Gubernur Apresiasi Penyerahan Aset Pemkot ke Pemkab Tasikmalaya

(SJO, BANDUNG) -Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyambut baik dan memberikan apresiasi atas berlangsungnya penandatanganan kesepakatan bersama tentang penyelesaian aset milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Hadir Bupati dan Walikota Tasikmalaya beserta jajaran, anggota DPRD Kota dan Kabupaten Tasikmalaya serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), di Ruang Sanggabuana, Gedung Sate, Jl Diponegoro 22 Kota Bandung, Rabu (16/10) pagi.

Dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian aset antara Pemkab dan Kota Tasikmalaya, diantaranya; UU No.10/2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya; UU No. 32/2004 tentang Pemda;
PP No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;PP No. 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah; Kepmendagrii No. 42/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk; Kepgub Jawa Barat No. 030.05/Kep1828-Otdaksm/2009 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyerahan Aset;

Seperti diketahui Kota Tasikmalaya dibentuk pada 21 Juni 2001 berdasarkan UU No. 10/2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. Ketentuan dalam Pasal 14 UU No. 10/2001 tersebut, mengamanatkan bahwa pasca terbentukya Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Tasikmalaya sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya berupa pegawai, tanah, bangunan, barang begerak dan barang tidak bergerak yang berada di Kota Tasikmalaya, selambat-lambatnya dalam waktu 1 tahun, terhitung sejak diresmikan pembentukan Kota Tasikmalaya.

Khusus terkait dengan Pemprov Jawa Barat berkewajiban menyelesaikannya sesuai kewenangan berdasarkan Pasal 198 ayat (1) UU No. 32/2004 tentang Pemda jo Pasal 4 huruf g PP No. 19/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan, yakni; Membentuk Tim Penyelesaian Aset Kabupaten/Kota Tasikmalaya melalui Kepgub Jawa Barat Nomor 030.05/kep/1828/Otdaksm/2009 tentang Tim Fasilitasi Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya;

Kemudian Pemprov Jabar juga sudah menginventarisasi aset milik Pemkab Tasikmalaya sebagai proses penyerahan kepada Pemkot Tasikmalaya. Lalu membuat program dan kegiatan fasilitasi penyelesaian aset pemekaran Kabupaten/Kota tasikmalaya melalui anggaran  tahun 2013. Juga sudah ditindaklanjuti dengan pertemuan  antara Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Tasikmalaya pada 10 oktober 2013 lalu.

Dan puncak dari seluruh proses tersebut yakni penandatangan naskah Kesepakatan Bersama Tentang Penyelesaian Aset Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Yang Terletak Di Wilayah Kota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat, Bupati Tasikmalaya, Dan Walikota Tasikmalaya, sebagai langkah penyelesaian akhir permasalahan penyerahan aset antara Pemerintah Kabupaten Dan Kota Tasikmalaya yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 ini.

Dengan diakhirinya penyelesaian masalah ini, Heryawan berharap  tingkat efesiensi dan efektifitas pelayanan publik menjadi lebih baik lagi.  Selanjutnya mampu memantapkan hubungan keterkaitan dan keserasian diantara kedua daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Pemerintah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya agar memegang komitmen dan melaksanakan Kesepakatan Bersama dimaksud dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab sebagai wujud kebersamaan," tegasnya saat memberikan pengarahan.

Lebih lanjut Heryawan meminta agar Pemerintah Kabupaten segera menyerahkan aset kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya, sebagaimana telah disepakati dalam Kesepakatan Bersama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya agar segera menghibahkan kembali beberapa aset yang telah disepakati bersama kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. "Ini semua wujud kekompakan dan kebersamaan dalam rangka memajukan dan mensejahterakan masyarakat," ujarnya. (don)

Selengkapnya »

Gaguk : Saya Tidak Tertidur, PT. Yala Persada Angkasa Harus Bertanggungjawab

(SJO, TASIKMALAYA) Gaguk Supriyatno, ST  selaku Kepala Pengawas Lapangan (Penglap) yang mewakili Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Cipatujah-Kalapagenep-Cimerak,  Moh. Nurul ST, MM saat ditemui Fakta Jabar di kantornya, kawasan Cikalong Tasik Selatan menyatakan,  PT. Yala harus bertanggujawab atas semua kelalaian-kelalaian dalam pekerjaannya, karena perusahaan tersebut sudah terikat kontrak.

Dalam kesempatan itu, Gaguk mengakui, progress fisik sesuai kondisi saat ini sudah berjalan sekitar 14 persen. Apabila dilihat dari sisa waktu yang tersisa, sekitar  115 hari kerja terhitung dari mulai tanggal kontrak tujuh Mei 2013 lalu, memang PT. Yala sudah dapat menekan capaian pada tingkatan 32 % bahkan 40%. “Kalau soal teknis saya paling rewel pak. Karena saya tahu, keterlambatan ini disebabkan tidak adanya bahan material di wilayah Tasik Selatan, dan ini memang sudah di uji melalui laboratorium yang meledakan beberapa sempel”, ungkapnya.

