Pembangunan Jalan di Jabar Masih Perlu Dilanjutkan

(SJO, BANDUNG) - Pembangunan infrastruktur berupa jalan di Jabar, masih perlu dilanjutkan baik pembangunan jalan baru, peningkatan jalan maupun perbaikan jalan. Untuk keberlangsungan pembangunan infrastruktur tersebut, disiapkan skema melalui pendanaan tahun jamak.

Hal demikian, diutarakan Kadis Bina Marga Jabar, M. Guntoro, di sela-sela kegiatan DPRD Jabar saba desa akhir pekan lalu mengatakan saat ini untuk pembangunan jalan di Jabar, ada 12  titik jalan yang harus diselesaikan.

Dari ruas jalan yang menjadi prioritas untuk dituntaskan diantaranya jalan-jalan yang menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas antar daerah. Ruas jalan yang menjadi prioritas diantaranya : Surade (Sukabumi) , Kadipaten (Majalengka), Bantarwaru sampai Subang dan Karangampel Indramayu.

Seluruh jalan yang menjadi prioritas tersebut diharapkan dapat selesai di tahun ini. Setidaknya di jalan tersebut dilakukan langkah pelebaran jalan.

Jika melihat dana yang bersumber dari pemerintah terutama APBD Provinsi Jabar, ujar Guntoro dimana di APBD murni tahun 2013 tercatat sebesar Rp.670.643.147.141,- dimana dalam dana tersebut termasuk didalamnya anggaran belanja pegawai dan sarana dan prasarana, pendanaan infrastruktur harus melalui tahun jamak karena dana yang bersumber dari APBD masih terbatas. (r22/rls)

Selengkapnya »

MoU Proyek Monorel Bandung Raya Diteken 19 Juli 2014

(SJO, BANDUNG) - Pembangunan monorail di wilayah Bandung Raya segera terwujud. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan perusahaan BUMN China akan menandatangani nota kesepakatan (MoU) awal terkait pembangunan proyek tersebut pada 19 Juli 2014.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjelaskan, MoU tersebut nanti akan berisi tentang master plan pembangunan monorail tersebut. "Jadi nanti 19 Juli akan ada MoU awal tentang pembangunan monorail," terangnya, di Bandung, Senin (15/7).

Sebagai tahap awal akan dibentuk tim pendahulu yang bertugas membahas dana hibah untuk membuat master plan sistem transportasi massal yang akan mengelilingi wilayah Bandung Raya. Dana tersebut akan menghabiskan sekitar Rp 50 miliar.

"Nanti tim dulu yang bekerja membahas dana hibah," terangnya. Dengan tim yang sudah bekerja dia berharap pada 2014 mendatang master plan sarana transportasi massal pertama di Jawa Barat tersebut sudah rampung.

Dia pun meminta kepada tim yang bekerja agar bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu, agar pembangunan bisa berjalan sesuai rencana. Jika master plan sudah selesai, pemerintah provinsi segera mengajukan permohonan rekomendasi pada pemerintah pusat.

"Izin ini akan menghabiskan waktu sekitar 5 bulan," terangnya. Dia ingin pertengahan tahun 2014 nanti tiang pancang monorel sudah berdiri.

Sebelumnya pada Juni lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pernah menjajaki kerja sama dengan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di China. Dipimpin Ahmad Heryawan rombongan mengunjungi pabrik monorail Changchun Railway Vehicles Corporation di Changcun propinsi Chonqing China.

Dalam pertemuan itu dibahas kerja sama awal pembangunan monorail yang akan menghubungkan, Bandung, Sumedang, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. (r22/mdo/rls)

Selengkapnya »

Jalan Baru Tasikmalaya-Jakarta Dibangun Tahun 2014

(SJO, BANDUNG) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat menyatakan Pemprov Jabar akan membangun ruas jalan baru sepanjang sekitar 400 kilometer yang melintasi wilayah selatan daerah itu

"Nantinya jalur tersebut menjadi jalur alternatif dari dua jalur Selatan yang ada saat ini," kata Kepala Bappeda Jawa Barat, Denny Juanda usai rapat pengarahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2014, di Kota Bandung, Senin (14/7/13).

