Jakjazz Festival 2013, Stage BJB Bikin Nasabah Jazzy Banget

(SJO, JAKARTA) Stage (Panggung-Red) Bank Jabar Banten (BJB)  yang Jazzy diisi  musisi asal negeri kincir angin Rene Van Helsdingen, Lica Cecato, Indonesia dengan ESQI : EF-Syaharani & Queen Fire Works dan Emerald Bex . Stage BJB  juga sediakan lounge khusus bagi nasabah yang mendapatkan free ticket Jakjazz Festival 2013 di  Istora Senayan, Jakarta, Jum’at (18/10/2013) sore.

Pas dengan tema yang diusung “Jazz The Way You Are” suguhan lantunan Jazz kental terasa, perpaduan lantunan  musisi Indonesia dan asing, termasuk unsur musik tradisional  yang memainkan genre musik jazz berlomba meriahkan  Jakjazz Festival.  Tentunya hadir dengan konsep yang lebih bersih dan fresh,  serta segmentasi penonton lebih luas.

Selain itu nasabah Bank Bjb juga dimanjakan dengan kehadiran Lounge khusus di area stage,  free meal dan softdrink tersaji lengkap. “Kita disini bikin lounge untuk nasabah bjb,  seperti di lounge tersebut kita sediakan free meal and soft drink” jelas Jadi Kusmaryadi Public Relation (PR) Bank Bjb kepada Seputar Jabar Online.

Sebagai salah satu sponsor utama di ajang bergengsi Internasional salah satu panggung di akuisisi namanya menjadi Bjb Stage, “ Karena Bjb sebagai sponsor utama maka salah satu panggung di akuisisi namanya menjadi Bjb Stage, kami sediakan kursi bagi penonton menghadap stage” Tuturnya.

Ketertarikan nasabah Bank Bjb di ajang festival musik bergenre jazz  ini sangat tinggi, hal ini  terlihat dari 3000 free tiket yang disebar  melalui Cabang-cabang Bank Bjb di Jabodetabek-Bandung berhasil diserap dengan baik. “Sampai saat ini tiket gratis yang disebar ke cabang Bank Bjb di Jabodetabek-Bandung Raya, 3000 tiket dapat diserap dengan baik”  pungkas Jadi dengan semangat kepada wartawan Seputar Jabar Online.

Menyasar segmen Youth & Woman berbagai  jurus ampuh dikeluarkan Bank Bjb guna menarik minat nasabah, beberapa event dengan bundling Kartu ATM Limited Edition diluncurkan termasuk tema kali ini Jakjazz 2013. Dengan   1.894 jaringan kantor, dengan rincian 62 kantor cabang, 304 kantor cabang pembantu, 152 kantor kas, 106 payment point, 11 mobil kas, 1052 ATM dan 207 Waroeng BJB.

Para musisi Jazz yang sudah mendunia hadir  mulai dari Ireng Maulana &Friends, Rene Van Heldingen, Margie Segers, Jeremie Tordjman (Perancis), Idang Rasjidi, Lica Cecato (Brazil), Indra Lesmana, Lewis Pragasm-Asia Beat-Richard Jackson (Malaysia/USA), Kiboud Maulana, Xiong Lee (Malaysia), Ermy Kullit, Afronesia feat. Helga Violin (Afrika/Hungaria), Mus Mujiono, Didiek SSS, Benny Likumahuwa, Oele Pattiselanno, Jeffry Tahalele, Barry Likumahuwa Project, ESQI : EF Syaharani &Queenfireworks, Lala Suwages, Indro Hardjodwikoro The Fingers, Once Mekel, Endah N Rhesa, Andre Harihandoyo, Otti Jamalus, Yuyun Jazz Mint, Yance Manusama, Maera, Rio Moreno, Balawan Bifan Trio feat. Didiet, Eramono Soekaryo, Matthew Sayersz, Shadu Band, Jilly Likumahuwa, Tohpati, Nita Aartsen feat. Yeppy Romero, Speak Easy, Witsqa, Harry Toledo, Cendy Luntungan, KSP Band, Rio Sidik Quintet, Sierra Soetedjo, Abdul & The Coffee Theory, dan lain-lain.(Don Seca/Bokir)

Selengkapnya »

Nabung di Bank Bjb Dapat Free Ticket Jakjazz Festival 2013

(SJO, BANDUNG) Festival musik  Jakarta International Jazz Festival (Jakjazz) kembali digelar selama 3 hari berturut-turut yaitu pada 18-20  Oktober 2013 di Istora Senayan Jakarta, acara yang tidak lepas dari  kesiapan Bank BJB sebagai salah satu sponsor utama acara bergengsi ini, terlihat dari sosialisasi yang gencar dilakukan baik di media online, cetak dan televisi.

Selain sosialisasi di media event untuk menarik minat sempat digelar beberapa waktu lalu melalui acara “Road To Jakjazz 2013 dan launching Kartu ATM Jakjazz” oleh  Bank Bjb, sehingga dapat  menarik minat masyarakat kota Bandung pecinta musik bergenre Jazz.

Sebagai ajang jazz bergengsi internasional tentunya Bank Bjb tidak ingin melewatkan support acara tersebut “Bank Bjb mensponsori jazz  yang bukan hanya nasional saja,  juga adalah event internasional dan bjb mencoba untuk masuk suatu event yang cukup besar”  jelas Jadi Kusmaryadi Public Relation (PR) Bank Bjb kepada Seputar Jabar Online beberapa waktu lalu.

Selain itu untuk menyukseskan acara ini pihaknya telah menyebar 3000 free ticket  melalui Cabang-cabang Bank Bjb di Jabodetabek-Bandung, dengan cara membuka  rekening minimum 1 Juta rupiah mendapatkan kartu ATM Limited Edition  dan free ticket Jakjazz Festival 2013.

“Dengan menabung minimum 1 Juta rupiah nasabah sudah mendapatkan  kartu ATM Limited Edition  dan free ticket Jakjazz Festival 2013” imbuh pria berpenampilan dandy penyuka Level 42.

Diperkirakan 50.000 orang akan memadati acara bergengsi ini, dengan komposisi musisi sebanyak 80% lokal dan 20 % asing, tentunya sayang untuk melewatkan ajang tersebut. (Don/Sca)

Selengkapnya »

Oknum Brimob Penganiaya Warga Ditangkap Lagi Dangdutan

(SJO, BANDUNG) - Seorang anggota Brimob Detasemen B Cikole Polda Jabar, Brigadir Kepala Dian P melakukan pemukulan terhadap seorang warga di Bandung. Akibatnya warga bernama Chandra Situmorang (26) itu mengalami luka memar dan berdarah pada bagian wajah.

Juru bicara Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Martinus Sitompul menyatakan, kejadian terjadi di Jalan Gardujati, Kota Bandung, Jumat, 28 Oktober 2013, malam, pukul 23.55 WIB. Awalnya Dian dan Chandra sedang dalam perjalanan. Dian mengendarai skuter Vespa. Sedangkan Dian naik mobil Avanza hitam bersama 3 temannya.

"Ketika korban dan pelaku sedang melintas di Jalan Kebunjati Korban yang sedang naik R2 Vesva sendirian dan pelaku naik R4 bersama rekannya, warga sipil 3 orang. Korban menegur pelaku dengan kata-kata kasar," ujar Martinus.

Menurut Martinus, pelaku akan ditahan di Polda Jabar dengan tuduhan penganiayaan.

Aksi koboy oknum Brimob tersebut, sempat disaksikan warga dan mencatat nomor kendaraan pelaku. Warga pun segera melaporkan ke Polsekta Andir yang berjarak kurang dari 100 meter.

Bripka Dian langsung diamankan tak lama setelah melakukan penganiayaan terhadap Chandra Situmorang (26). Dia diamankan bersama 3 temannya di tempat hiburan malam Klub Dangdut.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan warga sempat mencatat nomor polisi mobil pelaku lalu melaporkannya ke Polsek Andir setelah kejadian penganiayaan itu.

"Warga memberitahu bahwa pelaku mengarah ke Jalan Sudirman," kata Martinus kepada wartawan, Sabtu (19/10/2013).

Secara terpisah, Kapolsek Andir Kompol Janter Nainggolan menuturkan setelah menerima laporan tersebut, anggotanya langsung melakukan pengejaran. Dari penelusuran itu, keberadaan pelaku ditemukan di tempat hiburan malam Klub Dangdut Anggun di Jalan Jendral Sudirman, sekitar 300 meter dari lokasi kejadian.

"Pelaku menggunakan mobil Avanza Hitam. Dia diamankan setengah jam setelah kejadian," tutur Janter. (tim)

Selengkapnya »

Total Pemilih Sementara di Jabar Lebih dari 32 Juta Orang

(SJO, JAKARTA).- Sejumlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terus melakukan perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2014. Berdasarkan rekapitulasi DPT oleh KPU Pusat melalui website www.kpu.go.id tercatat bahwa rekapitulasi DPT saat ini telah mencapai 185.374.651 pemilih di Indonesia.

Sedangkan, untuk total pemilih di Provinsi Jawa Barat telah berjumlah 32.806.517 orang dengan jumlah tempat pemungutan suara hingga 90.916 TPS.

Anggota KPU Pusat, Arief Budiman mengatakan sekitar 185 juta pemilih direkap dari DPT kabupaten atau kota di 33 Provinsi. Jumlah ini belum termasuk DPT yang disumbangkan Provinsi Papua Barat karena masih kosong, tapi data manual sudah ada.

"Jaringan di Papua dan Papua Barat belum begitu bagus, bahkan di pusat kotanya masih sangat lambat. Ini kendala akses. Bahkan sudah kita kirim tim untuk membantu, tapi enggak bisa juga," katanya di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (18/10/13).

Bahkan, kata Arief, beberapa propinsi lain belum memasukkan seluruh DPT-nya, dan itu terjadi antara lain di Maluku dan Maluku Utara. Problem di Maluku dan Maluku Utara, kurang lebih sama dengan Papua dan Papua Barat, yakni akses internet, dan kendala operator.

Untuk mempercepat pemutakhiran DPT di provinsi tersebut di atas, KPU setempat membawa data manual DPT ke KPU pusat. Di sini, tim teknis membantu melakukan pengunggahan DPT hasil rekapitulasi manual ke dalam Sidalih. Sampai saat ini, Tim masih melakukan data entry.

Anggota KPU Pusat lainnya, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengasumsikan jika pemilih Pemilu 2014 merujuk pada data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) milik Kementerian Dalam Negeri, berjumlah 187 juta, maka ada selisih yang harus dikejar tim. Karena, DPT yang sudah terekam di Sidalih mencapai 185 juta. "Tinggal sedikit lagi. Mudah-mudahan bisa selesai," ucapnya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya memastikan, DPT sedang direkapitulasi dari tingkat kabupaten atau kota bersih dari pemilih ganda. Sehingga pengumuman DPT tingkat nasional tetap berjalan sesuai tahapan, yakni 23 Oktober 2013.

"DPT ganda sudah dibersihkan lewat sistem. Insya Allah pengumumannya tetap di tanggal 23 Oktober 2013," kata Ferry.