Selain bahan material yang tidak ada, sambung Gaguk, kesiapan alat berat yang disediakan PT. Yala cukup terbatas. “Seperti yang anda pertanyakannya, terkait kurangnya alat berat ini memang benar, dan ini buktinya,” ungkap Guguk sambil menunjukan notulen rapat yang tercatat pada Kamis 5 September 2013 yang lalu.

Darihasil rapat tersebut, dikatakan Gaguk, dirinya sudah menyampaikan pada tingkatan Kepala Satuan Kerja (Satker) Pengelola Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Jabar di Bandung dan Balai Besar di Jakarta. “Dari hasil ini menunjukan bahwa saya tidak tertidur,” singgung Guguk.

Terkait lingkup kerja, sekarang ini yang sedang berjalan rigid beton K-450 yang mana sebelumnya K-350, ini kita lakukan untuk mengejar waktu yang sudah mepet. Adapun uji tes-nya sekarang ini bukan tes kuat tekan, melainkan uji tes kuat lentur.

Selanjutnya untuk Lane Conkrit (LC) lantai dasar, lanjut Gaguk, harus mengunakan aggregate B (pelebaran) dengan pasangan batu. Sedangkan CTB sekarang tengah di trayel mix yang sekarang tengah di uji  juga. “Sekarang kondisinya belum berjalan kerena, sedang di uji Lab dulu,” tambah Gaguk.

Menyikapi soal galian bahu jalan yang saat ini menjadi sorotan, Gaguk mengakui ada perubahan, dengan alasan jalannya sudah berantakan. “Ok, memang sekarang yang menjadi sorotan adalah galian kiri-kanan jalan. Sebelumnya memiliki ketebalan 10 cm, sekarang kita siasati dengan disortir ulang. Kami rubah itu, karena jalan lamanya sudah tidak karu-karuan lagi, makanya aggregate ini saya fungsikan sebagai lapling, jadi sekarang aggregate B jadi repling,”urai Gaguk lagi.

Lebih jauh Guguk menjelaskan, perubahan ini ia lakukan karena kondisinya yang bervariasi. Contohnya, wilayah sebelah kiri ada yang 30 cm, sebalah kanannya ada yang nol persen dan ada juga yang aspalnya terkelupas, jadi lapling untuk normalisasi elevansi.

“Seperti anda ketahui,  jalan dulu seperti apa, nah kalau saya terapkan 10 cm tidak cukup, akhirnya jalan itu di scraf , dan aggrebat B untuk melevel yang ketebalannya tidak 10 cm lagi. Akhirnya kembali pada kondisi  dua % sampai  tiga % aggregate kelas B. Sebagai contoh lagi, yang ruas 30% saya jadikan bervariasi. Variasi dalam artian, masa yang kondisi sudah keras tidak mungkin digali lagi, karena kalaupun digali belum tentu juga lebih baik. Akhirnya tetap yang muncul variasinya”, katanya lagi seraya mengatakan, sisa yang lain ia kembalikan ke panjang. Target awal sepanjang 21 Km, sekarang menjadi 24, 20 Km dengan kelebaran tetap 7 meter. Disinilah ia mengolah, sebab kalaupun dipaksakan ia berpendapat akan mubazir.

Disinggung soal target penyeselaian tepat pada waktunya, Guguk seperti kebingungan. “Sebenarnya kalau bisa berhenti,  lebih baik saya berhenti”, katanya. Dan terkait kondisi proyek yang sangat tidak mungkin selesai dalam tahun ini, dengan demikian sudah sewajarnya pemerintah pusat merubah proyek Jabar Selatan ini menjadi proyek muti year, ungkapnya bernada binggung.(FJ/HJ/CR-1/DN) 

Selengkapnya »

Mutu Beton Jalan Rigid Cipatujah-Kalapagenep, Proyek Rp87,9 Miliar Terkesan Amburadul

(SJO, TASIKMALAYA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Direktorat Jendral Bina Marga melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Barat (Jabar) tahun ini menggelontorkan anggaran yang bersumber dari APBN senilai Rp 87.918,551,371. Dana sebesar itu diproyeksikan untuk paket proyek pelebaran jalan nasional Cipatujah-Kalapagenep sepanjang 21 kilometer.

Dalam pelaksanaannya, proyek yang dikerjakan PT. Yala Angkasa Persada tersebut cukup menarik perhatian masyarakat. Pokok persoalan yang terjadi cukup teknis, sehingga cukup menarik untuk dibahas. Intisari permasalahan yang dapat “Fakta Jabar” ungkap antara lain amburadulnya hasil pekerjaan, lantaran sulitnya bahan material dan minimnya alat berat dan tenaga kerja yang disediakan PT. Yala.

Diketahuinya persoalan diatas, pertama dikarenakan adanya keraguan masyarakat atas kualitas hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Yala Persada Angkasa terkait menghilangkan item pekerjaan. Seharusnya awal pekerjaan yang harus dilakukan oleh PT. Yala Persada Angkasa sebelum pada tahapan rigid beton K-350, PT. Yala menggali terlebih dahulu kiri-kanan bahu jalan hingga CBR (tanah dasar) dengan kedalaman tertentu untuk memasukan aggregate widening (aggregate kelas  B)dengan ketebalan 10 cm yang berfungsi menambah pelebaran.

