seseorang jadi tersangka.

"Siapa pun yang bersalah pada kasus ini akan ditindak secara tegas," ujarnya. Saat ini yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus bansos adalah, Rh, FH, AS, YS, LB, UR, HK, dan AM.

Yuswa mengatakan, Kejati Jabar pada 2012 telah berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 47,1 miliar.

Uang itu berasal dari sejumlah kasus, termasuk dari sejumlah kasus korupsi. Peringatan hari Bhakti Adhyaksa ke-52 di kantor Kejati Jabar kemarin, diisi hiburan musik dan banjir door prize.

Satu di antaranya adalah door prize 10 unit sepeda motor bebek. Selain itu sejumlah barang elektronik pun disiapkan sebagai hadiah kejutan bagi jajaran Kejati Jabar.

Menurut Ketua Panitia yang juga Aspidum Kejati Jabar, Asri Agung Putra, peringatan ini merupakann acara puncak hari Bhakti Adhyaksa. Sebelumnya, kata Asri, panitia telah menggelar sejumlah kegiatan sosial.

Di antaranya sunatan massal dan menyantuni anak yatim piatu dan jompo. "Kalau door prize berasal dari para pejabat di Kejati dan akan diberikan kepada anak buahnya masing-masing," ujar Asri.(tno)

Selengkapnya »