Apabila nantinya terjadi perbedaan antara jumlah DPT yang ada dalam Sistem Informasi Daftar pemilih (Sidalih) dengan data rekapitulasi manual, Ia menegaskan, pihaknya tetap menggunakan data yang manual.

"Kita berharap tidak ada setelah penetapan tanggal 23 Oktober 2013. Tapi kalau ada rekomendasi Bawaslu (untuk memperbaiki DPT) bisa jadi, tapi harus jelas datanya. Misalnya, harus ditunjukkan kabupaten A kalau ada temuan (DPT bermasalah)," tuturnya. (r21)

Selengkapnya »

Polda Jabar Ringkus Jaringan Curanmor

(SJO,BANDUNG) -Kepolisian Daerah Jawa Barat meringkus jaringan pencurian kendaraan bermotor spesialis roda empat jenis "pick up" yang biasa beroperasi di wilayah tersebut.

"Tim Direktorat Reskrim Polda Jabar menangkap tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor DN, kemudian dari hasil pengembangan berhasil meringkus jaringan penadahnya di Tasikmalaya," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Martinus Sitompul di Bandung, Sabtu (19/10).

Tersangka DN telah diintai oleh Reskrim Polda Jabat karena terkait kasus pencurian kendaraan roda empat di wilayah Rancasari Kota Bandung, Padalarang dan Rancaekek, Kabupaten Bandung.

"TKP lain masih dalam pengembangan, menurut pengakuan tersangka ada 14 TKP yang tersebar di wilayah Jabar dan dilakukan bersama jaringannya," katanya.

Modus operasi yang digunakan oleh DN adalah menggunakan kunci palsu atau letter T yang kemudian kendaraan hasil kejahatannya dijual kepada tersangka RU yang berdomisili di Kabupaten Tasukmalaya.

Dari tangan tersangka DN dan RU, Reskrim Polda Jabar mengalamkan satu unit Suzuki Carry Pick up D-8304-XP, Mistsubisni Pick Up Z-8242-DG, Mitsubisi Pick Up Nopol B-9757-NAF dan Mitsubishi Z-8292-NE.

Selain itu petugas juga mengamankan barang bukti sebuah kunci astag yang biasa digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksinya.

Tersangka telah melanggar Pasal 363 KUHP dan Pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara," kata Kabid Humas Polda Jabar.(r22)

Selengkapnya »

Gubernur dan Wagub Turut Meriahkan Gelaran Funbike

(SJO, BANDUNG) - Gubernur Ahmad Heryawan beserta Hj. Netty Heryawan dan Wagub Deddy Mizwar, Sabtu (19/10) ikuti kegiatan Funbike dengan menempuh jarak sekitar 15 Km menyusuri jalan-jalan utama Kota Bandung.

Selain diikuti gubernur dan wagub, funbike yang terselenggara atas kerjasama Bank BJB, Pikiran Rakyat, Radio PR FM dan C59 itu diikuti pula oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil serta ribuan peserta dari daerah Bandung dan sekitarnya.

Route berjarak 15 Km dan menyusuri jalan-jalan utama Kota Bandung itu ditempuh oleh Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar, kurang lebih satu setengah jam. Start di Gedung Sate kurang lebih pukul 07.30 Wib dan finish juga di Gedung Sate pada pukul 09.00 Wib.

Usai ikuti "ngegowes" bareng ribuan peserta funbike, gubernur dan wagub berkesempatan mengundi "doorprize" berupa dua hadiah umrah dan dua hadiah speda motor.

Gubernur sampaikan hadiah utama berupa Umrah kepada peserta bernama Ade Kusmana peserta dari daerah Ujung Berung. Sedangkan Deddy Mizwar memberian hadiah umrah kepada Karna Sanjaya penduduk dari Cibiru bandung.

Sedangkan ibu Netty heryawan dan Ibu Hj. Gisel menyampaikan hadiah undian sepeda motor. (don)

Selengkapnya »

Kodam Siliwangi Siap Bantu Pemprov Cegah Human Trafficking

(SJO, BANDUNG) - Kodam III Siliwangi siap membantu program Pemprov. Jabar, diantaranya upaya pencegahan trafficking yang akhir-akhir diakui marak terjadi. Demikian, diungkapkan Pangdam III Siliwangi, Mayjen Dedi Kusnadi Thamim dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung Sate (18/10).

Dedi, lebih lanjut memaparkan untuk membantu tugas Pemda baik untuk menangkal terjadinya trafficking maupun kekerasan anak dan perempuan, seluruh kekuatan babinsa yang di Jabar tercatat sebanyak 5.300 orang siap dikerahkan.

Tugas tersebut, salah satu bagian dari tupoksi TNI, karena tupoksi TNI tidak hanya dalam perang saja, tetapi juga ada tupoksi untuk menjaga ketertiban dan ketentraman di masyarakat.

Untuk mencegah atau menangkal kasus trafficking atau pun kasus lainnya yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat juga akan bekerja sama  dengan pihak Kepolisian serta aparat sampai Kecamatan.

Dedi, dalam bagian keterangannya memaparkan ada beberapa lokasi yang patut di waspadai yang disinyalir menjadi daerah rawan trafficking diantaranya terminal. Babinsa atas kondisi tersebut, patut untuk terus mewaspadai dengan tindakan preventif.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengajak para Bintara Pembina Desa (Babinsa) Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan aktif memerangi tindak perdagangan manusia (human traffickhing) di Jawa Barat.

Dikatakan, operasi perdagangan manusia, terutama usia produktif dan anak belia, salah satu persoalan yang berkaitan langsung masa depan bangsa. Hal ini karena korbannya sebagian besar kaum perempuan, yang notabene ujung tombak pembinaan tunas generasi penerus bangsa.

Heryawan menyampaikan ajakannya itu pada acara Orientasi Program Kependudukan dan Keluarga Bencana dan Human Trafficking bagi Danramil dan Babinsa se-Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat, 18 Oktober 2013.

Orientasi dihadiri 160 Komandan Komando Rayon Militer (Danramil) dan 360 Babinsa. Turut hadir Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim dan Ketua Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (TP2TP2A) Netty Prasetyani Heryawan.

Gubernur Heryawan menjelaskan posisi kependudukan Jabar sebagai provinsi terpadat di Indonesia. Penduduk Jabar berdasar data Desember 2012, ungkapnya, berada di posisi 44,5 juta jiwa. Urusan kedua terpadat, yakni Jawa Timur.

"Penduduk yang besar, bagi Pemprov Jabar, adalah aset pembangunan karena ditempatkan sebagai subyek dan aset. Kita menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas karena ini syarat untuk melahirkan SDM (sumberdaya manusia) yang unggul," papar Heryawan, seraya memuji keserusan jajaran TNI selama ini dalam menyukseskan program Keluarga Berencana (KB).

Pada saat yang sama, masih ungkap Heryawan, upaya berbagai pihak memerangi tindak perdagangan manusia belum mampu menekan habis kasus human trafficking. Namun, katanya, data menunjukkan tren penurunan kasus perdagangan manusia di Jabar mulai menurun beberapa tahun terakhir.

Di lingkungan Pemprov terdapat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Pedagangan Orang pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Gugus tugas ini bersinergi dengan TP2TP2A serta unit kasus kriminal terhadap kaum perempuan dan anak kepolisian.

"Babinsa, kita pahami, penjaga kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dan, karena kependudukan dan human traffickhing salah satu persoalan bangsa, Babinsa tentu akan berperan aktif," ujar Heryawan.

Gubernur menambahkan juga, politik TNI adalah politik negara. TNI tidak berpihak pada satu kekuatan politik atau kelompkok tertentu. "Karena itu, Pemprov sangat pas bergandengan tangan dengan para Babinsa, termasuk dalam upaya memerangi kasus human trafficking," kata Gubernur. (don)

Selengkapnya »

Kapolda Copot Kapolresta Tasikmalaya

(SJO, BANDUNG) - Mengantuk saat Kapolda Jabar Irjen Pol Suhardi Alius menjelaskan paparan, Kapolresta Tasikmalaya AKBP Iwan Imam dicopot dari jabatanya. Iwan kini diparkir di Mapolda Jabar tanpa memegang jabatan.

Pencopotan Kapolres hingga Jumat masih menjadi bahan perbincangan anggota polisi di Mapolda Jabar. “ Kami membutuhkan pimpinan yang sehat. “Kapolres kurang sehat dan perlu diganti,“ kata Kapolda usai Jumatan ke wartawan di Mapolda Jabar.

Dia menjelaskan, karera kondisi kesehatnya dinilai kurang fit, AKBP Iwan harus diganti. “ Tidak ada persoalan hanya kesehatan saja. Dan kasus kesehatanya sedang ditangani RS Polri Sartika Asih. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan,“ ucapnya.

Kapolda mengakui belum tahu persis hasil pemeriksaan, dengan alasan hanya tim medis yang tahu. “ Kami bukan dokter,“ kilahnya.

Keterangan menyebutkan, AKB Iwan kasusnya kini ditangani tim medis rumah sakit Polda Jabar dan Provost Polda Jabar. Selama diparkir di Polda, Iwan terus menerus menjalani pemeriksaan. (tsk)

Selengkapnya »

Pergub Situs Gunung Padang Rampung Oktober 2013

(SJO, BANDUNG) -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menggodok peraturan gubernur terkait situs megalitikum Gunung Padang Cianjur. Pergub yang poinnya berisi pengamanan Gunung Padang ini ditargetkan rampung pada Oktober 2013.

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengungkapkan, Pemprov perlu membuat pergub karena pengelolaannya akan diambil alih pemerintah pusat. Pergub ini juga diperlukan untuk memudahkan koordinasi upaya penyelamatan dan pengamanan Gunung Padang.

"Tentu agar situs tersebut tidak dirusak pihak tertentu," kata dia.

Deddy mengungkapkan, tim dari pemerintah pusat juga tengah bekerja untuk mengembangkan Gunung Padang dari sisi penelitian dan pembiayaan. Sementara Pemprov Jabar terus mendukung langkah-langkah dalam menyelamatkan situs bersejarah ini.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan juga mengatakan, pemerintah belum memfokuskan pada potensi pariwisata di Gunung Padang.  Heryawan mengaku tidak terburu-buru untuk membangun infrastuktur jalan yang mendukung potensi pariwisata. Jika memang sudah selesai, kata dia, pariwisata kemudian akan ditingkatkan.

"Setelah proses pemugaran, penyelamatan dan eksvakasi selesai, baru infrastruktur dibicarakan,"kata dia.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Cianjur, Tedy Artiawan saat ditemui di Gedung Sate mengatakan, sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 500 juta untuk pembebasan lahan seluas lima hektare. Nantinya, terdapat zonasi di Gunung Padang dan dibangun fasilitas umum seperti perparkiran.

Ia mengatakan, pembebasan lahan tersebut sudah menjadi rencana lama Pemerintah Cianjur. Menurut dia, rencana tersebut tidak ada kaitannya dengan tawaran pemugaran Situs Gunung Padang dengan mengeksvakasinya. Ia mengklaim sebelum tim peneliti turun, pihaknya sudah berencana membebaskan lahan.