Kedua, setelah memasukan aggregate kelas B ke dalam galian kiri-kanan bahu jalan, pihak kontraktor kembali melabur anggregat yang juga kelas B hingga menutup seluruh badan jalan dan bahu jalan, diatas aggregate kelas B tersebut barulah pada tingkatan aggregate existing dan lapisan LC (Lane Conkrit) yang selanjutnya pada tahapan rigid beton K-350.

Akan tetapi, hasil pantauan “Fakta Jabar” dilapangan (11/9/2013) kenyataannya tidak seperti  itu. Sebagaimana diketahui, ada beberapa item pekerjaan yang seharusnya diterapkan justru malah dilewatkan, diantaranya tidak menggali kiri-kanan bahu jalan untuk pemasangan aggregate. Yang lebih parahnya lagi pihak PT. Yala tidak mengupas permukaan aspal lama,  melainkan hanya disiasati dengan meng- grading (grader) bahu dan badan jalan saja.

Penyimpangan kualitas item pekerjaan tersebut akan berdampak pada usia rencana pembangunan yang akan dicapai. Dengan kata lain, kulitas pekerjaan yang terekduksi dan kaidah spesifikasi teknis dan analisa harga bahan dan tenaga kerja, akan menyebabkan terjadinya potensi kebocoran anggaran pembangunan yang dapat merugikan keuangan Negara.

Selanjutnya, kelengkapan persiapan peralatan yang disediakan pihak PT. Yala pun cukup meragukan untuk dapat meyelesaikan pekerjaan tetap pada waktunya yang hanya tersisa 115 hari kerja terhitung dari mulai awal pelaksanaan 7 Mei 2013.

Sebagaimana diketahui, Baching Plant (BP) yang berlokasi di Cidadap Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya saat ini baru satu unit saja yang dapat produksi. Sedangkan BP yang baru akan dibangun progress pelaksanaan baru 35 persen saja. Diprediksi dengan satu BP yang produksi tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan material dalam proyek berskala besar tersebut.

Kesiapan lainnya yang masih dianggap kurang, yaitu crusher, grader, excavator, tandem empat ton yang malah dalam kondisi rusak, viblator, daump truck dari dua puluh unit yang dibutuhkan baru sepuluh unit yang ada, whell leader dari dua unit yang dibutuhkan baru satu unit yang berjalan, truck mixer  (TM) dari sepuluh unit yang dibutuhkan baru dua yang tersedia, water tank dari dua unit yang dibutuhkan sampai saat ini belum tersedia.

Diduga kuat, tidak terpasangnya aggregate kelas B dan aggregate existing tersebut lantaran kapasitas produksi bahan material yang dihasilkan pihak PT. Yala tidak kuat memenuhi kebutuhan  yang mencapai 16.000 M3. Buktinya, lima bulan berjalan pelaksanaan hanya mampu meralisasi 3.000 M3 saja, itu pun setengahnya di suplay dan dibantu pengusaha lokal.

Belum pula kebutuhan bahan material lainnya, seperti split untuk kebutuhan LC, Rigid dan CTB total yang dibutuhkan 43.406 M3, sampai saat ini baru tersedia stock lebih-kurang  500 M3. Artinya, hanya satu persen-nya saja.

Sedangkan, bahan jenis pasir untuk kebutuhan bahan dasar LC sekitar 7.280 M3, Rigid 20.840 M3 dan CTB  M3 dari total 33.593 M3 yang dibutuhkan baru sekitar lebih-kurang 200 M3 persedian yang ada.

Anehnya, Kepala Satuan Kerja (Satker) Pengelolaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Jawa Barat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Cipatujah-Kalapagenep-Cimerak yang bertanggungjawab secara teknis tidak mempersoalkannya. Terkesan bagi mereka, pekerjaan yang digarap kontraktor asal Jakarta tersebut telah  memenuhi standar kualitas rigid beton K-350.

Anehnya pula, seharusnya Satker/PPK yang bertanggungjawab secara teknis tidak akan membayar  bila diketahui kualitas pekerjaan tidak memenuhi standar, tetapi pada kenyataannya, Satker/PPK tersebut sudah dapat memberi kelonggaran bagi PT. Yala Persada Angkasa untuk mencairkan uang senilai Rp 24 miliyar dari nilai kontrak yang dicairkan melalui dua tahapan.

Padahal sebagaimana diketahui dengan uang sebesar Rp 24 miliar pihak PT. Yala sudah dapat menekan progress fisik pekerjaan pada pencapaian 32 persen. Tapi pada kenyataannya, tercatat saat pencairan tahap dua, PT. Yala baru dapat menyelesaikan progress fisiknya sekitar tujuh persen. (FJ/HJ/CR-1/DN)

Selengkapnya »

Khawatir Proyek Molor, Guntoro Singgung Satker PPK PJN

(SJO, TASIKMALAYA) Proyek pembangunan jabar selatan yang menyerap dana APBN triliunan rupiah jangan sampai molor, hal itu diutarakan saat Kepala Dinas Bina Marga Jawa Barat (Jabar) Muhammad Guntoro tengah melakukan kunjungan kerja ke Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V Tasikmalaya.