Ia mengatakan, pembangunan ruas jalan baru tersebut mampu mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Selatan Jawa Barat.

Menurut dia, jalan baru tersebut akan dibangun pararel dengan jalur Selatan yang ada saat ini yakni Jakarta, Padalarang, Bandung, Garut, hingga Tasikmalaya.

"Kami juga punya jalur Selatan pantai sepanjang 425 kilometer. Nah, jalur baru itu akan dibangun di tengah-tengahnya sepanjang kurang lebih 400 kilometer. Identifikasinya akan dilakukan di perubahan (APBD) tahun ini," katanya seperti dikutip Antara.

Dikatakannya, selain pembangunan jalan baru di wilayah Selatan Jabar, pemprov juga akan membangun ruas jalan baru antara Bogor-Purwakarta yang akan di bangun melintasi wilayah Jonggol hingga tembus ke Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta.

"Jadi jalur itu diharapkan menjadi solusi karena keberadaan jalan Tol Cipularang pun tidak menjadi solusi bagi warga Bogor yang hendak mengarah ke Purwakarta karena selama ini, mereka tetap harus memutar melalui Jakarta," kata Denny.

Pihaknya menambahkan selain pembangunan jalan baru, Pemprov Jabar juga akan melebarkan jalan yang menghubungkan Indramayu dan Bandung guna mendukung mobilitas masyarakat.

"Selain infrastruktur jalan, pemerintah pun akan membangun insfrastruktur transportasi yakni monorel, fasilitas seni, budaya, serta olah raga, hingga insfrastruktur di bidang insfrastruktur teknologi," kata dia.

Denny menuturkan, sejumlah program kerja tersebut menjadi bagian dari program reorientasi pembangunan mengarah pada perwujudan janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Jawa Barat, Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar saat Pilkada Jabar 2013.  (r22/gtr/ant)

Selengkapnya »

HLKI Adukan Walikota dan Bupati Bandung ke Polda karena Banyak Jalan Rusak

(SJO, BANDUNG) - Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) mengadukan Wali Kota Bandung Dada Rosada dan juga Bupati Bandung Dadang M Naser ke Polda Jabar, terkait banyaknya jalan rusak yang memakan korban jiwa di kedua daerah tersebut.

"Kita sudah melaporkan kemarin (Sabtu, 4/5/2013) oleh kuasa hukum HLKI dengan menyertakan 250 formulir pengaduan selama 4 bulan ke belakang. Untuk sementara yang dilaporkan adalah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Menyusul Bandung Barat dan Sumedang. Karena memang paling banyak korban di Jawa Barat adalah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung,

Selain kepala daerah, lanjut Firman, pihak DPRD di dua daerah tersebut dan daerah lainnya di Jawa Barat yang bermasalah dengan jalan rusak juga akan dilaporkan ke Polda Jabar.

"Bukan kepala daerah saja, tapi DPRD-nya juga bertanggung jawab. Karena dalam undang-undang konsumen tentang layanan publik tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah dan legislatif," katanya.
Firman menyebutkan, laporan terkait jalan rusak tersebut tidak hanya berdasar pada bukti-bukti formulir pengakuan dari para korban dan keluarga korban saja. Ia pun mengaku, telah melampirkan tujuh buah surat yang pernah masuk ke lembaga pengaduan pelayanan publik atau Ombudsman terkait jalan rusak.
"Kita juga menyertakan tujuh surat pengaduan ke Ombudsman. Artinya, kita sudah cukup banyak dasar pengaduan termasuk pengaduan dari masyarakat dan berita-berita di media," bebernya.

Menurut Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, pengaduan tersebut akan segera diproses oleh pihak Polda Jabar secepatnya. "Ya, akan kita proses sebagaimana ketentuan yang berlaku. Kita akan panggil saksi-saksi, korban dan saksi ahli terkait pidana yang dilaporkan," ujar Martinus.(R22)

Selengkapnya »