Sementara itu, Ketua Tim Riset Mandiri yang juga arkeolog UI, Ali Akbar mengatakan Situs Gunung Padang diperkirakan lebih luas dari yang ada saat ini. Sebelumnya, pemerintah menetapkan luas kawasan cagar budaya situs  3.094 meter persegi. Namun ternyata, luas situs tersebut satu bukit yang pada puncaknya terdapat Situs Gunung Padang dengan lima teras.

"Pada awalnya kami mengira luas keseluruhan 15 hektare, tapi terakhir 25 hektare," kata Ali.

Adapun dari uji karbon yang dilakukan, situs diperkirakan dibuat 500 Sebelum Masehi. Bentuk situs itu berundak dengan Situs Gunung Padang berada pada puncaknya. Sementara kawasan situs yang berada di sekeliling Situs Gunung Padang itu tertutup dan pepohonan.

"Jika semak belukar dan lapisan tanahnya kita kupas, semua lapisan akan terlihat. Satu bukit itu ada megalitikumnya," kata dia.

Ia melanjutkan, penelitian melalui ekskavasi arkeologi sudah memastikan ditemukannya dua lapis struktur bangunan situs itu. Meski demikian, para ahli menemukan kemungkinan masih ada bangunan lagi di dalam bangunan situs tersebut. (r22)

Selengkapnya »

Cipaganti Group Perluas Bisnis Bangun Apartemen

(SJO, BANDUNG) - Cipaganti Group terus berambisi membesarkan bisnisnya. Tahun ini perusahaan travel tersebut kembali membuka usaha baru bidang  hotel dan apartemen melalui the travelhotel Cipaganti-Apartemen.

CEO Cipaganti Grup, Andianto Setiabudi menyatakan pernah membuka hotel di Jalan Rajawali Timur berjumlah 26 kamar namun bisnis tersebut kurang berjalan maksimal. Bahkan terkadang pendapatan hotel hanya cukup untuk menutupi biaya operasional.

Namun demikian bisnis hotel menunjukan prospek cerah setelah Kota Bandung sebagai daerah tujuan wisata. Kota ini pun ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara.

"Bandung jadi menjadi tujuan favorit wisatawan sehingga kita garap bisnis hotel," ujarnya.

Tahun depan, pihaknya berencana membangun 5 hotel serupa di Kota Bandung. Kelima hotel tersebut akan menambah jumlah hotel yang dimiliki Cipaganti Group, seperti di Pangandaran dan Bali.

"Demi mengurangi resiko, apartemen yang dijual bisa sdisewakan ke kita untuk dikelola menjadi hotel," katanya.

Demi mendongkrak pertumbuhan bisnis properti tersebut, pihaknya akan melakukan sinergitas bisnis properti dengan bisnis jasa transportasi seperti shuttle, bus pariwisata, taxi dan Tour Ticketing. Sinergitas tersebut dinilai menguntungkan karena jasa transportasi melayani hampir 300.000 pelanggan per tahun.

"Masing-masing divisi akan kita sinergikan terutama yang cocok seperti properti dengan transportasi." (r22)

Selengkapnya »

Bio Farma Dapat Penghargaan PrimaNiyarta

(SJO, BANDUNG) - PT BioFarma kembali meraih pernghargaan PrimaNiyarta 2013 dari Kementrian Perdagangan RI, untuk kategori Perluasan Pasar Baru. Sebelumnya Bio Farma menerima penghargaan yang sama untuk kategori eksportir terbaik 3 tahun berturut-turut. 

Dalam release-nya, menurut Sekretaris perusahaan PT Bio Farma Rahman Rustan, penghargaan itu diraih atas upaya perluasan pasar baru untuk vaksin manusia ke wilayah Asia, Afrika Selatan dan Mesir.

“Ini adalah hasil dari upaya kita memperluas pasar private baru vaksin untuk manusia ke beberapa negara Asia, seperti Malaysia, Laos dan Pilipina, juga ke negara negara Afrika Selatan, dan Mesir” ungkapnya.

Penyerahan penghargaan diserahkan langsung Wakil Presiden RI Budiono di Jakarta (16/10).

Rahman Rustan juga menyebutkan, Bio Farma idak hanya melakukan peluasan pasar private saja.
“Tidak hanya perluasan pasar private saja yang kita lakukan.

Tetapi juga dengan memenuhi persyaratan internasional yang berkaitan dangan mutu untuk fasilitas, proses produksi, dan produknya sendiri” jelasnya. (rls)

Selengkapnya »

Peluang untuk Pemandu Wisata Berbahasa Mandarin

(SJO, BANDUNG) - Jawa Barat perlu memperbanyak pemandu yang mahir berbahasa Mandarin untuk menyasar pasar wisata Asia Timur terutama China, kata pelaku pariwisata Jabar Anna Michau di Bandung, Jumat.

"Potensi wisatawan China yang bepergian ke luar negeri sekitar 85 juta per tahun dan terus meningkat seiring peningkatan kalangan menengah di sana. Jabar sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia perlu memperbanyak pemandu yang bisa berbahasa Mandarin," kata Anna.

Pengelola biro perjalanan ini menyebutkan, sejauh ini bahasa kerap menjadi kendala dalam memandu wisatawan Asia Timur.

"Terkadang dipaksakan dengan menggunakan bahasa Inggris sehingga kurang maksimal," katanya.

Selain dari agen perjalanan, pemandu yang mahir dalam berbagai bahasa seperti Bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Korea dan Arab juga perlu ada di setiap obyek wisata.

"Bila tujuanya menyasar kawasan Asia Timur khususnya China, jelas harus lebih banyak lagi pemandu berbagasa Mandarin. Sejauh ini memang lulusan sekolah bahasa itu masuk ke instansi hanya sebagian kecil yang masuk sebagai pelaku pariwisata," katanya.

Kepal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat H Nunung Sobari menyebutkan pemandu wisata mahir berbahasa asing terutama Mandarin sangat diperlukan untuk meningkatkan penetrasi ke pasar wisata Asia Timur.

"Selain memandu di perjalanan dan obyek wisata, juga mereka dituntut aktif membantu promosi di jejaring sosial menembus berbagai negara, sehingga terjalin jejaring yang lebih luas lagi," kata Nunung.(ant)

Selengkapnya »

Perwira Polda DIduga Gunakan Narkoba

(SJO, JAKARTA) - Seorang perwira menengah (pamen) di lingkungan Polda Jawa Barat tengah dalam proses investigasi terkait dugaan jika yang bersangkutan menggunakan narkoba. Perwira tersebut kini telah dicopot dari jabatannya dan mendapatkan posisi tak strategis di Mapolda Jawa Barat.

"Informasinya dia positif narkoba. Sekarang sudah dicopot dan tengah dalam proses investigasi," kata seorang sumber di lingkungan Mabes Polri.

Perwira yang dimaksud itu berinisial AKBP II yang merupakan mantan Kapolres di sebuah kabupaten/kota di Jawa Barat.

Kapolda Jawa Barat Irjen Suhardi Alius membenarkan jika dirinya telah mencopot II.

"Saya memang sudah mencopot yang bersangkutan. Itu karena waktu saya paparan yang bersangkutan tidak fokus dan mengantuk. Lalu saya perintahkan untuk dites narkoba. Hasilnya masih pendalaman. Kini yang bersangkutan sudah saya tarik ke Mapolda," katanya.

Dihubungi secara terpisah, Kapus Provost Polri Brigjen E Sunjaya awalnya mengaku belum mengetahui kasus ini dan meminta waktu untuk mengecek ke Kabid Propam Polda Jabar.

"(Setelah saya cek, kejadiannya) saat arahan dari Kapolda, yang bersangkutan tertidur. Lalu ditegur dan beralasan sakit. Saat itu juga langsung diperintah diperiksa dokter hasil pengecekan diketahui positif pengguna (narkoba)," tambahnya.

Selengkapnya »

Unesco Tetapkan Bandung Sebagai Kota Wisata Dunia

(SJO, BANDUNG) - Kota Bandung yang memiliki bebagai kelebihan, mulai dari alamnya yang masih sejuk, seni dan budaya, kreativitas masyarakatnya, serta fashionnya, akhirnya ditetapkan sebagai kota wisata dunia oleh Unesco.

Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung, Herry Nurhayat mengatakan, penetapan Kota Bandung sebagai salah satu kota wisata dunia oleh Unesco ada tanggal 25 September 2013 lalu.

“Penetapan Kota Bandung sebagai kota wisata dunia dilakukan kota Beijing, China pada 25 September lalu,” ujar Herry.

Menurut Herry, setelah ditetapkannya Kota Bandung sebagai kota wisata dunia oleh Unesco, pihaknya harus mulai dan terus membenahi diri berbagai infrastruktur serta, keamanan dan kenyamanan berbagai tempat tujuan wisata

“Nantinya kedepan setiap wisatawan yang datang harus mengetahui wisata apa saja wisata yang ada di Kota Bandung,” ucapnya.

Selain itu menurut Herry, untuk mendongkar jumlah wisatawan yang adatang ke Bandung, semua fasilitasi hotel harus repsentatif dengan di dukung oleh transportasi yang aman dan nyaman jika wisatawan akan bepergian ke tempat wisata.

“Di beberapa tempat, harus ada penunjuk-penunjuk ke tempat dan transportasi wisata yang lebih jelas, sehingga memudahkan wisatawan untuk datang,” katanya.

Herry mengatakan, anggaran yang diperlukan untuk mendukung semua fasilitas dan infrasturktur yang diperlukan untuk sector pariwisara tersebut baru bisa dilakukan dalam anggaran perubahan.

“Kita bisa kerjakan segala kebutuhan diperubahan anggaran, itu artinya bisa dilakukan secepatnya,” pungkasnya. (r22)

Selengkapnya »

BJB Targetkan Jumlah Penabung Tahun ini Jadi 3 Juta

(SJO, BANDUNG) - Bank Jawa Barat dan Banten (bjb) terus mendorong pertumbuhan jumlah rekening nasabah melalui program tabungan. Terlebih pada tahun ini, Bank bjb menargetkan  pertumbuhan jumlah rekening mencapai dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Utama  Bank bjb Bien Subiantoro mengatakan, pihaknya sangat optimis jumlah rekening nasabah pada tahun ini bisa naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Terlebih hingga september 2013 ini jumlah rekening nasabah bank bjb telah mencapai 2,7 juta rekening,

"Pada tahun lalu jumlah nasabah bank bjb mencapai hingga 1,5 juta rekening. Sedangkan target kita tahun ini jumlah rekening bisa mencapai 3 juta, oleh karena itulah kita optimis jumlah tersebut bisa tercapai," jelas Bien kepada wartawan disela acara Gerakan Indonesia Menabung yang digelar di halaman gedung sate, Minggu (13/10).

Keoptimisan pencapaian target tersebut pun seiring dengan gerakan Indonesia menabung yang saat ini dilakukan. Terlebih Bank bjb sendiri memiliki program Tabunganku dan program tabungan untuk usia dini.

Menurutnya, gerakan Indonesia menabung sendiri merupakan salah satu upaya untuk menanamkan menabung pada usia dini. Dimana program tersebut tidak dipungut biaya administrasi.