“Secara normatif proyek tersebut dibatasi tahun anggaran. Sehingga dalam pengerjaannya harus sesuai dengan jadwal pengerjaan,”tekan Guntoro kepada Satuan Kerja (Satker) Pengelolaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Jawa Barat yang sekarang tengah melaksanakan pembangunannya dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.

Meski isi pesan yang disampaikan tidak menggigit, sangat jelas tersirat mimik kekhawatiran dari orang nomor satu di Dinas Bina Marga Jabar itu, dirinya berpesan agar penting untuk ditindaklanjuti oleh Satker PJN Wilayah II Jawa Barat yang terdiri dari sembilan PPK yang saat ini sedang menggarap 22 paket proyek di wilayah selatan Jabar.

“Saya berharap mereka jangan tertidur, berpaculah dalam waktu, sebab posisi pembangunan tersebut bukanlah proyek mimpi, melainkan proyek yang dibatasi tahun anggaran sampai Desember 2013 ini,” ungkap Guntoro kepada wartawan.

Lebih lanjut ia mengatakan, proyek tersebut merupakan program pusat untuk menormalkan jalur wilayah selatan, karena sepanjang jalan tersebut masih ada beberapa titik yang sudah mulai menyempit, tapi secara umum kelayakan-kelayakan jalan sudah tersambung, termasuk  sebanyak 176 buah jembatan sudah tersambung.

“Sekarang ini kita berharap bagaimana meningkatkan supaya infrastruktur jalan tersebut dapat termanfaatkan dengan baik, karena pemerintah provinsi Jawa Barat juga punya kewajiban untuk membuka jalur vertical-nya yaitu (sirip-siripnya), seperti halnya ruas jalan Rancabuaya yang sudah tersambung,” tambah Guntoro.

Disinggung soal hasil pekerjaan yang dilaksanakan Satker PJN Wilayah II Jawa Barat, Guntoro enggan menjawab secara detil, karena secara teknis merasa bukan wilayahnya.

“Untuk lebih jelasnya, silahkan anda ke Balai Besar di Bandung, disana ada Satker dan PPK-nya yang dapat menjelaskannya,” saran Guntoro.

Lebih jauh Guntoro memaparkan, kalau melihat hasil fisik dalam bulan ini, Satker PJN itu sudah tertidur. Dikatakannya, hal ini tidak boleh terjadi,  karena proyek ini bukan proyek mimpi.

“Bangun tidur selesai, tidak bisa seperti itu, semua ada prosesnya. Sebagai gambaran, disatu sisi kegiatan proyeknya berjalan, disisi lain ada yang tidak berjalan,” singgung Guntoro.

Sebab secara mental, proyek ini dibatasi dengan tahun anggaran yaitu sampai Desember 2013 mendatang.
“Jadi berpaculah dalam waktu dengan tidak mengabaikan dalam segi teknis, kemudian dari segi yang lainnya,” papar Guntoro.

Untuk mengungkap lebih jauh, Guntoro mengaku dirinya tidak bisa menjelaskan sacara langsung. Dalam kesempatan itu, Guntoro meminta pihak media menggali informasi kepada Satkernya maupun kepada masing-masing PPK nya.

“Hanya mereka yang bisa menjawab, karena ranah itu bukan wilayah saya. Dalam artian wilayah dalam kutip kan,” singgung Guntoro lagi.

Dalam kujungannya tersebut, diakui Guntoro dirinya diminta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk memantau langsung ke lapangan. Selanjutnya hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya akan menjadi bahan laporan kepada Gubernur.

“Dilapangan saya bertemu para camat, polsek, koramil. Pada prinsipnya,  mereka saya titipkan  karena bagaimana pun proyek ini ada dalam wilayah provinsi Jawa Barat,” jelas Guntoro.

Sejalan dengan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Gubernur  meminta semua pihak  wanti-wanti agar provinsi dapat mengimbanginya dengan membuka jalur wilayah tengah, barat, selatan yang harus seimbang. “Jadi program ini harus betul-betul kita kawal, tapi pada dasarnya ini semua sudah tersambung,” ungkapnya.(AA/FK/Don)

Selengkapnya »

Netty Heryawan Lantik Pengurus Dekranasda Kota Tasikmalaya

(SJO, TASIKMALAYA) -- Kerajinan yang telah eksis sekian lama menjadi daya jual dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kota Tasikmalaya. Maka dari itu pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Tasikmalaya harus berpikir keras bagaimana caranya untuk memberikan kontribusi yang positif dalam memajukan dan mengembangkan kerajinan di kota asalnya ini.

