Anas Urbaningrum Mundur Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat

Sabtu, 23 Februari 2013 | 18.08


(SEPUTAR JABAR COM, JAKARTA) - Anas Urbaningrum secara resmi menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pengunduran dirinya disampaikan dalam keterangan pers di kantor Dewan Pmpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat di Jakarta, Sabtu (23/2/2013) siang.

Sikap Anas tersebut terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga dilarang bepergian ke luar negeri.

Menurut Anas, mundurnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bukanlah akhir dari segalanya. Namun sebaliknya, baru merupakan langkah awal untuk membuktikan kepada sejarah tentang eksistensi Partai Demokrat.

“Sekarang saya menjadi manusia merdeka,” kata Anas yang disambut aplaus para pendukungnya.

Menurut Anas, ppengunduran dirinya bukan sekedar soal jabatan atau posisi, tetapi soal standar etik. "Standar etik pribadi saya itu alhamdulillah cocok dengan pakta integritas yang diterapkan di partai demokrat. Standar etik pribadi saya adalah mengatakan, kalau saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti sebagai ketua umum partai demokrat," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat M Rahmat menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya, sebagai bentuk loyalitas kepada Anas Urbaningrum. Sikapnya itu, kata Rahmat, didukung penuh oleh para senior di partai. Bahkan sejumlah pengurus senior pun dikabarkan akan ikut mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Demokrat.

Pengunduran diri Anas Urbaningrum merupakan kelanjutan dari program bersih-bersih Partai Demokrat. Berawal dari pengambil-alihan kendali partai ke Majelis Tinggi yang dipimpin Soesilo Bambang Yudhoyono. Meskipun secara de jure Anas waktu itu masih Ketua Umum, tetapi de facto kekuasaan ada di tangan SBY.

Sinyal bahwa Anas bakal lengser dari pucuk pimpinan Partai Demokrat dengan jelas diisyaratkan SBY selaku Ketua Majelis tinggi yang meminta Anas untuk konsentrasi menghadapi masalah hukum yang sedang ditangani KPK. (R02)

Rakyat Semakin Cerdas untuk Memilih

Senin, 11 Februari 2013 | 13.18

DINAMIKA panggung politik Indonesia pada ahir 2012 mengguncang Partai Demokrat karena kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Bola panas yang berawal dari nyanyian mantan bendahara Partai Demokrat, Nazaruddin, itu terus menggelinding. Setelah Angelina Sondakh dan Andi Mallarangeng jadi tersangka, KPK kemudian membidik Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait kasus Hambalang. Kuat dugaan, sinyal dari KPK itu sangat serius sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sampai harus mengambil-alih kendalikan partai, sehingga meskipun Anas secara de jure masih Ketua Umum Demokrat, tetapi de facto pengendalian partai ada di tangan SBY.

Pada awal 2013, bandul isu panas politik negeri ini mengayun ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS). KPK menangkap dan langsung menahan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, karena diduga tersangkut kasus suap impor daging sapi. Lufhfi Hasan langsung mundur sebagai Presiden PKS dan posisinya kemudian digantikan Annis Mata.

Contoh dua kasus diatas memunculkan dugaan dari beberapa kalangan perihal adanya konspirasi menjelang Pemilu 2014. Namun dugaan tersebut tak berhasil mendapatkan pembenaran karena tidak didukung argumentasi dan bukti meyakinkan.

Khusus terkait Pemilihan Gubernur Jawa Barat yang akan digelar pada 24 Februari 2013, kedua prahara politik tersebut oleh beberapa pihak diyakini akan berpengaruh terhadap elektabilitas kandidat yang diusung Partai Demokrat dan PKS. Benarkah?

Saya termasuk yang membantah kemungkinan prakiraan tersebut. Alasan saya, karena sekarang rakyat sudah cerdas dan tak mudah terperangkap dalam persepsi gebyah-uyah. Dalam ringkasan sederhana, meski ada kader partai tersangkut kasus hukum belum tentu kader lain yang bernaung dalam partai yang sama juga sama brengseknya.

Hasil survei Pusat Kajian dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) bisa menjadi tolok ukur bahwa sebagian besar pemilih lebih memperhatikan figur individu ketimbang citra partai. Terbukti kandidat yang diusung oleh PKS dan Partai Demokrat berada di peringkat dua tertinggi dibandingkan tiga kandidat Pilgub Jabar lainnya.

Hasil survei yang dilakukukan kepada 1.250 responden pada 2-7 Februari 2013, itu menempatkan pasangan yang diusung PKS, Ahmad Heryawan – Deddy Mizwar, menempati peringkat pertama dengan perolehan 30,8 persen. Peringkat kedua diraih pasangan yang diusung Partai Demokrat, Dede Yusuf - Lex Laksamana, dengan perolehan 27,4 persen. Sedangkan tiga kandidat lainnya hanya memperoleh hasil dibawah 20 persen.

Hasil survei yang dilakukan setelah Partai Demokrat dan PKS dihantam prahara politik itu membuktikan bahwa keyakinan calon pemilih tidak tergoyahkan oleh gonjang-ganjing politik di tingkat nasional.

Hasil survei Puskaptis itu sekalgus mengisyaratkan bahwa Pilgub Jabar 2013 akan berlangsung dua putaran yang calon kuatnya adalah dua incumbent, yakni Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf. Siapa yang akan kembali berkantor di Gedung Sate? Kita lihat perkembangan elektabilitas masing-masing kandidat sampai H-1 pencoblosan. (zamsaja)
Diberdayakan oleh Blogger.