Selain itu, lanjutnya,  bank bjb pun terus menggenjot program tabungan dengan masuk ke sekolah sekolah dan perguruan tinggi. Sehingga hal tersebut pun bisa mendorong kinerja perusahaan.

Sampai September 2013 ini, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank bjb telah mencapai Rp 53 triliun. Angka tersebut berasal dari Giro sebesar Rp 13 triliun, tabungan Rp 8,5 triliun dan sisanya deposito.

"Untuk tabungan sendiri kita targetkan hingga akhir tahun ini bisa mencapai sekitar Rp 10 trilyun, dan kita cukup optimis dengan itu," jelasnya.

Dikatakannya perolehan DPK sebesar Rp 53 trilyun tersebut sangat bagus. Terlebih realisasi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi penghimpunan DPK pada 2012 yang hanya mencapai Rp 50,6 triliun dan 2011 sekitar Rp 37 triliun.

"Selama ini kita terus mendorong peningkatan DPK, salah satunya melalui program tabungan," katanya. (adv)

Selengkapnya »

FOKSI Selamatkan Macan Tutul Jawa

(SJO, SUKABUMI) - Seekor macan tutul jawa (Panthera pardus melas) berhasil diselamatkan dari ancaman kematian oleh Tim dari Forum Konservasi Satwaliar Indonesia (FOKSI), Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua, Bogor, dan warga.

Anggota tim rescue dari TSI, Hendra mengatakan, tim berhasil menangkap hidup-hidup seekor macan tutul jawa di daerah Jampang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat.
“Satwa dilindungi itu selanjutnya dibawa untuk dititipkan ke TSI Cisarua, Bogor,” ujar Hendra.

Menurut Hendra, macan tutul tersebut masuk ke kandang perangkap yang disiapkan tim sejak hari Sabtu (12/10) setelah ada permintaan warga lewat surat agar macan tutul ditangkap.
“Sebelum membuat perangkap, pada Jumat (11/10), tim dari TSI Bogor memeriksa jalur lintas macan tutul berdasarkan laporan warga. Dari penelusuran, tim mendapatkan jejak samar kaki depan macan dan menemukan sisa kotorannya,” ucapnya.

Hendra menuturkan, setelah pihaknya yakin jejak tersebut merupakan macan tutul, tim menempatkan dua kandang besi dari TSI, masing-masing sebuah kandang berisi daging ayam mentah dipakai sebagai perangkap dan kandang kedua di sebelahnya yang terkunci diisi seekor kambing hidup sebagai pengumpan.

“Perangkap dipasang di Kampung Ciangsana, Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas. Sabtu malam, sekitar pukul 22.00 WIB, diduga macan telah masuk perangkap. “ kata Hendra.
Hendra mengatakan, pada Minggu (13/10) pagi tim dan warga mendatangi perangkap, dan di dalamnya ada macan tutul jantan dewasa, berusia sekitar 8-9 tahun, dengan panjang dari ujung hidung hingga ujung ekor sekitar 170-180 cm.

“Bobotnya diperkirakan 45-50 kilogram, kita bersama warga mengangkut macan dengan berjalan kaki ke kandang transit di rumah kabin yang berjarak sekitar 1,5 jam perjalanan,” tuturnya.
Hendra menyatakan,  keberhasilan penangkapan hidup-hidup macan tutul itu rencananya akan menjadi model terapan di wilayah tersebut, yang diduga macan tutul masih banyak dan sering turun ke wilayah kampung-kampung Desa Girimukti.

“Sejak 1980 sudah lebih dari 10 macan yang dihabisi dalam perangkap kandang  bamboo,” pungkasnya. (skb)

Selengkapnya »

Gubernur Apresiasi Penyerahan Aset Pemkot ke Pemkab Tasikmalaya

(SJO, BANDUNG) -Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyambut baik dan memberikan apresiasi atas berlangsungnya penandatanganan kesepakatan bersama tentang penyelesaian aset milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Hadir Bupati dan Walikota Tasikmalaya beserta jajaran, anggota DPRD Kota dan Kabupaten Tasikmalaya serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), di Ruang Sanggabuana, Gedung Sate, Jl Diponegoro 22 Kota Bandung, Rabu (16/10) pagi.

Dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian aset antara Pemkab dan Kota Tasikmalaya, diantaranya; UU No.10/2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya; UU No. 32/2004 tentang Pemda;
PP No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;PP No. 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah; Kepmendagrii No. 42/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk; Kepgub Jawa Barat No. 030.05/Kep1828-Otdaksm/2009 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyerahan Aset;

Seperti diketahui Kota Tasikmalaya dibentuk pada 21 Juni 2001 berdasarkan UU No. 10/2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. Ketentuan dalam Pasal 14 UU No. 10/2001 tersebut, mengamanatkan bahwa pasca terbentukya Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Tasikmalaya sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya berupa pegawai, tanah, bangunan, barang begerak dan barang tidak bergerak yang berada di Kota Tasikmalaya, selambat-lambatnya dalam waktu 1 tahun, terhitung sejak diresmikan pembentukan Kota Tasikmalaya.

Khusus terkait dengan Pemprov Jawa Barat berkewajiban menyelesaikannya sesuai kewenangan berdasarkan Pasal 198 ayat (1) UU No. 32/2004 tentang Pemda jo Pasal 4 huruf g PP No. 19/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan, yakni; Membentuk Tim Penyelesaian Aset Kabupaten/Kota Tasikmalaya melalui Kepgub Jawa Barat Nomor 030.05/kep/1828/Otdaksm/2009 tentang Tim Fasilitasi Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya;

Kemudian Pemprov Jabar juga sudah menginventarisasi aset milik Pemkab Tasikmalaya sebagai proses penyerahan kepada Pemkot Tasikmalaya. Lalu membuat program dan kegiatan fasilitasi penyelesaian aset pemekaran Kabupaten/Kota tasikmalaya melalui anggaran  tahun 2013. Juga sudah ditindaklanjuti dengan pertemuan  antara Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Tasikmalaya pada 10 oktober 2013 lalu.

Dan puncak dari seluruh proses tersebut yakni penandatangan naskah Kesepakatan Bersama Tentang Penyelesaian Aset Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Yang Terletak Di Wilayah Kota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat, Bupati Tasikmalaya, Dan Walikota Tasikmalaya, sebagai langkah penyelesaian akhir permasalahan penyerahan aset antara Pemerintah Kabupaten Dan Kota Tasikmalaya yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 ini.

Dengan diakhirinya penyelesaian masalah ini, Heryawan berharap  tingkat efesiensi dan efektifitas pelayanan publik menjadi lebih baik lagi.  Selanjutnya mampu memantapkan hubungan keterkaitan dan keserasian diantara kedua daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Pemerintah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya agar memegang komitmen dan melaksanakan Kesepakatan Bersama dimaksud dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab sebagai wujud kebersamaan," tegasnya saat memberikan pengarahan.

Lebih lanjut Heryawan meminta agar Pemerintah Kabupaten segera menyerahkan aset kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya, sebagaimana telah disepakati dalam Kesepakatan Bersama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya agar segera menghibahkan kembali beberapa aset yang telah disepakati bersama kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. "Ini semua wujud kekompakan dan kebersamaan dalam rangka memajukan dan mensejahterakan masyarakat," ujarnya. (don)

Selengkapnya »

Aher Sembelih Sendiri Hewan Qurbannya

(SJO, BANDUNG) - Gubernur Ahmad Heryawan menyembelih sendiri hewan kurbanya bertempat di Halaman Belakang Gedung Negara Pakuan, usai melaksanakan Shalat Sunnat Iedul Adha yang diselenggarakan di Lap. Gasibu, Selasa (15/10).

Sebanyak delapan ekor kambing dan satu ekor sapi disembelih sendiri oleh Ahmad Heryawan dengan tanpa ada kelelahan, karena memang ia sudah terbiasa menyembelih sendiri hewan qurban. "Saya berkurban dan menyembelihnya, ini sudah yang keenam kalinya", jelas Gubernur Ahmad Heryawan.

"Kepada para wartawan Heryawan menjelaskan, bahwa dalam rangka menciptakan kesejahteraan hewan maka menyembelih hewan qurban selain mengikuti syariat Islam, juga harus menggunakan pisau yang tajam. "Hewan qurban yang memang diperuntukan disembelih akan mendukung niat keikhlasan seseorang menunaikan qurbannya"."Berangkat dari niat yang ikhlas dan keimanan, qurban kita diterima Allah SWT.

Daging hewan qurban yang terkumpul, nantinya akan dibagikan kepada para petugas yang ada di Gedung Pakuan dan masyarakat sekitarnya.

Pada kesempatan itu, Ahmad Heryawan sempat memberikan daging hewan qurban kepada para wartawan yang sejak pagi ikut memantau dan memonitor penyelenggaraan shalat ied dan pemotongan hewan qurban.(don)

Selengkapnya »

Polda Qurban 39 Ekor Sapi dan Kambing

(SJO, BANDUNG) - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) membagikan sekitar enam ribu paket kurban, pada Idul Adha 1434 Hijriah, Selasa (15/10/2013).

Ribuan paket daging kurban itu, dibagikan ke yayasan-yayasan, pondok pesantren, keluarga besar Polda Jabar serta masyarakat di sekitar Mapolda Jabar.

Jumlah hewan kurban yang terkumpul di Mapolda Jabar sebanyak 39 ekor. Itu terdiri atas 23 ekor sapi dan 16 ekor domba. Hewan kurban tersebut, berasal dari Kapolda Jabar Irjen Suhardi Alius, Wakapolda Jabar Brigjen Rycko Amelza Dahniel, para pejabat utama Polda Jabar serta anggota Mapolda Jabar.

Sebelum membagikan daging kurban secara simbolis, Kapolda beserta Wakapolda melaksanakan Sholat Iduladha 1434 H di lapangan Mapolda Jabar. Sholat Iduladha kali ini, diikuti juga oleh para pejabat utama Polda Jabar, anggota Mapolda Jabar serta masyarakat sekitar.

Pada saat itu, bertindak selaku imam dan khotib KH Aang Ridwan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

Setelah pelaksanaan Sholat Iduladha, barulah dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Diawali dengan penyerahan secara simbolis hewan kurban dari Kapolda kepada Ketua Panitia Karo SDM Polda Jabar Kombes Pol Bambang. (r22)

Selengkapnya »

Rencananya Kasus penipuan 1,6 Miliar P21 Kejati Jabar Hari Ini

(SJO, BANDUNG)Rencananya hari ini Kasus penipuan 1,6 Miliar dengan tersangka RAW, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat akan P21 ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar). Informasi diperoleh setelah tim mendapat informasi dari pelapor Haminudyn Fariza  “Insya allah besok atau lusa (Hari ini 11/10-Red) berkas akan P21 dari Polda Jabar ke Kejati, agak terlambat karena penyidiknya ada yang sedang sakit” jelasnya via seluler pada tim Seputarjabar Online.