Demikian amanat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan pada Pelantikan Pengurus Dekranasda Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2012-2017,  yang diketuai Eti Atiah Budiman di Aula Balaikota Tasikmalaya, Selasa (3/9). "Menjadi catatan prestasi adalah kerajinan dari Kota Tasikmalaya berupa tempat makan atau alas makanan yang dibordir yang dipadukan kerang menjadi Nominee Dekranas Award 2013," ungkapnya.

Walikota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan nanti pada tahun 2015 akan mengahdapi era pasar bebas Asean yang dapat meningkatkan perdagangan baik barang dan jasa yang melibatkan persaingan yang ketat antar negara Asean. "Di tahun itu juga akan menjadi tantangan tersendiri untuk menghasilkan kerajinan yang terbaik dan bermutu," paparnya. 

"Jika berbicara kerajinan maka akan berbicara dengan seni baik dari kerajinan ataupun makanan yang merupakan sektor yang strategis yang turun menurun dan menyerap banyak lapangan kerja," ungkap Budi lagi.

Netty Heryawan menilai dengan adanya persaingan dalam perdagangan yang ada maka akan mengurangi masalah sosial  bagi masyarakat akan terbantu dari segi ekonomi. "Jika tidak menggunakan potensi yang ada dimasyarakat itu sendiri maka masalah sosial akan susah untuk berkurang," ujarnya.

Netty mengharapkan kepada seluruh pengurus dapat melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu dirinya berharap Dekranasda Kota Tasik harus meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam membuat kerajinan yang dapat meningkatkan nilai ekonomis dari kerajinan daerah Kota Tasikmalaya.

Dalam kesempatan itu, Netty juga memberikan saran agar sebisa mungkin barang-barang kerajinan dan makanan khas Kota Tasikmalaya ini bisa dititipkan di hotel-hotel sehingga wisatawan mengenal dan tertarik membelinya. "Selain hotel-hotel atau tempat wisata di Jabar, jajaki juga peluang di luar Jabar," tandasnya.

Hadir pada kesempatan itu, Walikota Tasikmalaya Budi Budiman, Ketua Dekranasda Kota Tasikmalaya Periode 2008-2012 Rosi Syarif Hidayat, Istri Wakil Walikota Tasikmalaya Iyan R Dede Sudrajat, Istri Sekda Kota Tasikmalaya Atin Idi S. Hidayat, Istri Wakil Gubernur Jawa Barat Giselawati Mizwar, Pengurus Dekranasda Provinsi Jawa Barat, Pengurus Dekranasda Kota Tasikmalaya, dan Perwakilan Pengrajin Kota Tasikmalaya. (RLS)

Selengkapnya »

Gubernur Resmikan Jalan Lingkar Gentong Tasikmalaya

(SJO, TASIKMALAYA) - Jalan lingkar Gentong di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, akhirnya mulai dilintasi Jumat sore (2/8). Gubernur Jabar Ahmad Heryawan membuka resmi jalur ini sekitar pukul 16:45 WIB.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan E. E. Mangindaan dan Kepala Korps Lalulintas (Korlantas) Mabes Polri Irjen Pudji Hertanto saat meninjau kondisi terakhir lingkar Gentong, Jumat (26/7), sama-sama menegaskan, pembukaan jalur akan digelar pada Senin (29/7).

Namun, rencana tersebut ditunda karena sejumlah fasilitas pendukung jalan masih dalam tahap penyelesaian. Dinas Perhubungan Pemprov Jabar memutuskan menunda pemanfaatan lingkar Gentong.

Dengan dioperasikannya lingkar Gentong sepanjang 1,2 km, kemacetan parah yang terjadi pada musim mudik Lebaran setiap tahun, bakal terurai. Kemacetan arus lalulintas selama ini akibat badan jalan sempit, tikungan tajam, dan jalur menanjak.

Kendaraan yang tidak kuat melalui jalur tanjakan menyebabkan stagnasi arus lalulintas semakin menjadi-jadi.

Jalan lingkar baru tersebut dilalui kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju Garut atau Bandung. Sementara kendaraan tujuan sebaliknya melalui jalur lama.

Gubernur Heryawan menandai pembukaan jalur lingkar Gentong dengan memberi aba-aba kepada pengendara memasuki jalur baru. Arus bus, kendaraan pribadi roda empat dan dua dari arah Tasikmalaya menuju Garut kemudian memasuki jalur lintas baru.

Aher usai membuka lingkar Gentong kepada wartawan menjelaskan, peresmian operasional jalur ini sekaligus untuk memenuhi permintaan masyarakat. Lalulintas mudik Lebaran 2013 antara Garut-Tasikmalaya sejak H-7 (Jumat, 2/8) mulai mengalir. Bahkan dibeberapa ruas jalan pada sore hari mulai macet.

"Lingkar baru Gentong ini boleh dikatakan hampir selesai pembangunannya. Tinggal beberapa titik lampu menerangan sedang dipasang. Jadi, ini benar-benar sudah siap dipakai," ujar Aher yang didampingi Kepala Dinas Bina Marga Jawa Barat Guntoro.

Mengenai pengawasan operasional selama musim mudik Lebaran, jelas Gubernur, dinas terkait akan bersinergi untuk memberi pelayanan terbaik kepada pemudik. Instansi terkait yakni Bina Marga, Pekerjaan Umum, Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJ), serta kepolisian.(rls)

Selengkapnya »

Polisi Selidiki Motif Pelembaran Bom ke Mapolsek Rajapolah

(SJO, TASIKMALAYA) - Kepolisian Resor Tasikmalaya dibantu Petugas gabungan dari Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Densus 88 Antiteror terus mengusut aksi pelemparan bom molotov di Polsek Rajapolah, Kota Tasikmalaya, Sabtu (20/7) dini hari.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar, mengatakan aksi pelemparan bom molotov itu terjadi sekitar pukul 01.30 WIB. "Benar Polsek Rajapolah diserang oleh pelaku teror dengan cara menempatkan benda yang diduga bom rakitan," katanya.

Ditambahkan Boy Rafli, benda yang diduga bom rakitan itu hanya mengeluarkan asap dan tidak sempat meledak.

Benda tersebut, katanya, sudah diamankan regu penjinak bom. "Tidak sempat meledak, hanya berbunyi seperti mercon dan mengeluarkan asap," katanya.

Seperti disampaikan Kapolsek Rajapolah, AKP Junaedi, bom tersebut dilempar orang yang mengendarai motor ke halaman kantor Polsek. Bom itu berbentuk seperti panci presto yang berisi kabel ponsel.

Bom diberisi timah dan paku. Petugas juga menemukan barang bukti berupa telepon genggam, remote, dan bubuk mesiu. "Barang-barang bukti itu, termasuk mesiu, dari bekas ledakan di pojok halaman kantor Polsek," kata AKP Junaedi.

Awalnya, ujar Junaedi, para petugas polisi yang sedang piket di kantor Polsek terkejut karena seseorang yang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba melempar benda yang menyala ke halaman Polsek.
"Bomnya tak semua menyala karena petugas kami segera memadamkan bom," katanya.(r21)

Selengkapnya »

Wagub Deddy Mizwar Berencana Bentuk Koperasi Seniman

(SJO, TASIKMALAYA) — Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar berencana membentuk koperasi khusus bagi seniman di wilayah Jabar. Rencana tersebut diungkapkan saat menghadiri acara seminar pendamping KUMKM bersama Menteri Koperasi dan UKM RI Syarief Hasan, di Hotel Santika Tasikmalaya, Rabu (19/6/2013).

Deddy berharap dengan dibentuknya koperasi khusus seniman ini, para pekerja seni di Jabar akan mampu meningkatkan kreativitas karyanya sehingga beberapa jenis kesenian khas daerah bisa dilestarikan. Selain itu, tingkat kesejahteraan para seniman daerah akan meningkat.

Dengan adanya koperasi khusus seniman, kata Deddy, diharapkan para seniman bisa mampu bangkit. Terutama bagi mereka yang kesulitan mendapatkan modal usaha untuk mengembangkan potensi seninya. (r22/kpo)

Selengkapnya »

Kepolisian Tasikmalaya Terus Usut Kasus Penyerangan Pesantren

(SJO, TASIKMALAYA) – Kepolisian Resor Tasikmalaya terus mengusut kasus penyerangan Pesantren Al Idrisiyyah di Jalan Raya Ciawi, Kampung Pagendingan, Desa Jatihurip, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, yang terjadi Sabtu (6/4/2013) malam.

 “Petugas sudah mengetahui identitas pelaku,” kata Kapolres Tasikmalaya Kota Ajun Komisaris Besar Iwan Imam, Senin (8/4/2013).

Menurut Kapolres, perusakan dilakukan sekelompok massa dari suatu ormas. Petugas telah mengumpulkan bukti dan saksi penyerangan tersebut. Para pelaku merusak minimarket di lingkungan pesantren.  Untuk mengusut kasus tersebut  kepolisian berkoordinasi dengan MUI, karena  permasalahan ini menyangkut ajaran agama.

Akibat aksi perusakan massa itu, kaca minimarket di depan kompleks pesantren pecah. Selain itu, tiga santri luka-luka akibat terkena lemparan batu.

Menurut saksi mata, massa mendatangi pesantren t pada Sabtu (6/4/2013) malam sekitar pukul 23.00 WIB.  Sebelum merusak fasilitas pesantren, diawali orasi lalu memaksa masuk lokasi pesantren. Massa merusak gerbang. Petugas kepolisian yang melakukan penjagaan tak bisa berbuat banyak karena jumlah massa lebih banyak mencapai sekitar 500 orang.

Dugaan sementara, penyerangan dilatarbelakangi tudingan bahwa pesantren Al Idrissyah, telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Juga, ada salah seorang guru ngaji di pesantren itu yang melakukan perbuatan asusila beberapa tahun silam. (R05)

Selengkapnya »

Netty Heryawan Lantunkan "Emut Bae" Diiringi Band Tuna Netra

(SEPUTARJABAR COM, TASIKMALAYA) - Para pedagang dan pembeli di Pasar Pancasila pasti tidak menyangka, hari Minggu (17/2) transaksi jual-beli mereka akan berlangsung luar biasa. Sejak pagi, di depan pasar telah berdiri panggung berukuran 2x3 meter, lengkap dengan sound system-nya. Sekelompok orang yang tergabung dalam Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) tampak menghibur warga sekitar pasar dengan lantunan lagu. Tapi sebenarnya, bintang utama panggung bukanlah mereka. Sang bintang adalah Netty Prasetiyani Heryawan, istri kandidat gubernur petahana, Ahmad Heryawan.