Beberapa hari sebelumnya beredar kabar bahwa kasus tersebut telah dilimpahkan ke Kejati Jabar, dari hasil penelusuran, tim Seputarjabar Online segera mengecek kebenaran kabar tersebut, tim menemui Kabagpenum Kejati Jabar Koswara. Hasil yang diperoleh berkas masih di Polda Jabar “Berkas belum masuk masih di Polda Jabar” jelas Koswara pada wartawandi ruang kerjanya, Rabu (09/10) sore.

Sebelumnya Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) dalami kasus penipuan Rp 1,6 miliar pasca penetapan RAW, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB) sebagai tersangka beberapa waktu lalu oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Jabar.

Pada tanggal 10 Juni 2013 korban Hamynudin Fariza akrab disapa Hamy melaporkan dua orang petinggi PT PBB dan Ketua Panpel ke Polda Jabar dengan nomor LBP/514/VI/2012/JABAR, atas dugaan terjadi penipuan terkait kucuran dana yang digelotorkannya dengan iming-iming menjadi Panitia Pelaksana (Panpel) Laga Indonesia Super League (ISL) 2012/2013. Karena kecintaanya pada Persib Hamy tidak tanggung-tanggung menggelontorkana dana miliaran rupiah.

Dalam kasus penipuan miliaran yang dilakukan petinggi PT PBB itu, pada Agustus lalu polisi sudah memanggil  ke 12 orang saksi untuk diperiksa, termasuk pelapor dan terlapor serta beberapa pihak terkait..(Sc/Dn)

Selengkapnya »

TCW Petanyakan Pengusutan Kasus Korupsi di Tasikmalaya

(SJO, TASIKMALAYA) - Tasikmalaya Corruption Watch (TCW) menyebutkan beberapa kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, belum tuntas.

"Tercatat ada beberapa kasus yang dilaporkan mandeg di kepolisian maupun di kejaksaan, sampai sekarang belum jelas penyelesaiannya," kata Koordinator TCW, Dadih Abdul Hadi kepada wartawan, Minggu (13/10).

Ia menyebutkan ada tiga kasus dugaan korupsi yang dilaporkan ke lembaga penegak hukum yakni pertama pemotongan dana aspirasi tahun 2010 kedua penyelewengan proses penjualan sejumlah kendaraan dan alat berat, ketiga yang baru  dilaporkan yakni perjalanan dinas.

Ketiga kasus yang dilaporkan itu, kata Dadih diduga melibatkan orang yang sama yakni Uu Ruzhanul Ulum yang menjabat sebagai kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya.

"Dugaan korupsi pemotongan dana aspirasi mandeg di Kejaksaan Tinggi, kasus penjualan aset daerah, mandeg di polres, sekarang yang baru soal perjalanan dinas khawatir mandeg juga," kata Dadih.

Ia menjelaskan, kasus dugaan korupsi sebelumnya yakni dugaan korupsi pemotongan dana aspirasi terhadap 27 desa di Kecamatan Manonjaya tahun 2010.

Dugaan korupsi tersebut, kata Dadih diduga melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang dijabat oleh Uu Ruzhanul Ulum, bahkan sempat diselidiki Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

"Kasus itu (dugaan korupsi pemotongan dana aspirasi) kala itu Uu sempat disidik petugas, namun akhirnya kasusnya tidak jelas," kata Dadih.

Kasus kedua, kata Dadih, tentang dugaan penyelewengan proses penjualan sejumlah kendaraan dan alat berat di Bagian Aset Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Tasikmalaya.

Kasus tersebut, ia melanjutkan, telah dilaporkan ke Polres Tasikmalaya karena diduga bupati membeli mobil dengan harga Rp2,5 juta tanpa melalui proses lelang.

"Mobil Rocky dijual tanpa lelang, mobilnya dipakai bupati dimodif pakai offroad, ini jelas dinilai ada dugaan penyelewengan, sayang penyelesaian kasusnya tidak jelas," katanya.

Terakhir dugaan kasus korupsi yang dilaporkan, kata Dadih, yakni dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp902 juta yang dihabiskan dalam satu malam.

Dugaan korupsi perjalanan dinas itu, lanjut Dadih, sudah dilaporkan TCW ke Polres Tasikmalaya, bahkan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam melaporkannya ke Polda Jabar dan Kejaksaan Tinggi Jabar.

"Beberapa kasus dugaan korupsi ini, para aktivis anti-korupsi harus merapatkan barisan, mengawal kasus hingga tuntas, jangan sampai masyarakat dianiaya pejabat publiknya sendiri," katanya. (ant)

Selengkapnya »

Kualitas AIr Tujuh Sungai di Jabar Sangat Buruk

(SJO, BANDUNG) - Kualitas air tujuh aliran sungai utama di Provinsi Jawa Barat tergolong mutu D atau kondisi sangat buruk. Tujuh sungai yang kondisi airnya tidak layak konsumsi itu adalah Sungai Cimanuk, Citarum, Cisadena, Kali Bekali, Ciliwung, Citanduy dan Cilamaya.

Buruknya kualitas air ini mengemuka setelah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat melakukan survei dan penelitian.

“Kondisi ini disebabkan banyaknya limbah yang masuk sungai dari industri, rumah sakit, peternakan dan pertanian,” kata Kepala BPLH Jabar  Dr. Ir. Anang Sudarna, M.Sc, Ph.D. melalui Kasubag Kehumasan Ahmad Efrizal kepada LICOM saat ditemui di situ Cisanti (hulu Sungai Citarum).

Menurut Afrizal, untuk parameter oksigen terlarut, yang merupakan indicator kesegaran air, dibeberapa lokasi sepanjang aliran sungai Citarum  kadarnya sangat rendah bahkan ada yang mencapai nol. Seperti di wilyah Sapan, Cijeruk, Dayeuhkolot dan Barujul.

Berdasarkan survei dan penelitian BPLHD Jabar, di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, tidak satu lokasipun yang kualitas airnya  memenuhi kreteria mutu air kelas II. Karena dari hasil penelitian banyak terdapat kandungan koli tinja, oksigen terlarut, BOD, COD, dan zat tersuspensi pada semua lokasi.

Permasalahan pencemaran lingkungan ini, bagi BPLD Jabar sebagai leading sector dalam pengelolaan lingkungan memberikan perhatian khusus.

Sedangkan terkait kunjungan Wagub Jabar ke hulu sungai Citarum diharapkan akan memberikan prespektif terhadap kebijakan  serta pengelolaan DAS Citarum menjadi lebih tepat sesuai dengan kondisi actual.

Afrizal meminta, kerjasama terpadu antar OPD dan instasi lainnya serta masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai Citarum dapat bersama-sama dalam mengelolaan DAS Citarum secara berkelanjutan. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan lingkungan yang sehat dan berkualitas. (r22)

Selengkapnya »

Polisi Usut Perusakan Kantor KPUD Cirebon

(SJO, CIREBON) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon non aktif, Tasiya Soemadi Algotas diperiksa Satuan Unit Reserse Kriminal Polres Cirebon terkait insiden perusakan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon, Sabtu (12/10/2013) petang.

Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus yang diduga berawal dari unjuk rasa usai rapat pleno terbuka di depan asrama haji Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon itu.

Hal itu dikatakan Kapolres Cirebon, AKBP Irman Sugema, menurutnya sejauh ini pihaknya masih belum bisa memastikan siapa pelaku perusakan tersebut. Hanya saja, kasus ini menjadi perhatian serius pihak kepolisian Polres Cirebon untuk mengungkapnya sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Meskipun demikian, Irman membenarkan bahwa pihaknya telah memeriksa beberapa orang saksi, termasuk Tasiya Soemadi Algotas yang juga merupakan calon wakil bupati yang tidak puas dengan hasil sidang pleno rekapitulasi suara Pemilukada Kabupaten Cirebon putaran pertama di asrama haji Watubelah, Sabtu (12/10) lalu.

Sebelumnya, Irman menjelaskan, perusakan ruangan ketua di kantor KPU Kabupaten Cirebon terjadi pada Sabtu (12/10/2013) sekitar pukul 16.00 WIB. Berdasarkan keterangan saksi pegawai KPU Kabupaten Cirebon, kejadian bermula ketika sekelompok orang datang dan memaksa untuk bertemu dengan Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Iding Wahidin.

Seperti diketahui saat itu Iding sendiri masih berada di asrama haji Watubelah untuk memimpin sidang pleno rekapitulasi suara Pemilukada putaran pertama.Bersama anggota KPU lainya, dan sejumlah undangan.

“Kecewa tidak bisa bertemu Ketua KPU, mereka memaksa masuk ke ruang Ketua KPU kemudian melakukan pengrusakan,” kata Irman.

Irman menambahkan, sekelompok orang tak dikenal itu berupaya mencari sesuatu di ruang Ketua KPU, mereka tidak berhasil menemukan apa yang dicari. Akibatnya, mereka melampiaskan kekecewaan dengan melakukan perusakan ruang Ketua KPU, termasuk memecahkan kaca meja Ketua KPU dengan tempat abu rokok (asbak), merusak mesin fax serta mencabut telepone kantor, bahkan satu buah pot bungan yang berada di pintu masuk turut menjadi sasaran (dipecahkan).

Berdasarkan berita acara laporan (BAP) Nomor 829/B/X/2013/JABAR/RES CRB, yang diterima Satuan Reserse Kriminal Polres Cirebon, perusakan tersebut juga dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan. Selain menyebabkan kerusakan, kelompok orang tak dikenal itu juga mengambil telefon seluler milik pelapor, AS (44 tahun), salah seorang pegawai KPU kabupaten Cirebon.

Dalam laporan tersebut, AS juga mengungkapkan bahwa para pelaku kemudian masuk ke ruang Ketua KPU dan mengacak-acak ruangan tersebut. Tidak hanya itu, salah seorang dari mereka memecahkan kaca meja Ketua KPU dengan menggunakan asbak.

Sementara itu, Ketua KPU Iding Wahidin tidak berkomentar bayak, pihaknya menyerahkan penanganan kasus tersebut pada polisi. Justru Iding mengaku tetap akan fokus untuk mempersiapkan tahapan Pemilukada Kabupaten Cirebon selanjutnya.

Berdasarkan pengamatan, pascaperusakan, puluhan anggota Polri dan TNI menjaga ketat Kantor KPU Kabupaten Cirebon. Penjagaan ketat diakui Irman sebagai langkah antisipasi agar kejadian yang sama tidak terulang.

“Kami menempatkan anggota di kantor KPU untuk berjaga 24 jam sampai suasana benar-benar tenang dan kondusif. Selain itu, kami juga memberikan penjagaan untuk ketua, anggota dan pegawai KPU,” tutur Irman. (crb)

Selengkapnya »

TMMD Disusun Dengan Sistem Bottom up planning

(SJO, SUMEDANG) Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim selaku Penanggungjawab Kegiatan Operasi membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-91 di wilayah Kodam III/Siliwangi bertempat di Lapangan Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Rabu (9/10).

Program TMMD ke-91 tahun 2013 di wilayah Kodam III/Siliwangi secara serentak dilaksanakan di enam wilayah yakni Kodim 0610/Sumedang dengan Inspektur Upacara pangdam III/Slw Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim, Kodim 0622/Kab. Sukabumi Inspektur Upacara Danrem 061/Suryakancana bertempat di lapangan Desa Jampang Tengah, Kodim 0612/Tasikmalaya Inspektur Upacara Danlanud Husein bertempat dilapangan Desa Cipicung Culamega, Kodim 0605/Subang bertempat di Desa Tenjolaya Kasomalang dengan Inspektur Upacara Danlanud Surya Dharma, Kodim 0617/Majalengka Inspektur Upacara Danrem 063/SGJ bertempat di Desa Wanajaya Kasokandel dan Kodim 0623/Cilegon Inspektur Upacara Danrem 064/MY bertempat di Lapangan Kel. Bulakan Kec. Cibeber kota Cilegon,  kegiatan TMMD akan berlangsung selama tiga minggu  (9 s.d. 29 Oktober 2013).

Sebelum membuka kegiatan TMMD, Pangdam III/Siliwangi menerima paparan dari Dandim 0610/Sumedang tentang kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan di wilayah Kodim 0610/Sumedang. Turut hadir pada kesempatan itu Ketua DPRD Kab Sumedang, Wakil Bupati Sumedang, Ketua BPMAD, para camat di wilayah Sumedang, Kapolres Sumedang, Danrem 062/Tn, Irdam, para Asisten dan Kabalak jajaran Kodam III/Siliwangi, tokoh agama dan tokoh  masyarakat.

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Budiman selaku Penanggungjawab Operasi (PJO) dalam sambutannya yang dibacakan Pangdam III/Siliwangi mengungkapkan program TMMD adalah program terpadu lintas sektoral yang melibatkan TNI, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta segenap lapisan masyarakat.

Program TMMD menurut Kasad diharapkan dapat mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah, mengingat proses perencanaannya selalu diawali dengan melibatkan berbagai instansi dan masyarakat, serta disusun dengan sistem “bottom up planning”.

Kasad menjelaskan melalui koordinasi secara intensif mulai dari musyawarah tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat pusat, berbagai sasaran fisik seperti pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta sasaran non fisik yang dibutuhkan masyarakat, selanjutnya ditetapkan sebagai sasaran kegiatan TMMD. Mekanisme tersebut dilaksanakan agar program TMMD sebagai salah satu operasi bakti TNI benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.

Kasad menegaskan bahwa peran dan kerjasama yang erat dari semua stakeholder  baik kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan swasta yang didukung oleh partisipasi aktif seluruh masyarakat merupakan penentu keberhasilan TMMD.

Dalam pelaksanaan kegiatan TMMD, menurut Kasad sasaran fisik yang menjadi prioritas adalah daerah miskin/tertinggal, daerah terisolir/terpencil, daerah perbatasan/pulau terdepan, daerah kumuh perkotaan, daerah terkena bencana alam dan daerah rawan konflik. Penentuan sasaran tersebut, diharapkan akan dapat mempercepat pembangunan di daerah, sehingga berbagai ketertinggalan dan permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin.

Sedangkan sasaran kegiatan non fisik lanjutnya diarahkan untuk meningkatkan wawasan dan semangat kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menumbuhkan kesadaran bela negara, sehingga terwujud masyarakat yang berkualitas dan memiliki ketahanan wilayah yang tangguh dalam menghadapi setiap permasalahan dan persoalan bangsa yang semakin kompleks dewasa ini. Sekaligus untuk mendorong tumbuhnya inovasi dan kreasi masyarakat di daerah dalam meningkatkan kualitas hidup, menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dan memantapkan budaya gotong-royong dalam membangun daerahnya sendiri. (Pendam III/Slw/bBN)

Selengkapnya »

Setelak Akil Mochatr Ditangkap, Banyak Calon Kepala Daerah Berkicau

(SJO, JAKARTA) - Pascapenangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar terkait suap sengketa pilkada, satu per satu calon kepala daerah yang kecewa karena merasa dirugikan saat bersengketa di MK "berkicau".

Setelah Rieke Diah Pitaloka alias Oneng mengaku diminta Rp 20 miliar oleh oknum yang bisa memuluskan kemenangan di sengketa Pilkada Jabar, calon Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Atmari, dan beberapa calon pimpinan daerah atau pihak lainnya juga berkicau.

Atmari juga melaporkan kejanggalan dalam pengambilan putusan di MK atas sengketa Pilkada Tanah Laut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhir pekan lalu.

Sengketa Pilkada Tanah Laut (Tala) sesungguhnya sudah diputus MK pada 30 Mei lalu. Artinya, tak ada lagi upaya yang bisa untuk "menganulir" putusan MK. Hanya saja, Atmari merasa ada kejanggalan dalam putusan MK yang menguatkan kemenangan pasangan Bambang Alamsyah-Sukamta tersebut.

Dalam laporannya, Atmari menyebutkan, sebagai pemohon, pihaknya sudah menghadirkan 23 jenis barang bukti untuk membuktikan adanya kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilkada Tanah Laut. Namun, upaya Atmari tak memberi hasil sebagaimana diharapkan. MK tidak mempertimbangkan alat bukti tentang kecurangan Pilkada Tala. "Patut diduga ada penyuapan dalam proses pembuatan putusan itu," kata Atmari di Jakarta, kemarin.

Pria yang berpasangan dengan M Nur itu menjelaskan, anaknya pernah didatangi oleh orang yang mengaku utusan MK ketika sengketa Pemilukada Tala masih dalam proses persidangan. Tak hanya itu, orang yang mengaku utusan MK itu juga mengklaim dekat dengan Akil Mochtar.

Tudingan suap juga "dikicaukan" terkait Pilgub Bali. Namun mantan Ketua Tim Pemenangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta), Made Mudarta membantah telah menyuap Ketua MK nonaktif Akil Mochtar, sebesar Rp 80 miliar hingga Rp 200 miliar.

Menurut Mudarta, tudingan suap pada Pilgub Bali tidak berdasar sama sekali. Meski begitu, ia memastikan, tim pemenangan pasangan Pasti-Kerta tidak akan menempuh langkah-langkah hukum terkait tudingan suap itu. Sebab, ia tahu betul jika partai koalisi yang mengusung paket Pasti-Kerta tidak memiliki uang sebanyak Rp 80-200 miliar seperti yang dituduhkan.

Mudarta mengatakan, Pilgub Bali sudah diputuskan MK. Keputusan itu, sudah yang paling adil untuk rakyat Bali. Mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan, putusan MK yang memenangkan Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dalam sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, padahal bupatinya telah ditangkap KPK bersama Ketua MK Akil Mochtar akibat suap Rp 3 miliar, itu sudah konsekuensi.

"Ini adalah risiko yang diterima MK akibat peristiwa suap Akil Mochtar," kata Mahfud di Jakarta, kemarin.

Mahfud mengatakan, keraguan berbagai kalangan atas putusan MK adalah hal biasa. Momentum penangkapan Akil juga bisa dimanfaatkan oleh para pihak yang selama ini kalah sengketa. "Sekalipun putusan MK benar, ada yang mengatakan keputusannya dimanipulasi. Bahkan ada orang yang ikut pilkada tahun 2007 mengatakan pernah diminta suap oleh MK. Padahal tahun 2007 MK belum menyidangkan pilkada," kata Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud MD merasa perlu membuka Posko untuk menampung maraknya laporan dari berbagai elemen masyarakat atas putusan MK, terutama terkait perkara sengketa Pilkada. "Ini penting karena masyarakat yang tidak puas atas keputusan MK tak tahu harus mengadu ke mana," katanya.

Posko ini hanya melayani dua jenis pengaduan saja, yakni terkait etika hakim MK dan dugaan suap hakim MK atas putusan-putusannya. "Jika mencakup korupsi atau penyuapan, maka kami akan beri konsultasi dan melanjutkan ke KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Tapi dengan syarat tentu harus ada bukti indikasi awal," katanya.

Sedangkan kasus menyangkut pelanggaran etika hakim, keputusan tidak profesional, pihaknya akan melakukan eksaminasi. "Terkait pelanggaran etika, kami akan sampaikan ke majelis etik. Sudah ada dua pengaduan, tapi belum bisa saya katakan detilnya," kata Mahfud.

Ketua Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) MK Harjono menyatakan tidak masalah kalau calon gubernur, bupati atau wali kota yang merasa dipermainkan hakim-hakim MK buka-bukaan, termasuk Rieke dan Atmari. "Nggak apa-apa dibuka semua," ujar Harjono. (r21/sk))

Selengkapnya »

Wagub : Perlu Duduk Bersama Kembali untuk Pengelolaan Citarum

(SJO, BANDUNG) -DAS Citarum telah digarap oleh berbagai Instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dan garapan masing-masing.  Namun masalah Citarum masih belum tuntas.  Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar pada kunjungan kerjanya berdialog dengan sebagian besar stakeholder dan mengaku memperoleh banyak masukan.

Deddy mengatakan, dalam pengelolaan DAS Citarum perlu duduk bersama kembali diantara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan berbagai stakeholder  terkait, agar dampak program atau kegiatan yang telah dilakukan berbagai pihak terlihat hasilnya secara signifikan. Ini ditegaskan Deddy Mizwar di sela-sela kunjungan kerja dua hari menyusuri DAS Citarum saat ditemui media di Danau Cisanti, Kabupaten Bandung, Minggu (13/9).

Menurut Deddy, lingkungan sudah diperbaiki jauh lebih baik dibandingkan 10 tahun yang lalu. "Berbagai pihak juga sudah bekerja maksimal, namun dampak kerusakan menuju kota belum terlihat secara signifikan oleh karena itu  diperlukan adanya kerja bersama-sama secara opimal," katanya.

Dirinya mengajak berbagai stakeholder duduk bersama hilangkan ego sektoral untuk menyelesaikan masalah lingkungan. "Mulai dari penataan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan, dan memberikan edukasi kepada masyarakat menjaga lingkungan serta menghilangkan kebiasaan buruk membuang sampah ke sungai," ujar Deddy Mizwar.

Deddy  berharap ada kesadaran masyarakat terhadap lingkungan tanpa mengganggu kegiatan ekonomi,  "kawasan jadi bagus ekonomi masyarakat meningkat."

Berkaitan dengan pengelolaan sampah,  Deddy berpesan agar jangan dulu menjustifikasi masyarakat. Diperlukan evaluasi, kemungkinan ada sarana prasarana yang belum dipenuhi oleh pemerintah seperti Tempat Pembuangan Akhir dan tempat pengolahan sampah. 

Deddy Mizwar yang dalam kunjungan kerjanya  berkemah di lokasi Wanawisata Danau Cisanti, Kertasari Kabupaten Bandung, memanfaatkan untuk banyak berdilog dan menghimpun berbagi masukan.

Selanjutnya Wagub Deddy Mizwar beserta rombongan melaksanakan  restocking/menebar 11.500 bibit ikan mas, nila,tawes di danau Cisanti Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Ia juga melakukan penanaman pohon kopi di area kawasan Wanawisata Situ Cisanti.

Pada kesempatan itu Wagub juga meninjau kondisi mata air yang terletak di kawasan Danau Cisanti serta  melakukan kunjungan kerja ke Star Energy Gheothermal Kertamanah Pangalengan.