Rupanya, Netty mengisi kampanye hari ke-11 ini dengan berorasi di depan warga sekitar pasar. Istimewanya, hari ini Netty bukan hanya berorasi kampanye biasa, tapi juga menyumbangkan lagu yang berjudul 'Emut Bae', lagu Sunda yang dipopulerkan Nining Meida.

"Lagu ini adalah hadiah dari saya untuk Bapak-Ibu semua, karena kalau saya memberi hadiah uang, bisa ditangkap Panwaslu," ujar Netty, sembari menegaskan kepada warga bahwa kampanye pasangan nomor empat adalah kampanye edukatif, anti politik uang.

Melalui lagu 'Emut Bae', Netty mengajak warga untuk mengingat Kang Aher. Sudah sewajarnya jika warga 'emut bae' atau ingat terus kepada cagub petahana ini. Di bawah kepemimpinannya, Kang Aher berhasil mendirikan fondasi bangunan Jawa Barat sejahtera. Di antaranya, Kang Aher telah mendirikan 18 ribu ruang kelas baru, sehingga angka putus sekolah berkurang drastis. Maka, menurut Netty, sudah seharusnya pembangunan fondasi itu dilanjutkan.

Sebelum menghibur warga dengan 'Emut Bae', terlebih dahulu Netty menyapa para pedagang dan pembeli di Pasar Pancasila. Di sini, Netty disambut dengan sangat antusias. Para pedagang berebut mempersilakan Netty masuk ke lapak mereka, juga mendoakan Kang Aher-Deddy Mizwar menang pada pilgub Jawa Barat ini. (rls)

Selengkapnya »

Netty Heryawan Ajak Tim Penggerak PKK Ciptakan Terobosan

(SEPUTAR JABAR COM, TASIKMALAYA)—Tantangan pembangunan di era global semakin beragam. Oleh karena itu, semua unsur masyarakat harus mampu menyusun strategi kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan ini. Hal yang sama berlaku pada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).

“Kalau ada program yang bagus, maka harus dipertahankan. Tapi jika ada program yang sudah tidak sesuai atau harus dievaluasi, maka tidak apa-apa diimprovisasi demi meningkatkan kualitas PKK,” papar Ketua TP PKK Jawa Barat, Netty Prasetiyani Heryawan, di Aula Balai Kota Tasikmalaya (31/1).

Pada acara “Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemahaman 10 Program PKK” ini, Netty mengajak para TP PKK Kota Tasikmalaya membuat program-program yang bisa menciptakan terobosan. Caranya, TP PKK harus menjadikan 10 Program PKK sebagai guide (pemandu). Keempat kelompok kerja (pokja) dalam PKK harus mampu menelurkan program yang bisa membantu masyarakat meningkatkan kualitasnya.

Namun, Netty mengingatkan, PKK bukan lembaga tersendiri, bukan super body. Tidak bisa bekerja sendiri. Maka, PKK harus bekerja sama dengan Organisasi Pemberdayaan Daerah (OPD). OPD merupakan gabungan instansi pemerintah yang mengurus masyarakat, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPMPD, dan BP3APKKB.

Agar program ini berhasil, Netty berharap kedua pihak saling melengkapi. Saat PKK bergerak di ruang promotif dan preventif, OPD membantu dalam tataran kuratif dan rehabilitatif. Namun sebelum itu, Netty mengingatkan kembali tugas masing-masing pokja.

Untuk Pokja I yang berfokus pada penghayatan nilai Pancasila dan gotong-royong, Netty menghimbau bidang ini untuk merumuskan nilai-nilai Pancasila yang beririsan dengan ketahanan keluarga. Selanjutnya, rumusan formula ini disampaikan ke masyarakat.

“Frame-kan kepada masyarakat bahwa bangunan keluarga itu harus utuh di dunia dan akhirat,” tambah Netty.

Untuk Pokja II yang mengurus koperasi dan pendidikan anak usia dini (PAUD), Netty menghimbau bidang ini untuk membuat sosialisasi program PAUD yang utuh. Menurut Netty, hakikat PAUD bukan pendirian/pelembagaan sekolah, tapi pembinaan yang harus diberikan pada anak usia 0-5 tahun dengan memberikan stimulus kepada anak.

“Sejatinya PAUD itu ada dalam keluarga. PAUD ini disebut PAUD informal, sedangkan PAUD-PAUD yang kini menjamur di sebut PAUD formal,” terang Netty.