Hadir pada kegiatan tersebut  Kepala  Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Prov. Jawa Barat Anang Sudarna, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Jabar Budi Susatijo, Kepala Dinas Peternakan Prov. Jabar Koesmayadi, Kepala Dinas PSDA Ptov. Jabar Supriyanto, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jabar Jaffar,  Kepala Kepala Dinas ESDM Prov Jabar Sumarwan,  Kepala Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Jabar R. Ruddy Gandakusumah, Kepala Perum Perhutani Unit III Dadang, unsur pemerintah Kabupaten Bandung dan Kecamatan Pangalengan.(w22)

Selengkapnya »

Putusan Penyertaan Modal Pemprov ke BJB Syariah Tunggu Pleno Dewan

(SJO, BANDUNG) - Sehubungan dengan usulan penyertaan modal untuk BJB Syariah (BJBS) yang diusulkan oleh pihak Pemprov. Jabar, pihak Pansus sudah mendalami usulan tersebut, baik melalui   kunjungan kerja, studi banding dan konsultasi.

Tahapan terakhir menjelang setuju atau tidaknya usulan tersebut menjadi Perda akan ada pleno yang diikuti semua Fraksi.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut, usulan penyertaan modal untuk BJB Syariah berpeluang batal atau tak bisa diakomodir, ungkap Anggota Pansus Yoga Santosa.

Yoga, lebih lanjut memaparkan untuk merealisasikan penyertaan modal untuk BJB Syariah, mendapatkan hambatan yaitu UU yang mengatur soal perbankan serta PP 58 tahun 2005 yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

Merujuk kepada aturan tersebut, penyertaan modal  tidak boleh kepada anak perusahaan. Kondisi yang ada, BJB Syariah merupakan anak perusahaan dari bank BJB.

Terkait dengan kondisi tersebut,  yang seharusnya menjadi prioritas  dalam penyertaan modal adalah penyertaan modal untuk bjb konvensional. Pemprov. Jabar, untuk BJB konvensional mempunyai kewajiban penyertaan modal sebesar 51%. Kondisi saat ini, dengan pengguliran kebijakan IPO, untuk memenuhi kewajiban tersebut baru mencapai  38,6%.

Anggota Pansus lain, Syahrir memberikan komentar. Menurutnya, dari sisi pendekatan ekonomi, rencana penyertaan modal untuk BJB Syariah  masih butuh pencermatan karena pangsapasar nasional bank syariah pada umumnya masih minim yaitu baru mencapai 5%.

Dengan kondisi tersebut, kalau Pemprov. Jabar  mempunyai dana untuk penguatan dana di BUMD, sangat tepat jika   dipergunakan untuk BPR karena nasabah sektor riil lebih besar. (r22)

Selengkapnya »

Aher Awali Ngantor Bersepeda

(SJO, BANDUNG) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengawali Gerakan Bike to Work di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Jabar, Jumat (11/10/2013).

Heryawan berangkat ke Gedung sate, kantornya, dari kediaman dinas di Pakuan dengan bersepeda ditemani belasan stafnya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 12 km, Gubernur Heryawan masuk ke Gedung Sate bersama ratusan PNS yang juga memulai tradisi bersepeda ke kantor.

Dalam surat edarannya soal 'Jumat Bersepeda' kepada para PNS dijelaskan, gerakan ini dimaksudkan untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat dan untuk mengurangi polusi di Kota Bandung. Selain itu guna mengurangi kemacetan di ibukota Jawa Barat pada jam-jam tertentu. (don)

Selengkapnya »

Yayasan MTN Targetkan Qurban 300 Sapi dan 3.000 Kambing

(SJO, BANDUNG) - Yayasan Masyarakat Tenak Nusantara (MTN) menargetkan untuk memberdayakan 400 peternak yang ada di Indonesia melalui momen Idul Adha dan Hari Tasyrik lewat program Berbagi Manfaat Kurban (BMK). Hal itu dilakukan dengan cara membeli hewan kurban dari para peternak lokal. Tahun ini MTN memiliki target untuk menyembelih 3000 kambing dan 300 sapi.

“Alhamdulillah, para peternak mendapatkan rezeki berlimpah dari Idul Adha. Hewan kurban yang dititipkan donatur kepada MTN akan kami salurkan ke daerah-daerah yang memerlukan di Indonesia, dari Aceh hingga Papua melalui program BMK,” ujar Direktur MTN Arif Suryawan, Jumat (11/10).

Menurut Arif, sudah saatnya para peternak lebih sejahtera dan berdaya. Sebab fenomena umum yang terjadi saat ini adalah pedagang, atau bandar hewan ternak saja yang meraup untung besar dari Idul Adha.

“Peran ini diambil MTN sebagai langkah nyata untuk mereka dengan memutus mata rantai penjualan hewan; dari peternak langsung ke konsumen. Mata rantai distribusi hewan (khususnya saat kurban) sangat panjang: berawal dari petani ke tengkulak/ bandar ke pedagang, terakhir ke konsumen. Jika di sana masing-masing mengambil untung, maka bisa dibayangkan harga hewan yang diambil dari petani kecil sekali namun sampai ke konsumen harganya sudah naik menjulang,” tambah Arif.

Para peternak tersebut merupakan binaan MTN yang mendapatkan pelatihan, pendampingan dan pengarahan hingga kepastian penjualan hewan di pasar. Untuk penjualan di luar Idul Adha, MTN memasarkan hasil pemberdayaan tersebut kepada pasar aqiqah atau pedagang hewan.

"Tahun lalu kami berikan ke salah satu daerah Kabupaten Tangerang - Banten yang memang jarang sekali mengkonsumsi daging, sehingga saat kami salurkan kurban ke sana, mereka sangat gembira itulah saya rasa sebagai makna kurban sebenarnya," ungkap Arif.  (r22)

Selengkapnya »

Pembangunan Rumah Murah Terkendala Kenaikan Harga Bahan Bangunan

(SJO, BANDUNG) - Real Estate Indonesia (REI) Jabar, khawatir pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tak mencapai 60 persen dari total target sepanjang 2013.

"Saya khawatir, tidak sampai 40.000 rumah MBR yang terbangun hingga akhir Desember ini," ujar Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jabar, Yana Mulyana.

Kekhawatiran REI Jabar lantaran harga bahan-bahan bangunan yang terus naik. Ia menyebutkan harga besi naik sekitar 10 persen sedangkan harga semen meningkat berkisar antara 15-17 persen. Selain itu, ucapnya, harga batu bata pun meningkat.
"Belum lagi kesulitan untuk mencari lahan murah lantaran Teman-teman (pengembang) harus menjual rumah MBR dengan harga yang tetap Rp 88 juta," katanya.

Menurut Yana, situasi ekonomi yang tidak stabil pun turut membuat para pengembang enggan berinvestasi. "Orang-orang yang punya uang pilih untuk menahan dulu (uangnya)," ujar Yana. Namun, ucapnya, masih tersisa harapan dari para pengembang yang memiliki lahan-lahan kosong dengan pembelian murah pada tahun-tahun sebelumnya. Ada asa untuk "subsidi silang".

"Ada beberapa teman yang memiliki lahan sisa yang dulunya dibeli murah. Mereka bisa membangun rumah MBR di situ. Harga tanah yang murah itu menutupi harga material bangunan yang mahal," ujarnya.

Menurutnya, REI Jabar membutuhkan dukungan dari pemerintah agar tetap bisa membangun rumah MBR. Bentuk dukungan bisa berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air. "Selain itu, pemerintah juga bisa membantu melalui kelancaran proses perizinan," kata Yana.

Padahal, pada medio September lalu, Yana mengatakan REI masih sanggup membangun total 40.000 rumah MBR hingga akhir tahun ini atau 67 persen dari target 60.000 unit selama 2013. Target pembangunan rumah MBR itu sempat dikoreksi dari 80.000 unit.

Pemilik toko besi di Jalan Bogor, Kota Bandung, H Oman, mengatakan ada kenaikan harga besi pekan lalu. Baik besi dengan ukuran 8, 10, maupun 12 milimeter rata-rata mengalami kenaikan harga Rp 200 per kilogram. "Kalau tiap batang (12 meter), naik sekitar Rp 2.000," kata Oman ketika ditemui Tribun, kemarin.

Oman mencontohkan harga per batang besi berukuran 12 milimeter naik dari Rp 86.000 menjadi Rp 88.000.  Besi yang dirangkai menjadi rangka beton dijual Rp 11.000 per kilogram atau naik Rp 500 daripada harga sebelumnya. Pria itu menyatakan kenaikan harga besi merupakan kali kedua dalam kurun waktu dua bulan terakhir dengan nilai yang relatif sama.(tbn)

Selengkapnya »

Pembangunan Rumah Murah Terkendala Kenaikan Harga Bahan Bangunan

(SJO, BANDUNG) - Real Estate Indonesia (REI) Jabar, khawatir pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tak mencapai 60 persen dari total target sepanjang 2013.

"Saya khawatir, tidak sampai 40.000 rumah MBR yang terbangun hingga akhir Desember ini," ujar Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jabar, Yana Mulyana.

Kekhawatiran REI Jabar lantaran harga bahan-bahan bangunan yang terus naik. Ia menyebutkan harga besi naik sekitar 10 persen sedangkan harga semen meningkat berkisar antara 15-17 persen. Selain itu, ucapnya, harga batu bata pun meningkat.
"Belum lagi kesulitan untuk mencari lahan murah lantaran Teman-teman (pengembang) harus menjual rumah MBR dengan harga yang tetap Rp 88 juta," katanya.

Menurut Yana, situasi ekonomi yang tidak stabil pun turut membuat para pengembang enggan berinvestasi. "Orang-orang yang punya uang pilih untuk menahan dulu (uangnya)," ujar Yana. Namun, ucapnya, masih tersisa harapan dari para pengembang yang memiliki lahan-lahan kosong dengan pembelian murah pada tahun-tahun sebelumnya. Ada asa untuk "subsidi silang".

"Ada beberapa teman yang memiliki lahan sisa yang dulunya dibeli murah. Mereka bisa membangun rumah MBR di situ. Harga tanah yang murah itu menutupi harga material bangunan yang mahal," ujarnya.

Menurutnya, REI Jabar membutuhkan dukungan dari pemerintah agar tetap bisa membangun rumah MBR. Bentuk dukungan bisa berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air. "Selain itu, pemerintah juga bisa membantu melalui kelancaran proses perizinan," kata Yana.

Padahal, pada medio September lalu, Yana mengatakan REI masih sanggup membangun total 40.000 rumah MBR hingga akhir tahun ini atau 67 persen dari target 60.000 unit selama 2013. Target pembangunan rumah MBR itu sempat dikoreksi dari 80.000 unit.

Pemilik toko besi di Jalan Bogor, Kota Bandung, H Oman, mengatakan ada kenaikan harga besi pekan lalu. Baik besi dengan ukuran 8, 10, maupun 12 milimeter rata-rata mengalami kenaikan harga Rp 200 per kilogram. "Kalau tiap batang (12 meter), naik sekitar Rp 2.000," kata Oman ketika ditemui Tribun, kemarin.

Oman mencontohkan harga per batang besi berukuran 12 milimeter naik dari Rp 86.000 menjadi Rp 88.000.  Besi yang dirangkai menjadi rangka beton dijual Rp 11.000 per kilogram atau naik Rp 500 daripada harga sebelumnya. Pria itu menyatakan kenaikan harga besi merupakan kali kedua dalam kurun waktu dua bulan terakhir dengan nilai yang relatif sama.(tbn)

Selengkapnya »

Tertib Administrasi Perlu Ditegakkan Dalam Penyelengaraan Latihan

(SJO, BANDUNG) Asisten Operasi Kasdam III/Siliwangi Kolonel Inf Gatot Sujatmiko mewakili Pangdam III/Siliwangi membuka Penataran Administrasi Penyelenggaraan Latihan (Tar Mingarlat) Tersebar di wilayah Kodam III/Siliwangi tahun 2013 bertempat di Aula Sudirman Dodik Secaba Rindam III/Siliwangi, Jalan Arcamanik Bihbul Sindanglaya Kabupaten Bandung, Rabu (9/10).

Penataran Administrasi Penyelengaraan Latihan akan berlangsung selama tiga hari (9-11 Oktober 2013), diikuti oleh 269 peserta terdiri dari para perwira dan bintara pejabat penyelenggara latihan di Satuan TNI yang ada di wilayah Kodam III/Siliwangi.
 
Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI dedi Kusnadi Thamim dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Asops Kasdam III/Siliwangi Kolonel Inf  Gatot  Sujatmiko mengatakan penataran Mingarlat  merupakan penjabaran dari penataran Mingarlat terpusat yang diselenggarakan oleh Sopsad beberapa waktu yang lalu, dengan tujuan untuk mewujudkan pemahaman dan penguasaan teknis penyusunan administrasi penyelenggaraan latihan bagi para pejabat fungsional pembuat administrasi penyelenggaraan latihan di satuan-satuan.

Pangdam menekankan agar kegiatan penataran tidak dipandang sebagai kegiatan rutin, melainkan harus dipandang sebagai kebutuhan organisasi guna mewujudkan kesamaan tekhnis pembuatan administrasi penyelenggaraan latihan (mingarlat) dalam pelaksanaan latihan, sekaligus merupakan upaya dalam kaderisasi pejabat pelaksana teknis penyusunan mingarlat di seluruh satuan TNI AD di wilayah Kodam III/Siliwangi.

Dinungkapkan Pangdam bahwa arah kebijakan pimpinan dalam mewujudkan catur tunggal pembinaan TNI AD salah satunya adalah mewujudkan prajurit TNI AD yang profesional, dengan dilandasi oleh budaya sikap perilaku tertib administrasi dalam setiap penyelenggaraan latihan di seluruh satuan jajaran TNI AD.

Untuk mendukung tugas tersebut menurut Pangdam harus dilakukan melalui kerja keras  disertai tekad yang kuat untuk mewujudkan pengelolaan program dan anggaran bidang operasi secara benar, efektif, efisien dan akuntable.

Selain itu lanjutnya, agar pelaksanaan latihan  mampu mendorong terwujudnya kesadaran yang tinggi bagi prajurit dalam upaya menumbuhkan budaya belajar dan berlatih guna memelihara dan meningkatkan kemampuan prajurit, maka para penyelenggara latihan harus senantiasa melakukan evaluasi dan koreksi terhadap setiap penyelenggaraan latihan, baik terkait masalah teknis administrasi maupun teknis penyelenggaraannya. (Pendam III/Slw/dN)

Selengkapnya »

Pejabat Bersih Siap Hadapi Wartawan ?

(SJO, BOGOR) - Media massa, kini dan ke depan, menjadi satu di antara empat pilar penentu kemajuan bangsa. Tiga tonggak yang lain: negara, kalangan pengusaha, dan masyarakat (civil society).

Karenanya, pemerintah --pusat hingga desa-- perlu senantiasa bekerjasama dengan pers agar perannya terealisasi maksimal. Bukan justru sebaliknya, menjauhi atau justru memusuhi insan media.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan menandaskan hal itu saat menjadi salah seorang pembicara di Seminar Empat Pilar Kebangsaan yang digelar MPR-RI dan dalam silaturahim dengan wartawan se-Bogor di Kota Bogor, Kamis, 10 Oktober 2013.

"Media massa adalah pilar keempat yang memiliki kekuatan membangun opini. Media mampu mengubah opini. Bersama media, negara akan sukses menjalankan perannya," ujar Heryawan, yang didampingi Walikota Bogor Ahmad Ru'yat.

Dijelaskan, hanya pihak atau pejabat bersih alias amanah saja yang siap menghadapi wartawan. Bila yang bersangkutan melakukan penyimpangan --terlebih terlibat kasus hukum, kata Heryawan, mereka umumnya menghindar bertemu dengan jurnalis.

"InsyaAllah, saya salah seorang perjabat yang tidak takut media. Di mana dan kapanpun siap menjawab pertanyaan wartawan," tutur Gubernur Jabar seraya tersenyum. Keyakinan ini disambut tepuk tangan sekitar 30 wartawan media cetak dan elektronik se-Bogor.

Heryawan menambahkan, kerjasama baik Pemerintah Provinsi Jabar dengan pers dilandasi strategisnya peran media massa. Sebaik apapun program pemerintah tidak akan berjalan baik tanpa didukung masyarakat. Sementara pers-lah yang memiliki kekuatan untuk mendorong partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah.

Dalam acara silaturahim dengan kalangan jurnalis se-Bogor, Heryawan menyempatkan diri melantunkan sebuah lagu Sunda, diiringi orgen tunggal. Usai menghibur wartawan, Gubernur yang lebih kerap disapa Aher, bertukar pikiran dengan pers.

Saat berbicara bersama Pangdam III/Siliwangi Mayjen Dedi Kusnadi dan Kapolda Jabar Irjen Suhardi Alius dalam Seminar Empat Pilar Kebangsaan, Heryawan menegaskan peran negara yang tak lagi sedominan beberapa tahun lalu.

"Kini, civil seciety bersama media massa dapat mengubah pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang," ulas Heryawan.

Seminar diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pelajar dan mahasiswa se-Bogor.(bN/rL)

Selengkapnya »

Kasus Sengketa Dago 37, Pemprov Segera Ajukan Gugatan Intervensi

(SJO, BANDUNG) Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Hukum dan HAM telah mempersiapkan langkah-langkah hukum terkait dengan pengajuan gugatan intervensi di dalam perkara No. 221/PDT/G/2013/ PN.Bdg antara Indra Cahaya, SH, MBA, MM, selaku kuasa JOICE VERA SCHEFFER KADTANJA (mengaku sebagai ahli waris WH. Hoogland) Penggugat melawan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Bandung, Cs sebagai Para Tergugat.

Kepala Biro Humas Protokol dan Umum (HPU) Setda Jabar R. Ruddy Gandakusumah menjelaskan sehubungan dengan bukti kepemilikan sebagaimana disinggung dalam berita tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mempersiapkan seluruh dokumen kepemilikan dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan langkah-langkah hukum yang akan/ telah ditempuh.
Ruddy mengatakan pelaporan dilakukan karena Gubernur Ahmad Heryawan sudah menandatangani surat kuasa. "Hari ini juga akan dikirimkan ke KY," katanya di Gedung Sate, Rabu (9/10).

Menurutnya selain mengirimkan surat pengaduan, pihaknya juga berencana melakukan intervensi ke persidangan dengan menunjukkan bukti yang dimiliki Pemprov. "Dengan intervensi dan memperlihatkan sertipikat asli kepemilikan (HPL) Pemprov Jabar atas lahan tersebut, diharapkan dijadikan sita jaminan (concervatoir beslag) itu dicabut dan statusnya dikembalikan ke keadaan semula," paparnya.

Ruddy mempertanyakan putusan Hakim yang menerima bukti kadaluarsa untuk mengajukan sita jaminan. "Mengapa permohonan penggugat dikabulkan padahal dasarnya itu berdasar pada hak Eigendom Verponding atau hak barat. Hak barat ini sudah habis masa konversinya sejak tanggal 24 September 1980 lalu. Artinya tanah sudah menjadi milik negara," paparnya.

"Ini menimbulkan kecurigaan, mengapa tanah yang masa konversinya sudah habis dijadikan sita jaminan (concervatoir beslag)," tambah Ruddy.

Ruddy menegaskan bahwa ini bukan urusan elok tidak elok, tetapi ini menyentuh rasa keadilan Pemprov Jabar sebagai pemilik sah lahan. “Ada pelanggaran hukum yang terjadi di sini,” tandasnya.

Pemprov sebelumnya memprotes keras tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang menetapkan sita jaminan atas aset tanah dan bangunan di Jalan Ir.H.Juanda No 37, Bandung.

Ruddy mengatakan pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan pada 20 September lalu oleh juru sita PN Bandung dilakukan berdasarkan penetapan majelis hakim PN Bandung No.221/Pdt.G/2013/PN.Bdg 19 September 2013.

Menurutnya sita jaminan tersebut diajukan oleh Indra Cahaya selaku kuasa Joice Vera Scheffer Kadtanja yang mengaku sebagai ahli waris WH.Hoodland. penggugat dalam perkara itu melawan Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Bandung yang saat ini menempati Dago 37 tersebut.

Penggugat mengklaim tanah dan bangunan tersebut berdasarkan hak Eigendom Verponding No1493, Surat Ukur No.292 tertanggal 27 September 1908.

Ruddy menegaskan sita jaminan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tanah dan bangunan yang disita bukan milik penggugat maupun tergugat. “Itu adalah barang tidak bergerak milik Pemprov Jabar,” katanya.
Kepastian itu aset Pemprov Jabar menurutnya berdasarkan, pertama sertifikat hak pengelolaan No.1 /Kel Tamansari GS Tanggal 8 Desember 1994 No.13894/1994 luas 4,040 meter persegi, 12 Desember 1994 atas nama Pemprov Daerah Tingkat I Jabar. Kedua, SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN  17 Februari 1994 No.18/HPL/BPN/94 tentang pemberian hak pengelolaan atas nama Pemprov Jabar.

Menurut Ruddy berlandaskan fakta legal ini penyitaan terhadap barang milik negara atau daerah merupakan pelanggaran hukum.  “Pasal yang dilanggar adalah Pasal 50 d Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara,” katanya.

Merujuk pada KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI di dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa dalam rangka menyelesaikan masalah yang ditimbulkan karena berakhirnya jangka waktu hak-hak atas tanah asal konversi Hak Barat pada selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980;

Hal tersebut kembali ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat yang selengkapnya menyatakan bahwa :

“Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak Barat, jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.”

Artinya bahwa : alas hak yang dijadikan dasar bagi Penggugat yaitu Hak Eigendom Verponding No. 1493, Surat Ukur No. 292 tanggal 27 September 1908, untuk mengajukan Sita Jaminan (concervatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan seluas 6.820 m2, terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 37 Bandung seharusnya ditolak. Mengingat bahwa keberadaan Eigendom verponding sebagaimana dimaksud sudah tidak berlaku lagi sampai batas waktu 24 September 1980 sebagaimana telah ditentukan di dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.(rL)

Selengkapnya »