Tugas kedua untuk bidang ini adalah mengadakan pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kemandirian masyarakat, terutama ibu rumah tangga. Untuk tugas yang satu ini, Kepala BP3APKKB Neni Kencanawati menambahkan, “Sejak 2006, BP3APKKB bekerja sama dengan PKK membuat program ‘Perempuan Kepala Keluarga’ (PEKA). Melalui program ini, kami mengadakan pelatihan wirausaha kepada ibu rumah tangga, juga memberikan modal kepada mereka.” Tujuannya, menurut Neni, agar kaum ibu mandiri dan tidak tergantung kepada suami secara materi.

Adapun Pokja III yang mengurus sandang pangan dan tata laksana rumah tangga, Netty berpesan tim ini menanamkan wacana ketahanan pangan. Tim ini harus bisa mendorong masyarakat untuk menggali kreativitas, sehingga tidak bergantung pada makanan pokok yang itu-itu saja.

“Isu pangan adalah isu krusial. Tingkat konsumsi beras Indonesia merupakan tertinggi di dunia. Tiap hari, butuh sekitar 35 ribu hektar panen untuk memberi makan rakyat Jawa Barat” ungkap Netty.

Untuk itu, Netty mengingatkan kembali program “Poe Rebo Ulah Ngejo”. Program ini mengajak masyarakat untuk tidak mengonsumsi nasi tiap Rabu, dan menggantinya dengan bahan baku lain yang tetap kaya nutrisi. Netty berharap, masyarakat yang mengikuti program ini bisa mengurangi ketergantungan kepada beras, sehingga bisa mengurangi ketergantungan bangsa ini pada impor luar negeri.

Terakhir, Netty mengingatkan Pokja IV yang berfokus pada kesehatan, untuk menyukseskan program revitalisasi Posyandu. Program ini bertujuan memunculkan kemandirian masyarakat untuk membangun kesehatan keluarganya.

“Tahun kemarin, tiap Posyandu mendapat bantuan Rp 800 ribu per tahun. Alhamdulillah tahun ini naik menjadi Rp 1 juta. Sehingga bantuan yang telah diberikan Pemprov Jabar kepada Posyandu sebesar Rp 833 juta,” terang Netty. Urgensi program ini, menurut Netty, karena Posyandu merupakan center of excellence. Bukan hanya kesehatan yang bisa didapatkan di Posyandu, tapi juga wawasan untuk meningkatkan kualitas diri.

Dalam kesempatan yang sama, Walikota Tasikmalaya Budi Budiman memerintahkan seluruh OPD untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan PKK, sehingga mempercepat pembangunan di kota ini. Di lain pihak, Budi berharap jajaran pengurus PKK lebih pro aktif dengan berbagai permasalahan di masyarakat. (red01)

Selengkapnya »

Pelantikan Ketua DPRD Kota Tasik Puluhan Aktivis Mahasiswa Unjuk Rasa

(TASIKMALAYA) Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Tasikmalaya dan Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia Tasikmalaya, berunjuk rasa di depan halaman gedung Dprd kota tasikmalaya.

Unjuk rasa yang dilakukan dalam mensikapi pelantikan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Agus Wahyudi, puluhan aktivis mahasiswa berkumpul sejak pukul 13.00 dan berusaha menerobos masuk ke dalam halaman gedung, tapi tampak gagal karena dihalangi barikade berlapis puluhan pasukan Pengendali Massa Polresta Tasikmalaya yang berjaga di luar pagar dan di dalam pagar halaman, Senin(29/10) siang.

Situasi sempat memanas ketika seorang aktivis mahasiswa berusaha memanjat pagar sambil berteriak meminta wakil rakyat keluar untuk menemui mereka dan duduk bersama-sama aktivis. Akhirnya situasi dapat diredam setelah perwakilan Dprd kota tasikmalaya menemui para aktivis dan mendengarkan tuntutan mereka.

Sedangkan tuntutan mereka antara lain, agar ketua DPRD baru menyatakan sumpah di hadapan pengunjuk rasa, sebagai ketua wakil rakyat harus benar-benar berpihak kepada rakyat, misalnya dalam pengalokasian anggaran.(SC)

Selengkapnya »

Pemkab Tasikmalaya Relokasi Pasar Singaparna

TASIKMALAYA -- Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan membangun terminal tipe A untuk menggantikan Terminal Singaparna yang saat ini kondisinya memprihatinkan. Dengan kepadatan dan jumlah kendaraan saat ini, terminal Singaparna dinilai sudah tidak layak lagi.

Pemkab Tasikmalaya akan merelokasi terminal ke tempat baru. Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum, menjelaskan kondisi terminal Singaparna saat ini memang sudah tidak layak lagi.

Luas lahannya dinilai tidak lagi memenuhi standar dengan jumlah kendaraan dan trayek yang terus bertambah. Oleh karena itu, pemindahan terminal ke lokasi baru perlu dilakukan dan dianggap lebih representatif.

"Kita fokus ke pembangunan terminal baru. Kita sudah tidak lagi memikirkan perbaikan maupun penataan terminal singaparna karena memang sudah tidak layak lagi,'' katanya. ''Anggaran yang ada lebih baik dipergunakan untuk merelokasi pembangunan terminal ke tempat yang baru.". (rol)

Selengkapnya »